Membangun untuk Bertumbuh

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Kamis , 21 Mar 2024 - 16:33

Ilustrasi--

Selain ketersediaan infrastruktur, keberadaan pusat riset dan pengembangan, pusat pelatihan, dan pusat logistik akan mendukung inovasi, pengembangan produk, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Harmonisasi KPI dengan RTRW merupakan proses pengaturan ruang yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan keselarasan.

RTRW sebagai salah satu komponen dari perencanaan tata ruang, memiliki fungsi yang meliputi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah.

Kemudian acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah, acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota atau kabupaten, dan dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Keselarasan KPI dan RTRW diperkuat oleh Undang-Undang No. 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 106 ayat 4 menyampaikan bahwa perusahaan industri menengah wajib berlokasi di KPI.

BACA JUGA:Polri Gelar Operasi Ketupat

Hal yang sama disampaikan Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Pasal 65 ayat 3 menyebutkan bahwa klasifikasi industri menengah wajib berlokasi di KPI sesuai dengan RTRW.

Apabila Pemda telah terlanjur mengizinkan perusahaan industri di luar KPI dapat mengajukan Surat Keterangan Pengecualian berlokasi di Kawasan Industri yang diperoleh melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan melampirkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa perusahaan industri tersebut telah diakomodir dalam KPI Ranperda RTRW di daerahnya.

Saat membangun KPI, kita juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pertumbuhan industri dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan habitat, dan degradasi sumber daya alam jika tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan dan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku.

Selain dampak lingkungan, pertumbuhan industri juga dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. Ini termasuk masalah seperti peningkatan kemacetan, gentrifikasi, dan perubahan sosial dalam masyarakat setempat.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dalam proses pembangunan KPI.

Pada akhirnya, dalam membangun KPI penting rasanya untuk dapat mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif. Artinya dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa depan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi saat ini.

membangun untuk bertumbuh                            oleh: iwan mulyawan*
tiga penggalan kata tersebut selalu saya renungkan saat perjalanan menuju jakarta dalam rangka harmonisasi kawasan peruntukan industri (kpi) dengan rencana tata ruang wilayah (rtrw) beberapa hari yang lalu. 
kami diundang oleh direktorat jenderal ketahanan perwilayahan dan akses industri internasional untuk menyampaikan sampai sejauh mana progress revisi rtrw, kpi dalam perda rtrw yang ada, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (kkpr) untuk perizinan kpi, dan membahas mengenai penetuan kpi serta berbagai kendala yang dihadapi oleh daerah.
merujuk kepada permen atr/kabpn no. 14 tahun 2021, kpi didefinisikan sebagai bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rtrw yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
kpi terdiri dari kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah, industri kecil, menengah dan besar secara individu. 
baca juga:disibukkan dengan kegiatan pengajian dari pagi hingga malam hari
kawasan ini memang disiapkan secara khusus untuk kegiatan industri yang tentunya perlu dukungan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pengembangan berbagai jenis perusahaan industri yang ada di dalamnya.
penetapan ruang industri ini sangat penting dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja serta memperkuat daya saing daerah. 
pemerintah telah menetapkan peraturan menteri perindustrian nomor 30/2020 tentang kriteria teknis kpi memberikan peran pemerintah daerah dalam penetapan kpi dengan mengidentifikasi lokasi kpi; menjamin daya dukung daya tampung lingkungan (d3tl); memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang; dan memetakan serta identifikasi lahan yang sudah dimiliki industri, namun lokasinya belum termasuk dalam kpi. 
tantangan yang dihadapi dalam penetapan dan pengembangan kpi secara umum berupa penetapan lokasi kpi yang tidak mendukung industri; masih kurangnya dukungan infrastruktur dalam kpi; status lahan; dan kestabilan harga lahan kpi. 
baca juga:masjid raya attaqwa cirebon gelar buka puasa bersama setiap hari
dari keempat tantangan yang ada, saya berpendapat penyediaan infrastruktur yang memadai sebagai komponen kunci untuk membangun dan mengembangkan kpi.
ketersediaan infrastruktur termasuk aksesibilitas yang baik melalui tangguhnya sarana transportasi, pasokan energi yang stabil, pasokan air bersih, sistem sanitasi yang memadai juga lancarnya akses ke teknologi informasi dan komunikasi.
apabila infrastruktur tersebut mendukung akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi serta terciptanya pertumbuhan industri yang berkelanjutan. 
selain ketersediaan infrastruktur, keberadaan pusat riset dan pengembangan, pusat pelatihan, dan pusat logistik akan mendukung inovasi, pengembangan produk, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
baca juga:polemik thr mitra ojol, ini penjelasan kemenaker
harmonisasi kpi dengan rtrw merupakan proses pengaturan ruang yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan keselarasan.
rtrw sebagai salah satu komponen dari perencanaan tata ruang, memiliki fungsi yang meliputi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah. 
kemudian acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah, acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota atau kabupaten, dan dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
keselarasan kpi dan rtrw diperkuat oleh  undang-undang no. 3/2014 tentang perindustrian pasal 106 ayat 4 menyampaikan bahwa perusahaan industri menengah wajib berlokasi di kpi.
baca juga:polri gelar operasi ketupat
hal yang sama disampaikan peraturan pemerintah no. 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko pasal 65 ayat 3 menyebutkan bahwa klasifikasi industri menengah wajib berlokasi di kpi sesuai dengan rtrw. 
apabila pemda telah terlanjur mengizinkan perusahaan industri di luar kpi dapat mengajukan surat keterangan pengecualian berlokasi di kawasan industri yang diperoleh melalui sistem informasi industri nasional (siinas) dengan melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa perusahaan industri tersebut telah diakomodir dalam kpi ranperda rtrw di daerahnya.
saat membangun kpi, kita juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. pertumbuhan industri dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan habitat, dan degradasi sumber daya alam jika tidak dikelola dengan baik. 
oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan dan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku.
baca juga:hingga februari 2024 penjualan daihatsu capai lebih dari 30 ribu unit
selain dampak lingkungan, pertumbuhan industri juga dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. ini termasuk masalah seperti peningkatan kemacetan, gentrifikasi, dan perubahan sosial dalam masyarakat setempat. 
oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dalam proses pembangunan kpi.
pada akhirnya, dalam membangun kpi  penting rasanya untuk dapat mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif. artinya dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa depan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi saat ini. 
selain itu, penting juga diperhatikan manfaat dari pertumbuhan industri agar dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang rentan dan terpinggirkan. 
baca juga:pdi perjuangan didukung jadi oposisi pada pemerintahan prabowo-gibran
selain itu, tantangan yang muncul adalah mengelola pertumbuhan yang cepat tanpa mengorbankan lingkungan, oleh karenanya diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan wilayah secara menyeluruh.
membangun untuk bertumbuh merupakan langkah yang strategis dalam menggerakkan ekonomi wilayah. 
namun, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati, tentunya dengan memperhatikan aspek infrastruktur, lingkungan, sosial, dan ekonomi.
melalui pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif, kpi dapat menjadi motor penggerak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (*)
perencana ahli madya bidang spasial tata ruang bappeda kabupaten kuningan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 22 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan