Sudah Dibahas Bappenas, KPK Bakal Dibubarkan?

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Kamis , 04 Apr 2024 - 22:00

Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango (tengah) bersama Wakil ketua KPK Alexander Marwata dan Ali Gufron memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta. -ist-radar cirebon

Melemahnya taji KPK dalam upaya pemberantasan korupsi mencuatkan isu pembubaran lembaga antirasuah tersebut. KPK diwacanakan bakal digabung dengan Ombudsman dan hanya berperan dalam pencegahan korupsi.

”Saya mendengar isu sudah beberapa kali. Awalnya, kami kesampingkan. Tapi, makin ke sini informasinya menjadi makin detail,” ungkap peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam diskusi publik Pemberantasan Korupsi: Refleksi dan Harapan di Gedung Merah Putih KPK (2/4).

Bahkan, Kurnia mendengar isu bahwa penggabungan itu sudah disebut dan dibahas rapat di Bappenas. Informasinya, kewenangan KPK dalam hal penindakan akan dihapus. Isu itu muncul tidak terlepas dari melemahnya KPK.

Kurnia menyebut ada semacam grand design yang membuat KPK semakin melempem. Dia mencontohkan, menteri-menteri yang menduga adanya praktik korupsi di wilayah kewenangannya lebih memilih melapor ke Kejaksaan Agung daripada KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku belum mendengar isu mengenai penggabungan itu. ”Sejauh ini pimpinan tak mendapat informasi itu. Tapi, apakah ada kemungkinan (penggabungan, Red)? Ada,” paparnya.

Dia menyebut, KPK ada kemungkinan bergabung dengan Ombudsman RI dan fokus di pencegahan. “Kami belajar dari Korea Selatan yang sebelumnya dianggap terlalu punya kuasa dianggap mengganggu sehingga digabungkan dengan Ombudsman,” kata Alexander Marwata.

Namun, Alex menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah karena kebijakan itu harus berdasarkan putusan pemerintah, dalam artian undang-undang. Sebab itu, menurut Alex, ketika masyarakat mulai acuh terhadap KPK adalah sebuah hal yang keliru karena lembaga antirasuah itu jadi tak diawasi.

Pada tahun 2023 lalu, tokoh politik Megawati Soekarnoputri bercerita tentang rakyat yang masih miskin dan korupsi masih terjadi. "Ayo, kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya, itu persoalannya," kata Megawati.

Barulah kemudian Megawati mengungkap obrolannya dengan Jokowi. Kepada Jokowi, Megawati mengatakan agar KPK dibubarkan karena tidak efektif. "Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi 'Udah deh bubarin aja KPK itu, Pak, menurut saya nggak efektif'. 'Ibu nek kalau ngomong ces pleng'," katanya menirukan percakapan dengan Jokowi. (elo/c6/fal)

sudah dibahas bappenas, kpk bakal dibubarkan?                            melemahnya taji kpk dalam upaya pemberantasan korupsi mencuatkan isu pembubaran lembaga antirasuah tersebut. kpk diwacanakan bakal digabung dengan ombudsman dan hanya berperan dalam pencegahan korupsi.
”saya mendengar isu sudah beberapa kali. awalnya, kami kesampingkan. tapi, makin ke sini informasinya menjadi makin detail,” ungkap peneliti indonesian corruption watch (icw) kurnia ramadhana dalam diskusi publik pemberantasan korupsi: refleksi dan harapan di gedung merah putih kpk (2/4).
bahkan, kurnia mendengar isu bahwa penggabungan itu sudah disebut dan dibahas rapat di bappenas. informasinya, kewenangan kpk dalam hal penindakan akan dihapus. isu itu muncul tidak terlepas dari melemahnya kpk. 
kurnia menyebut ada semacam grand design yang membuat kpk semakin melempem. dia mencontohkan, menteri-menteri yang menduga adanya praktik korupsi di wilayah kewenangannya lebih memilih melapor ke kejaksaan agung daripada kpk.
baca juga:tokoh muslim di as gelar aksi di depan gedung putih: tuntut gencatan senjata di jalur gaza
wakil ketua kpk alexander marwata mengaku belum mendengar isu mengenai penggabungan itu. ”sejauh ini pimpinan tak mendapat informasi itu. tapi, apakah ada kemungkinan (penggabungan, red)? ada,” paparnya.
dia menyebut, kpk ada kemungkinan bergabung dengan ombudsman ri dan fokus di pencegahan. “kami belajar dari korea selatan yang sebelumnya dianggap terlalu punya kuasa dianggap mengganggu sehingga digabungkan dengan ombudsman,” kata alexander marwata.
namun, alex menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah karena kebijakan itu harus berdasarkan putusan pemerintah, dalam artian undang-undang. sebab itu, menurut alex, ketika masyarakat mulai acuh terhadap kpk adalah sebuah hal yang keliru karena lembaga antirasuah itu jadi tak diawasi.
pada tahun 2023 lalu, tokoh politik megawati soekarnoputri bercerita tentang rakyat yang masih miskin dan korupsi masih terjadi. "ayo, kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga. bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat kpk itu. itu persoalannya, itu persoalannya," kata megawati.
baca juga:panda raksasa fu bao tiba di chengdu setelah penerbangan khusus
barulah kemudian megawati mengungkap obrolannya dengan jokowi. kepada jokowi, megawati mengatakan agar kpk dibubarkan karena tidak efektif. "saya sampai kadang-kadang bilang sama pak jokowi 'udah deh bubarin aja kpk itu, pak, menurut saya nggak efektif'. 'ibu nek kalau ngomong ces pleng'," katanya menirukan percakapan dengan jokowi. (elo/c6/fal)

Tag

Share