Metode dan Pengawasan PDRD Harus Terus Diinovasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Selasa , 30 Jan 2024 - 21:12

Ilustrasi pajak dan retribusi daerah--RADAR CIREBON

“Intinya terus mengupayakan agar memininalisir terjadinya potensi kebocoran dan tercecer. Kalau optimal, hasilnya tentu akan luar biasa untuk PAD kita,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Cirebon sudah bisa memungut pajak dan retibusi daerah (PDRD) di tahun 2024 ini, dengan mekanisme dan tarif yang baru. Hal ini, sesuai dengan ketemuan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang PDRD.

Dalam regulasi yang baru tersebut, memang terdapat sejumlah perubahan yang cukup variatif. Beberapa objek pajak dan retibusi yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, saat ini ada yang tidak dapat lagi ditarik.

Demikian sebaiknya, pemerintah kabupaten/kota juga mulai dapat memungut objek pajak dan retibusi, yanf tadinya bukan jadi wilayah kewenangannya. Hal ini, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Meski demikian, jika dikalkulasikan, potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa dikumpulkan Pemkot Cirebon denfan regulasi yang baru ini, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Disamping beberapa targetnya juga ada yang dinaikkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon H Mastara MAP mengungkapkan, target pajak daerah dari tahun 2023 ke 2024 mengalami kenaikkan target yang signifikan.

“Di APBD Perubahan 2023 saja target pajak itu sebesar Rp211 miliar, tapi di APBD 2024 ini Rp281 miliar, ada kenaikkan target Rp70 miliar,” ujarnya.

Adanya target sebesar itu, harus diupayakan merealisasikan target yang sudah diamanatkan oleh peraturan daerah atau Perda. “Pak Pj Waliwota juga meminta kepada kami agar pengelolaan PAD ini dapat kami laksanakan secara optimal” sebutnya.

Selain itu, Mastara juga menyampaikan pajak daerah yang didapatkan Pemkot Cirebon dari masyarakat atau perusahaan diperuntukkan pembangunan Kota Cirebon lebih luas.

Dirinya berharap, dengan masyarakat dan wajib pajak rutin membayar pajak dapat memberikan efek terhadap pembangunan Kota Cirebon.

“Pajak yang anda tunaikan untuk pembangunan Kota Cirebon lebih luas, jadi ada feed backnya,” imbuhnya. (azs)

metode dan pengawasan pdrd harus terus diinovasi tentang pajak dan retribusi daerah                            cirebon - setelah memiliki payung hukum terbaru sebagai dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah kota (pemkot) cirebon dituntut untuk meningkatkan metode dan pengawasan pengumpulan pajak dan retribusi daerah.
anggota komisi ii dprd kota cirebon h yuliarso bae menjelaskan, ditetapkannya perda nomor 1 tahun 2024 tentang pdrd (pajak dan retribusi daerah) hanya merupakan perangkat formil yang melandasi kewenangan pemkot, sebagai konsekuensi atas terbitnya aturan terbaru undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.
sedangkan, untuk perangkat teknis untuk optimalisasi pengumpulan pajak dan retibusi daerah, dikembalikan lagi ke sumber daya dan inovasi pemkot cirebon, melalui perangkat daerah terkait. melalui upaya peningkatan metode pengumpulan dan pengawasan pelaksanaannya.
baca juga:jalan utama menjadi prioritas perbaikan jalan
misalnya, terkait pajak restoran dan pajak hotel, mestinya seluruh tempat usaha yang menjadi objek pemungutan pajak restoran dan hotel, dipasang taping box atau alat perekam transaksi. sebagai perangkat penghitung berapa banyak jumlah transaksi di tempat usaha tersebut yang bisa disetorkan pajaknya ke kas daerah.
“saat ini, tempat usaha rumah makan dan hotel baru 50 persennya yang dipasangi taping box. itu pun, tidak semua berfungsi. ada yang memang perangkatnya rusak, ada juga tempat usaha yang bandel tidak selalu menyalakan taping boxnya,” sebutnya, kepada wartawan kemarin (30/1).
menurutnya, komisi ii dprd kota cirebon pernah studi banding ke pemkot surabaya. di sana, setiap taping box yang dipasang di tempat usaha termonitor di pusat kontrol. sehingga, kalau ada taping box yang mati, bisa langsung dicek oleh petugas ke lokasi. 
baca juga:557 orang keluar daftar pemilih tetap kesambi
“kemudian ditemukan permasalahannya, apakah alatnya rusak, atau sebab lain. kalau rusak segera diganti. metode ini barangkali bisa diterapkan juga di kota cirebon,” ungkapnya.
atau, metode lainnya untuk optimalisasi pengawasan pajak dan retribusi daerah, pemkot merekrut tenaga honor yang bertugas keliling tempat usaha restoran atau hotel secara berkala, untuk mengecek aktif tidaknya taping box di tempat usaha tersebut.
“misalnya pada jam-jam sibuk makan siang, petugas honorer itu nongkrongin aja di dekat meja kasir, supaya memastikan taping box berfungsi merekam transaksi,” ungkapnya.
baca juga:dua cawapres hadir di cirebon, gibran jumpa influencer, mahfud md ke kediaman ujang busthomi
dia menjelaskan, metode dan teknis pengumpulan serta pengawasan pajak dan retribusi daerah, perlu terus diinovasikan demi optimalnya pengumpulan pajak dan retribusi daerah.
mengingat pajak dan retribusi tersebut merupakan tulang punggung dan sektor pemkot cirebon untuk memperoleh pendapatan asli daerah (pad), guna membiayai program kegiatan pembangunan buat masyarakat.
“intinya terus mengupayakan agar memininalisir terjadinya potensi kebocoran dan tercecer. kalau optimal, hasilnya tentu akan luar biasa untuk pad kita,” imbuhnya.
diberitakan sebelumnya, pemkot cirebon sudah bisa memungut pajak dan retibusi daerah (pdrd) di tahun 2024 ini, dengan mekanisme dan tarif yang baru. hal ini, sesuai dengan ketemuan perda nomor 1 tahun 2024 tentang pdrd.
baca juga:kasus di koperasi bmi grup arjawinangun, keluarga minta pelaku dihukum seberat-beratnya
dalam regulasi yang baru tersebut, memang terdapat sejumlah perubahan yang cukup variatif. beberapa objek pajak dan retibusi yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, saat ini ada yang tidak dapat lagi ditarik.
demikian sebaiknya, pemerintah kabupaten/kota juga mulai dapat memungut objek pajak dan retibusi, yanf tadinya bukan jadi wilayah kewenangannya. hal ini, sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.
meski demikian, jika dikalkulasikan, potensi pendapatan asli daerah (pad) yang bisa dikumpulkan pemkot cirebon denfan regulasi yang baru ini, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. disamping beberapa targetnya juga ada yang dinaikkan. 
kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (bpkpd) kota cirebon h mastara map mengungkapkan, target pajak daerah dari tahun 2023 ke 2024 mengalami kenaikkan target yang signifikan. 
baca juga:purwa caraka music studio tampilkan collaboration of music
“di apbd perubahan 2023 saja target pajak itu sebesar rp211 miliar, tapi di apbd 2024 ini rp281 miliar, ada kenaikkan target rp70 miliar,” ujarnya.
adanya target sebesar itu, harus diupayakan merealisasikan target yang sudah diamanatkan oleh peraturan daerah atau perda. “pak pj waliwota juga meminta kepada kami agar pengelolaan pad ini dapat kami laksanakan secara optimal” sebutnya. 
selain itu, mastara juga menyampaikan pajak daerah yang didapatkan pemkot cirebon dari masyarakat atau perusahaan diperuntukkan pembangunan kota cirebon lebih luas.
baca juga:733 mahasiswa ugj mengikui kuliah kerja nyata ppm
dirinya berharap, dengan masyarakat dan wajib pajak rutin membayar pajak dapat memberikan efek terhadap pembangunan kota cirebon. 
“pajak yang anda tunaikan untuk pembangunan kota cirebon lebih luas, jadi ada feed backnya,” imbuhnya. (azs)