Terungkap, Perda PBB Rampung dalam 2 Minggu

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Senin , 05 Feb 2024 - 20:08

Ilustrasi-EEP-RADAR CIREBON

Untuk mencapai hal ini, masyarakat dan wajib pajak akan dikenakan beban tambahan.

Menanggapi hal ini, Doddy mengakui bahwa mereka bersama pemkot telah menghitung potensi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa diperoleh Pemkot Cirebon pada tahun 2024.

Termasuk target PBB-P2 yang naik dari Rp35 miliar menjadi Rp70,4 miliar.

“Prinsip dasarnya, segala yang berkaitan dengan beban tambahan pajak dan retribusi tidak boleh membebani masyarakat ekonomi tidak mampu. Terdapat klasifikasi wajib pajak yang harus diperbarui sesuai dengan kondisi eksisting,” katanya.

Misalnya, saat membahas PBB-P2, pihaknya menekankan bahwa hanya 30 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas yang akan mengalami kenaikan signifikan.

Sedangkan 70 persen masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak akan terkena kenaikan.

“Data terkait klasterisasi wajib pajak tidak diuraikan secara detail saat pembahasan. Kami percayakan pada data yang menunjukkan bahwa 70 persen masyarakat tidak akan mengalami kenaikan signifikan, sementara 30 persen akan mengalami kenaikan, sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh pemkot,” paparnya.

Klasifikasi tersebut mengacu pada zona dan klaster yang menentukan lokasi dan zona mana yang tidak akan mengalami kenaikan PBB secara signifikan.

BACA JUGA:Stok Beras Aman hingga Lebaran

Kesimpulannya, pihaknya merasa kurang siap karena data detail berada di tangan pemkot.

“Namun, kamin yakin bahwa masalah yang muncul dapat diselesaikan melalui ruang konsultasi dan pendapat,” pungkasnya. (azs)

terungkap, perda pbb rampung dalam 2 minggu                            cirebon - kenaikan tagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) untuk tahun buku 2024 di kota cirebon berasal dari peraturan daerah (perda) no 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd).
perda ini disetujui setelah melalui kesepakatan antara dprd kota cirebon melalui panitia khusus (pansus) dan tim asistensi pemkot cirebon.
pansus yang membahas perda pdrd pada saat itu terdiri dari seluruh anggota komisi ii dprd kota cirebon, termasuk ketua pansus, dr doddy aryanto, dan sembilan anggota komisi ii lainnya.
dalam perda tersebut, tidak hanya mengatur soal pbb-p2. terdapat 14 jenis pajak serta 3 jenis retribusi yang termasuk di dalamnya.
baca juga:makan seafood banyak hadiah 
mayoritas mengalami kenaikan karena regulasi dari pemerintah pusat mengatur demikian.
ketua pansus pdrd, dr. doddy aryanto, menjelaskan bahwa kenaikan tarif sejumlah jenis pajak dan retribusi tersebut tidak berarti pansus meloloskan kenaikan tarif pajak dan retribusi yang dikelola pemerintah daerah, termasuk pbb-p2, begitu saja saat pembahasan.
“bukan sekadar meloloskan, tetapi posisi draft raperda baru kami terima menjelang akhir tahun 2023, dan harus diselesaikan sebelum akhir tahun,” ujar doddy.
meskipun demikian, pihaknya bersyukur karena pembahasannya dilakukan secara komprehensif dalam waktu yang singkat.
baca juga:dewan dinilai kurang peka  
setiap pembahasan selalu dihadiri oleh tim asistensi dan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pajak dan retribusi. 
sehingga hasilnya bisa diselesaikan dalam waktu dua minggu.
“masalah muncul saat perda ini mulai berlaku pada 5 januari dan harus segera diterapkan, namun ruang sosialisasinya sangat singkat. kami meminta pemkot untuk lebih menggencarkan sosialisasi,” tambahnya.
selain itu, dengan adanya perda pdrd baru ini, pemkot berharap dapat memperkuat kekuatan fiskalnya.
baca juga:fgd soroti peran bawaslu, dan dkpp 
untuk mencapai hal ini, masyarakat dan wajib pajak akan dikenakan beban tambahan.
menanggapi hal ini, doddy mengakui bahwa mereka bersama pemkot telah menghitung potensi target pendapatan asli daerah (pad) yang bisa diperoleh pemkot cirebon pada tahun 2024.
termasuk target pbb-p2 yang naik dari rp35 miliar menjadi rp70,4 miliar.
“prinsip dasarnya, segala yang berkaitan dengan beban tambahan pajak dan retribusi tidak boleh membebani masyarakat ekonomi tidak mampu. terdapat klasifikasi wajib pajak yang harus diperbarui sesuai dengan kondisi eksisting,” katanya.
baca juga:33 desa di kabupaten kuningan terima predikat desa mandiri
misalnya, saat membahas pbb-p2, pihaknya menekankan bahwa hanya 30 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas yang akan mengalami kenaikan signifikan.
sedangkan 70 persen masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak akan terkena kenaikan.
“data terkait klasterisasi wajib pajak tidak diuraikan secara detail saat pembahasan. kami percayakan pada data yang menunjukkan bahwa 70 persen masyarakat tidak akan mengalami kenaikan signifikan, sementara 30 persen akan mengalami kenaikan, sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh pemkot,” paparnya.
klasifikasi tersebut mengacu pada zona dan klaster yang menentukan lokasi dan zona mana yang tidak akan mengalami kenaikan pbb secara signifikan.
baca juga:stok beras aman hingga lebaran 
kesimpulannya, pihaknya merasa kurang siap karena data detail berada di tangan pemkot.
“namun, kamin yakin bahwa masalah yang muncul dapat diselesaikan melalui ruang konsultasi dan pendapat,” pungkasnya. (azs)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 06 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan