Gerindra Beberkan Syarat Jadi Menteri Prabowo

JAKARTA- Menjelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo Gibran semakin intens.

Kondisi itu diakui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. “Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif,” kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menambahkan, calon-calon menteri yang dibahas baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk dari daerah-daerah.

Dia kemudian menyebut syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden, baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden.

BACA JUGA:Halalbihalal Hanya Rp98 Ribu di Cordela Hotel Cirebon

“Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan karena menteri adalah pembantu presiden. Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri," ujarnya.

Sebab, kata Ahmad Muzani, kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. “Maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan," ucap Ahmad Muzani, dikutip dari JPNN pada Jumat, 19 April 2024.

Muzani menyebut pihaknya akan memperhitungkan orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan yang dianggap memiliki keahlian di bidang yang akan dijabat atau diusulkan. "Tentu saja semua kan menganggap yang diusulkan oleh pimpinan partai politik adalah orang-orang ahli di bidangnya,” katanya.

“Karena itu, kami menghargai semua nama dan komposisi yang diajukan partai politik di dalam pengajuan nama dan posisi itu kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka," tuturnya.

BACA JUGA:Tak Usah Demo di MK, Prabowo Ajak Pendukung Tetap Bersikap Sejuk dan Damai

Ahmad Muzani tak menampik pula apabila kontribusi perolehan suara parpol akan ikut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan komposisi kabinet Prabowo-Gibran.

“Sebagai sebuah kebersamaan dalam komitmen koalisi, saya kira itu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi presiden dan wakil presiden terpilih untuk menetapkan komposisi susunan menteri, dan itu tentu saja akan dibicarakan presiden dan wakil presiden untuk membahas hal itu," katanya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pihaknya tak membeda-bedakan latar belakang profesional ataupun politik dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran. "Kami menganggap idak ada dikotomi antara profesional dengan orang partai politik. Orang partai politik bisa juga menjadi profesional karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki oleh orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang yang di bidang profesi tertentu,” terangnya.

“Karena itu, sekali lagi apa yang diajukan pimpinan parpol terhadap nama-nama itu kami menganggap orang-orang itu orang yang ahli dan profesional dalam bidangnya," sambungnya.