Buka Posko Sejak H-7 Lebaran, tak Ada Pengaduan Pekerja Soal THR di Kabupaten Cirebon

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Selasa , 09 Apr 2024 - 11:00

Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendriyanto SSTp MSi mengaku belum menerima aduan terkait THR dari para pekerja di Kabupaten Cirebon.-dokumen -tangkapan layar

buka posko sejak h-7 lebaran, tak ada pengaduan pekerja soal thr di kabupaten cirebon                            cirebon- untuk lebaran idul fitri tahun ini tidak  ada pengaduan soal thr dari pekarja  ke dinas tenaga kerja (disnaker) kabupaten cirebon
padahal pihak disnaker sudah membuka posko layanan pengaduan thr hingga h+7 lebaran. 
ya, h-7 thr karyawan swasta itu harus didistribusikan, sesuai aturan yang berlaku.
baca juga:sidang isbat 9 april 2024, wamenag: insya allah idul fitri bareng 
“sejauh ini belum ada aduan. diperkirakan  kemungkinan setelah lebaran baru ketauan ada atau tidaknya laporan. karena kami membuka posko pengaduan thr hingga h+7 di kantor disnaker,” kata kepala disnaker kabupaten cirebon novi hendriyanto sstp msi kepada radar cirebon pada senin 8 april, kemarin.
kendati demikian, lanjut novi, pihaknya tidak bisa mengintervensi secara langsung terhadap perusahaan yang tidak menaati aturan.
karena, tugas disnaker dibatasi, hanya bisa melakukan pembinaan saja. 
baca juga:laka maut di tol japek km 58, polri evaluasi rekayasa lalin
sebenarnya, kata novi, posko pengaduan itu, bukan hanya ada di kantor disnaker saja, layanan posko pengaduan thr, juga ada di unit pelaksana tekhnis (upt) pengawasan ketenagakerjaan (wasnaker). 
“wasnaker juga buka posko. termasuk serikat pekerja juga membuka posko pengaduan,” katanya. 
misalnya, terkait thr ini, disnaker hanya menyampaikan aturan pelaksanaan thr seperti apa kepada pihak perusahaan.
baca juga:saudia airlines akan angkut 106 ribu jamaah haji indonesia 2024, termasuk dari kertajati
dimana, perusahaan diminta untuk menaati aturan tersebut. sebelum diberlakukan, disnaker turun melakukan monitoring ke perusahaan.
“saat monitoring kita menyampaikan aturan-aturannya seperti apa. edaran-edarannya, perhitungan dan segala macamnya. sesuai kewenangannya"
“kalau bekerja pasti ada rule-nya ada aturannya. saat ini ya kita dibatasi hanya pembinaan terhadap perusahaan. tidak ada kewenangan sampai intervensi ke perusahaan,” imbuhnya. 
baca juga:cuti lebaran, poliklinik rsd gunung jati tetap buka
adapun yang memiliki kewenangan mengawasi dan melakukan pemeriksaan adanya di unit pelaksana tekhnis (upt) pengawasan ketenagakerjaan (wasnaker).
menurutnya, banyak yang belum mengetahui posisi wasnaker. banyak yang mengiranya semua di disnaker.
baca juga:setiap hari 10 ribu pemudik tiba 
“padahal terkait pengawasan itu ada di wasnaker, dimana itu berada di bawah naungan provinsi melalui upt wasnaker yang ada di wilayah cirebon" 
“mereka bertugas memeriksa menetapkan dan mengeluarkan sanksi. terkait itu (intervensi, red) bukan oleh kita. ketika ada pengaduan thr, kewenangan terkait pengawasan dan sanksi adanya di wasnaker,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Cirebon 08 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan