Pemerintah Menaikkan Kuota Pupuk Subsidi Menjadi 9,55 Juta Ton pada Tahun 2024
Pemerintah meningkatkan akses para petani terhadap pupuk, adanya diskon pupuk dari Kementerian BUMN.-ist-radar cirebon
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kuota pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton sepanjang tahun 2024, dari sebelumnya 4,7 juta ton. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran dan kebutuhan petani terkait pupuk.
“Insya Allah petani tidak usah lagi risau dan khawatir tentang pupuk. Pak Presiden (Jokowi) sudah memenuhi kebutuhan petani seperti pada tahun 2014-2018, juga kuantum pupuk (dinaikkan menjadi) 9,55 juta ton,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai rapat terbatas tentang pangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
Dalam upayanya untuk meningkatkan akses para petani terhadap pupuk, Menteri Amran juga mengungkapkan kemungkinan adanya diskon pupuk dari Kementerian BUMN. Hal ini merupakan langkah nyata bagi pemerintah untuk mendorong para petani dalam mendapatkan pupuk dengan lebih mudah.
Selain itu, pemerintah juga telah mencoba mempermudah persyaratan bagi petani yang ingin membeli pupuk bersubsidi melalui kartu tani atau KTP. "Seluruh harapan petani di Indonesia dipenuhi dalam ratas tadi; pupuk naik dua kaki lipat jumlah kuantumnya. Kepada seluruh gubernur dan bupati di Indonesia, pupuk yang ada saat ini diberikan keleluasaan kepada petani apabila mau tanam," ujar Menteri Amran secara optimistis.
BACA JUGA:Dijatuhi Sanksi Berat, 78 Pegawai KPK Mohon Maaf
Menanggapi diskon pupuk nonsubsidi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan menyetujui pemberian diskon sekitar 40 persen bagi petani. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dukungan ekonomi kepada para petani dalam berbagai aspek kebutuhan pertanian.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap untuk mengatasi masalah kekurangan pupuk yang selama ini dihadapi oleh petani, serta memastikan ketersediaan pupuk dengan kuota yang memadai bagi para pelaku pertanian di Indonesia. (antara/jpnn)