Kejaksaan Bantu Tagih Kredit Macet

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Senin , 29 Jan 2024 - 22:01

PENDAPAT AHLI: Akademisi Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Dr Editya Nurdiana MM menanggapi kondisi yang kini sedang membelit Perumda BPR Bank Cirebon. Yakni, kredit macet hingga tembus Rp20 miliar dan NPL dua digit.-ABDULLAH-RADAR CIREBON

CIREBON - Kejaksaan Negeri Cirebon menjadi pihak yang membantu menagih kredit macet dari nasabah Perumda BPR Bank Cirebon. Kasie Intel kejaksaan Negeri Cirebon, Selamet Haryadi SH di sela-sela menghadiri simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024, Senin (29/1) mengakui hal itu.

Dijelaskan, kejaksaan diminta untuk membantu menagih kredit macet kepada nasabah BPR Bank Cirebon.

“Memang sudah ada permintaan kepada kami, dan surat kuasa ke Kejaksaan Negeri Cirebon selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk membantu penagihan terhadap tunggakan kredit nasabah terhadap Bank Cirebon,” ujarnya.

Intinya, lanjut Selamet, saat ini sudah dilaksanakan proses penagihan oleh Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) dalam membantu proses penagihan kredit macet tersebut.

BACA JUGA:UGJ Rekrut Dosen Baru

Tentang kemungkinan agunan dari debitur bisa dilelang, Selamet menegaskan Kejaksaan tidak sampai ke sana, karena itu kewenangan pihak bank, “Kami hanya membantu proses penagihannya, tapi kalau ada bau tindak pidana maka bisa kita proses,” ujarnya.

Sementara itu Akademisi Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Dr Editya Nurdiana MM menanggapi kondisi yang kini sedang membelit Perumda BPR Bank Cirebon. Yakni, kredit macet hingga tembus Rp20 miliar dan NPL dua digit.

Ia mengatakan, NPL normal maksimal itu 5 persen, artinya ketika di atas 5 itu ada sesuatu dan faktornya banyak, seperti infllasi dan resesi.

Namun demikian, kata Editya, tingginya NPL ini bisa saja disebabkan ada mal (kesalahan) penyaluran kredit kepada calon debitur.

“Justru yang menjadi catatan adalah analis saat memberikan kredit yang menyebabkan kredit macet,” katanya.

Terkait kredit macet berdampaik bagi penarikan dana Tabungan Anak Sekolah (TAS), Editya menegaskan tidak korelasinya.

Menurutnya penarikan dana tabungan TAS tidak ada relevansinya dengan kredit macet, apalagi TAS itu adalah tabungan berencana untuk melanjutkan Pendidikan. Sehingga tidak ada korelasinya dan tidak berpengaruh terhadap likuiditas.

kejaksaan bantu tagih kredit macet                            cirebon - kejaksaan negeri cirebon menjadi pihak yang membantu menagih kredit macet dari nasabah perumda bpr bank cirebon. kasie intel kejaksaan negeri cirebon, selamet haryadi sh di sela-sela menghadiri simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024, senin (29/1) mengakui hal itu.
dijelaskan, kejaksaan diminta untuk membantu menagih kredit macet kepada nasabah bpr bank cirebon.
“memang sudah ada permintaan kepada kami, dan surat kuasa ke kejaksaan negeri cirebon selaku jaksa pengacara negara (jpn)  untuk membantu penagihan terhadap tunggakan kredit nasabah terhadap bank cirebon,” ujarnya.
intinya, lanjut selamet, saat ini sudah dilaksanakan proses penagihan oleh datun (perdata dan tata usaha negara) dalam membantu proses penagihan kredit macet tersebut. 
baca juga:ugj rekrut dosen baru
tentang kemungkinan agunan dari debitur bisa dilelang, selamet menegaskan kejaksaan tidak sampai ke sana, karena itu kewenangan pihak bank, “kami hanya membantu proses penagihannya, tapi kalau ada bau tindak pidana maka bisa kita proses,” ujarnya.
sementara itu akademisi universitas swadaya gunung jati (ugj), dr editya nurdiana mm menanggapi kondisi yang kini sedang membelit perumda bpr bank cirebon. yakni, kredit macet hingga tembus rp20 miliar dan npl dua digit. 
ia mengatakan, npl normal maksimal itu 5 persen, artinya ketika di atas 5 itu ada sesuatu dan faktornya banyak, seperti infllasi dan resesi. 
baca juga:koperasi kodim 0614/ kota cirebon miliki kantor baru
namun demikian, kata editya, tingginya npl ini bisa saja disebabkan ada mal (kesalahan) penyaluran kredit kepada calon debitur. 
“justru yang menjadi catatan adalah analis saat memberikan kredit yang menyebabkan kredit macet,” katanya. 
terkait kredit macet berdampaik bagi penarikan dana tabungan anak sekolah (tas), editya menegaskan tidak korelasinya.
menurutnya penarikan dana tabungan tas tidak ada relevansinya dengan kredit macet, apalagi tas itu adalah tabungan berencana untuk melanjutkan pendidikan.  sehingga tidak ada korelasinya dan tidak berpengaruh terhadap likuiditas. 
baca juga:puluhan siswa purwa caraka music studio siap tampil dalam “collaboration ini music”
“kita tidak tahu masalahnya seperti ada di dalamnya, dan itu bisa dibuktikan ketika ada audit keuangan kenapa npl tinggi,” ujarnya.
namun demikian, editya menilai tidak bisa semua disalahkan kepada debitur. “apakah penyebab npl tinggi karena kondisi ekonomi tidak baik atau bisa jadi penyebab lain npl tinggi. npl paling buruk itu 5 persen, kalau lebih dari itu maka buruk sekali, maka dari itu bank mesti selektif memberikan kredit,” tegasnya 
dosen fakultas ekonomi ini justru mempertanyakan dari berbagai poduk kredit di bank cirebon, kredit jenis apa yang menyebakan npl itu tinggi.
“apakah kredit usaha rakyat dan kredit konsumer. jadi npl tinggi dari produk apa dan harus ditanyakan ke bank cirebon,” ujarnya. 
baca juga:ada kenaikan rp70 miliar dibanding tahun lalu
tidak hanya itu, editya juga menyentil ojk untuk bisa membantu penyelesaikan persoalan npl yang tembus 2 digit. selain ojk mengatur regulasi yang berkaitan dengan industri jasa keuangan, ojk juga bisa menjalankan fungsinya mengawasi.
“sebagai dorongan moral maka ojk mesti turun.  npl tinggi berarti bank kurang sehat, kalau belum dikatakan tidak sehat maka ojk membantu bagaimana supaya npl itu sedikit demi sedikit menurun,” ungkapnya. 
ia justru mempertanyakan karena dalam regulasi belum menemukan instrumen penegak hukum membantu menagih utang. 
baca juga:tersesat di gunung pangrango, 13 pendaki ditemukan selamat oleh tim sar
bisa saja mungkin bentuk dari kerjasama secara internal, namun secara regulasi dirinya belum menemukan boleh atau tidak. karena yang mengatur tentang hak debitur dan kreditur bukan melibatkan penegak hukum, berbeda ketika terjadi pelanggaran hukum penegak hukum dilibatkan.
“kejaksaan jangan diposisikan sebagai debt collector. tidak bisa aparat negara difungsikan sebagai debt collector. jangan jadukan kejaksaan sebagai debt collector,” pungkasnya. (abd)