Merasa Aneh, Kok Ojol Dapat THR, Siapa yang Bertanggung jawab dan Dari Mana Dananya

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Kamis , 21 Mar 2024 - 10:40

Dirjen PHI berlasan Ojol masuk ke dalam PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) meskipun selama ini sifatnya kemitraan sehingga berhak mendapat THR.-dokumen -tangkapan layar

merasa aneh, kok ojol dapat thr,  siapa yang bertanggung jawab dan dari mana dananya                            cirebon - apa benar ojek online (ojol) mendapat tunjangan hari raya (thr)?
hal ini sebagaimana disampaikan dirjen phi (pembinaan hubungan industrial) dan jaminan sosial tenaga kerja dan jamsostek, dra indah anggoro putri m bus agar aplikator membayarkan thr kepada ojol (ojek online).
nah, yang jadi masalah pelaksana yang ada di daerah, tentu menjadi bumerang.
baca juga:pasar jagasatru sebagai pasar induk di wilayah iii cirebon, ini yang harus diperhatikan menurut pj walikota 
seperti yang dikatakan asisten pemerintahan dan kesra, sutikno ini.
ia  mengaku kaget munculnya pernyataan salah satu dirjen kementerian tenaga kerja agar perusahaan aplikator membayarkan thr kepada ojol. 
padahal selama ini hubungan aplikator dengan ojol itu bersifat kemitraan. 
baca juga:769 pokir hasil reses dprd ini berisi isu penting dari infrastruktur hingga bansos
“itukan bersifat kemitraan, kok disuruh bayar thr"
"jika disuruh bayar thr, lalu siapa yang bertanggung jawab dan dari mana dana itu berasal,” ujar sutikno.
hal senada juga dikatakan, subkor pencegahan penyelesaian perselisihan disnaker kota cirebon, jaja sujana sap msi.
baca juga:dishub sebar poster, bus larang bunyikan klakson telolet, bahaya buat anak-anak
dirinya lebih memilih no comment atas pernyataan dirjen phi dan jamsostek tersebut. 
“kalau itu saya no comment,” ujar jaja kepada radar di ruang kerjanya padfa hari rabu tanggal 20 maret 2024.
jaja beralasan no comment karena merasa aneh dengan pernyataan dirjen phi dan jamsostek yang menyatakan bahwa ojol masuk kategori pkwt. 
baca juga:pemkab cirebon siapkan anggaran rp88,9 miliar, thr tidak hanya diberikan kepada pns, tapi juga p3k
padahal selama ini antara ojol dengan aplikator itu bersifat kemitraan dan tidak pernah ada perjanjian kerja. 
“yang membingungkan itu ojol masuk pkwt, padahal namanya perjanjian kerja itu ada dokumen kontraknya, sedangkan ojol itu bersifat kemitraan,” tegasnya. 
justru jaja mengkhawatirkan yang kena dampaknya adalah daerah. “kita yang di daerah bisa kena dampaknya,” ujar jaja. 
seperti dikatakan, alasan dirjen phi karena ojol masuk ke dalam pkwt (perjanjian kerja waktu tertentu) meskipun selama ini sifatnya kemitraan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Cirebon 05 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan