RTH Berdasarkan Raperda RTRW Seluas 7,3 persen, tapi Menurut Audit BPK Tinggal 6,5 Persen. Mana yang Benar?

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Kamis , 14 Mar 2024 - 12:29

Jalan pintu masuk menuju kawasan Stadion Bima Kota Cirebon.-dokumen -tangkapan layar

rth berdasarkan raperda rtrw seluas 7,3 persen, tapi menurut audit bpk tinggal 6,5 persen. mana yang benar?                            cirebon – di kota cirebon, area yang jelas-jelas secara aturan berstatus ruang terbuka hijau(rth) dengan mudahnya berubah bentuk. 
misalnya, dari lahan kosong menjadi berdiri bangunan-bangunan, baik itu semi permanen hingga gedung permanen. 
bahkan, kebun jati yang rimbun pun berubah jadi gundul walaupun berstatus rth.
baca juga:kpu ri yakin rekapitulasi pengitungan suara pemilu 2024 bisa lebih cepat dari tanggal 20 maret
alih fungsi rth, semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. 
ketua komisi i dprd kota cirebon h dani mardani sh mh menyebutkan, menurut informasi jika rth atau kawasan lindung yang saat ini tercantum di raperda rtrw memiliki luas 7,3 persen.
ada lagi, informasi lain yang menyebutkan jika luasan rth publik berdasarkan hasil audit bpk, saat ini tinggal 6,5 persen.
baca juga:sahur dengan menu ini, puasa jadi lebih kuat dan tahan lapar
“walaupun di raperda rtrw diklaim masih ada 8 sekian persen, tapi informasi dari hasil audit bpk, rth publik yang jadi asset milikn pemda kota cirebon, tinggal 6,5 persen. karena memang banyak sekali yang mengalami alih fungsi,” ujarnya.
misalnya, sebut dia, kawasan rth di karanganom yang sekarang sudah jadi permukiman. 
kawasan di lapangan evakuasi, semula berstatus rth, kemudian ada yang menggugat kepemilikanya, pemdanya kalah, akhirnya sekarang berubah bentuk menjadi kawasan perdagangan dan jasa.
baca juga:buka puasa makan gorengan, apa pengaruh untuk kesehatan?
terakhir, di kawasan stadion bima yang memang jika mengacu pada perda rtrw sebelumnya (8/2012), berstatus sebagai rth. tapi, faktanya, sudah banyak titik lokasi yang berubah bentuk. 
hal inilah yang menjadi modus alasan untuk melegalkan perubahan bentuk tersebut, dengan dimasukkan ke dalam raperda rtrw yang baru.
“mengubah kawasan bima dari rth jadi spu (sarana pelayanan umum, red) hampir bisa dipastikan kalau melihat masterplan yang dibuat bappeda. ternyata selain penyediaan sarana prasarana olahraga, titik tekanya lebih kepada penyediaan tempat usaha, dibanding dengan ruang terbuka hijau,” tegasnya.
baca juga:tarhim perdana di masjid al kautsar setda dengan libatkan 14 masjid di sekitar pemukiman warga
sehingga, tidak menutup kemungkinan jika ini diloloskan, ke depan di kawasan stadion bima bisa berdiri berbagai tempat usaha seperti misalnya kafe, atau kegiatan usaha lainnya.
“bahkan bisa jadi jika melihat masterplan, itu bisa ada kegiatan usaha formal. seperti bisa bikin hotel, kefe, spa, gym, dan sebagainya. kalau satatusnya berubah jadi spu,” terangnya. 
saat ini, bahkan seolah-olah nyaris dilegalkan manakala raperda rencana tata ruang wilayah (rtrw) 2024-2044 jadi disahkan menjadi perda.
baca juga:jawa barat waspada cuaca ekstrem sampai dengan tanggal 20 maret
padahal, kewajiban penyediaan rth ini merupakan syarat mutlak yang mesti dipenuhi oleh suatu daerah.
yakni, dengan ketersediaan minimal dari total luas wilayah adalah 20 persen rth publik yang disediakan pemerintah, serta 10 persen rth private yang dimiliki perorangan atau badan swasta lainnya.
bahkan, luasan rth yang tersedia saat ini, angka riilnya jauh lebih kecil dari yang tercatatkan dalam dokumen raperda rtrw yang kemarin gagal disahkan, di rapat paripurna antara dprd kota cirebon dengan pemerintah kota cirebon.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Cirebon 05 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan