2 Langkah yang Harus Dilakukan Pemkot Cirebon Terkait Kenaikan PBB

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Senin , 12 Feb 2024 - 12:51

Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon Edi Suripno SIP MSi menyebutkan, dalam melaksanakan kebijakan kenaikan tagihan PBB, Pemkot Cirebon harus melakukan beberapa langkah mendasar kepada masyarakat wajib pajak di Kota Cirebon.-dokumen -tangkapan layar

2 langkah yang harus dilakukan pemkot cirebon terkait kenaikan pbb                            cirebon - anggota komisi i dprd kota cirebon edi suripno sip msi menyikapi adanya kenaikan tagihan pajak huni bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) tahun buku 2024 di kota cirebon.
menurut edi suripno, pemkot cirebon harus melakukan beberapa langkah mendasar kepada masyarakat wajib pajak di kota cirebon.
pertama,  pemkot harus menyosialisasikan secara masif kebijakan tersebut, ketika ada kenaikan tagihan pbb. beserta alasan dan faktor apa yang melandasinya.
baca juga:kriteria pejabat yang layak jadi kadishub menurut repdem
kedua, sambung dia harus ada posko layanan pengaduan kenaikan pbb. untuk memberi penjelasan dan pelayanan kepada masyarakat yang merasa keberatan dengan kebijakan ini.
langkah lainnya, kata  jika terdapat masyarakat yang merasa keberatan, harus ada prosedur yang bisa ditempuh masyarakat untuk mengajukan keberatan. 
“syukur-sukur sampai bisa mendapat pengurangan,” katanya.
baca juga:stop! dilarang melakukan aktifitas kampanye di masa tenang
seperti diketahui, naiknya tagihan pbb-p2 tahun buku 2024 di kota cirebon memicu keberatan dari masyarakat. 
untuk menampung aspirasi keberatan dari masyarakat, seharunya dibuka posko pengaduan.
menurutnya, dalam penerapan kebijakan pbb-p2,  ada penerapan terhadap beberapa kluster yang membedakan. 
misalnya, antara jalan protokol dengan non protokol, bahkan dengan yang berlokasi di gang, jelas beda pengenaannya walaupun memikiki luas tanah yang sama.
baca juga:perkiraan bmkg hari pencoblosan hujan, lokasi tps bisa di gedung sekolah
kemudian, terkait jenis bangunanya ada pembeda pengenaannya. antara bangunan permanen dan semi permanen. 
antara bangunan peruntukan tempat usaha dan rumah tinggal, juga jelas berbeda.
pihaknya juga menyoroti mesti adanya kondisi objek pajak yang mesti terus diupdate secara eksisiting, jika ingin mengejar target pad dari sektor ini, tanpa membebani dengan menaikan tagihan pbb kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
misalnya, yang tadinya hanya tanah kosong sekarang sudah ada bangunan  berdiri, bangunan yang tadinya semi permanen jadi permanen, rumah biasa tempat tinggal jadi tempat usaha, atau bidang dipecah jadi tempat usaha dan rumah tinggal, da sebagainya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Cirebon 05 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan