Hasto Kristiyanto Miris, Suara Sejumlah Caleg PDIP Hilang Usai Kritisi Sikap Penguasa

Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan (PDIP) mengalami kehilangan suara dalam kontestasi Pileg 2024. Salah satunya, Ribka Tjiptaning yang incumbent DPR RI dari Dapil Jawa Barat  lV. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengakui, sejumlah caleg PDIP memang kerap mengkritisi sikap politik Jokowi. Namun, partainya tidak akan tinggal diam, serta akan membela caleg yang kehilangan suara tersebut.

Dugaan itu harus dibuktikan lewat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Secara empiris memang itu betul, tapi harus dibuktikan dan kami akan berjuang untuk membela kader-kader kami yang selama ini kritis di dalam menjalankan tugas demokrasinya, termasuk Ibu Endah, Ketua DPC PDI Perjuangan di Gunung Kidul," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. 

BACA JUGA:Mantan Hakim MK Minta Kejagung Kejar Pihak PT Antam di Korupsi 7 Ton Emas

Hasto menuturkan, salah satu bukti operasi politik menjegal caleg PDIP tidak hanya dialami Ribka Tjiptaning, tetapi juga Ketua DPC PDIP di Gunung Kidul, Jogjakarta, Endah Subekti Kuntariningsih. 

"Saat Pemilu 2019, dia (Endah) suara terbanyak, tiba-tiba ada operasi yang dilakukan secara sistematik hanya karena keberanian dia di dalam menentang upaya menurunkan bendera-bendera PDI Perjuangan ketika Presiden Jokowi datang ke Gunung Kidul," ungkapnya. 

"Ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis," sambung Hasto. 

Lebih lanjut Hasto mengingatkan, jika DPR RI hanya diisi oleh legislator yang tunduk pada kekuasaan, maka hal itu akan membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. 

BACA JUGA:Ini Alasan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

"Ketika nantinya DPR hanya diisi oleh mereka-mereka yang sekedar tunduk pada kekuatan intimidasi yang nantinya bisa bergeser semakin represif, yaitu bahaya bagi demokrasi kita," pungkas Hasto. (jpnn)