Gelar Rapat dengan BKAD, Komisi II Pertanyakan Kenapa Triwulan Pertama Selalu Tidak Ada Kegiatan

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Jumat , 05 Apr 2024 - 08:59

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon meminta penjelasan terkait sistem SIPD yang dinilai terlalu ribet.-dokumen -tangkapan layar

gelar rapat dengan bkad, komisi ii pertanyakan kenapa triwulan pertama selalu tidak ada kegiatan                            cirebon- satuan kerja perangkat daerah (skpd) harus  maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran sejak di triwulan pertama.
kenapa triwulan pertama ini selalu tidak ada kegiatan.
selalu berkutat pada persiapan administrasi lelang dan lain-lain.
baca juga:kegiatan di cirebon, bpip ajak generasi muda amalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari
kalau persiapan itu di januari, kegiatan bisa digelar di februari atau maret yang anggarannya itu sudah tersedia.
selama ini dengan menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah (sipd),di beberapa opd mengalami kendala.
terutama dalam input beberapa dokumen pendukung untuk pencairan dalam sipd.
baca juga:kcic siap layani angkutan mudik lebaran
maka dari itu, dprd dalam hal ini komisi ii menggelar rapat untuk pembahasan lkpj bupati tahun anggaran 2023 dengan badan keuangan dan aset daerah (bkad) pada kamis 4 april, kemarin. 
ketua komisi ii dprd, r hasan basori mengatakan, ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat dengan bkad.
pertama menyoroti komitmen bkad menjalankan laporan wtp.  kedua, terkait perubahan sistem pencairan anggaran yakni, melalui sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) yang berlaku secara nasional. 
baca juga:smansaka programkan geser
“sipd ini integrasi dari mulai perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan. berbeda dengan sebelumnya yang mana pemkab cirebon punya sistem keuangan lokal only yang namanya sikaton,” terang hasan.  
menurutnya, sikaton ini cenderung tidak melampirkan dokumen-dokumen pelaporan.
“sehingga (sikaton) ini memang perlu adaptasi, perlu komunikasi bagus antara setiap opd dengan bkad,” ungkapnya. 
baca juga:pemerintah komitmen lanjutkan bantuan pangan beras
walaupun, kata hasan, sipd ini masalah kabupaten yang sejatinya bkad harus intens memberikan informasi dan komunikasi dengan semua opd.
dan memang setiap opd memiliki kendala beda-beda tergantung catatan atau kegiatan yang dimiliki setiap opd.
“tapi yang menjadi catatan kita, kita setiap tahun mengalami stagnasi kegiatan di triwulan pertama"
baca juga:lelang karya untuk bantu gaza
"apakah memang anggarannya tidak tersedia? dan ternyata sebenarnya di manajemen internal bkad setiap opd dianggarkan 15 persen anggaran di triwulan pertama. triwulan kedua 30 persen di manajemen ritme menajemen keuangannya,” paparnya. 
artinya, lanjut rhb begitu akrab disapa, sejatinya kalau dinas siap, harapannya minimal satu, dua, tiga atau empat kegiatan itu bisa jalan di triwulan pertama yang prioritasnya di dinas-dinas besar seperti pu dan lainnya. 
baca juga:knpi miliki lembaga dakwah pemuda
“itu yang sedang kita pikirkan itu, agar dinas peduli dengan itu"
"sehingga dalam penyerapan anggaranya relatif bisa di atas 15 atau 20 persen di triwulan pertama. sementara   biasanya di triwulan pertama paling kurang dari 10 persen,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Cirebon 05 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan