Bahas Mitigasi Bencana Hidrometeorologi
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (kanan) dan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin (kiri) usai melakukan pertemuan membahas mitigasi kemungkinan bencana hidrometeorologi menjelang Pemilu 2024 di Gedung Sate Bandung, Selasa (30/1). -ist-radar cirebon
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melakukan pembahasan terkait dengan mitigasi kemungkinan bencana hidrometeorologi menjelang Pemilu 2024, yang berbarengan dengan puncak musim hujan.
Usai pertemuan dengan Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin di Gedung Sate Bandung, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mencatat pentingnya persiapan Jawa Barat dalam menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada akhir Januari hingga Maret 2024.
Dwikorita menegaskan bahwa persiapan ini menjadi semakin penting mengingat akan adanya pemungutan suara dalam pemilu. Koordinasi antara BMKG, Gubernur, dan BPBD perlu dilakukan untuk merumuskan upaya mitigasi sehingga curah hujan yang tinggi tidak mengganggu jalannya pemilu.
"Apalagi kita akan punya hajat besar, pemungutan suara (pemilu). Tentunya kami berkoordinasi dengan Pak Gubernur, BPBD, bagaimana upaya mitigasi agar curah hujan yang tinggi tidak mengganggu hajat nasional kita," kata Dwikorita.
BACA JUGA:Gotong Royong Perbaiki Rumah Lansia
Meskipun rata-rata curah hujan tinggi pada periode akhir Januari hingga Maret 2024, lanjut Dwikora, sebenarnya masih dalam batas normal jika diukur berdasarkan data rata-rata bulanan 30 tahun terakhir, namun karena bertepatan dengan Pemilu 2024, hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah.
Menurut Dwikorita, curah hujan yang bisa mencapai 400 milimeter dalam sebulan tidak menunjukkan adanya anomali. Namun, secara harian, curah hujan bisa ekstrem, mencapai lebih dari 100 hingga 150 milimeter, yang berpotensi mengancam lingkungan, menimbulkan longsor, dan banjir bandang.
Dalam konteks ekologis regional, curah hujan ekstrem tersebut juga memiliki potensi merusak lingkungan, sehingga perlu melakukan inspeksi sungai untuk memastikan tidak ada sumbatan yang bisa menyebabkan banjir bandang.
"Perlu kewaspadaan, inspeksi sungai apakah ada sunbatan agar tidak menyebabkan banjir bandang," katanya.
BACA JUGA:Peresmian Pontren Sekaligus Peringatan Isra Mikraj
Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung BMKG Teguh Rahayu menambahkan bahwa dalam pertemuan dengan Pemprov Jabar, pihaknya juga menyoroti banyak daerah di Jawa Barat yang rawan bencana dan memerlukan mitigasi, terutama daerah-daerah yang merupakan lumbung pangan. Ia menekankan wilayah Jawa Barat bagian timur dan selatan, sebagai daerah yang rentan, terutama karena wilayah tersebut merupakan lumbung pangan.
"Yang harus diwaspadai adalah Jawa Barat bagian timur dan selatan. Majalengka, Sukabumi. Iya [itu daerah] lumbung pangan," kata Teguh.
Pertemuan ini mempertegas pentingnya koordinasi dan langkah antisipatif dalam menghadapi puncak musim hujan dan potensi bencana hidrometeorologi terkait dengan jalannya Pemilu 2024 di Jawa Barat. Mitigasi yang tepat diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran proses pemilu serta melindungi wilayah yang rawan dari ancaman bencana alam. (antara/jpnn)