Jokowi Sudah Pasti Memihak Anak Sendiri

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Kamis , 25 Jan 2024 - 21:50

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Menteri dan Presiden boleh kampanye dan boleh memihak dalam Pemilu 2024.-istimewa-radar cirebon

jokowi sudah pasti memihak anak sendiri                            jakarta- publik heboh dengan pernyataan terbaru presiden jokowi. ia menegaskan bahwa menteri dan presiden boleh kampanye dan boleh memihak dalam pemilu 2024.
pernyataan terbaru jokowi ini dinilai sebagai sebuah penegasan bahwa mantan gubernur dki jakarta itu terang-terangan bermain di pilpres 2024 dan sedang berupaya keras memuluskan keluarganya mengambil posisi penting di pemerintahan atau di ruang-ruang politik.
seperti diketahui, pernyataan terbaru presiden jokowi disampaikan di hadapan wartawan di lanud halim perdanakusuma, jakarta timur, pada rabu 24 januari 2024. “hak demokrasi, hak politik setiap orang. presiden itu boleh loh kampanye. presiden itu boleh loh memihak," kata jokowi.
namun, kata jokowi, yang paling penting adalah tidak menyalahgunakan fasilitas negara dalam berkampanye. “tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.
baca juga:tak ada kegiatan dan kunjungan, alun-alun pataraksa kini “mangkrak”
menurut kepala negara, dia merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. begitu pun dengan para menteri di kabinet indonesia maju. “masak gini ngga boleh, berpolitik ngga boleh. boleh (boleh kampanye dan boleh memihak, red). menteri juga boleh," tandasnya.
pernyataan kepala negara menuai reaksi beragam atau pro dan kontra. pendiri om institute okky puspa madasari menyebut bahwa pernyataan ‘presiden boleh memihak dan boleh ikut kampanye’ yang disampaikan presiden jokowi makin menegaskan bahwa mantan gubernur dki jakarta itu terang-terangan bermain di pilpres 2024.
menurut okky, sejak awal dirinya tidak percaya bahwa seorang presiden akan netral di pilpres 2024. hal ini karena melihat gelagat jokowi yang berupaya keras memuluskan keluarganya mengambil posisi penting di pemerintahan atau di ruang-ruang politik.
ia menjelaskan, keberpihakan jokowi terhadap paslon nomor urut 2 prabowo subianto-gibran rakabuming raka di pilpres 2024 tidak lain untuk melanggengkan kekuasaan. pasalnya, jokowi memiliki grand design yang telah direncanakan sejak jauh-jauh hari.
baca juga:kasus laka lantas lawan arah disidangkan, istri korban berharap terdakwa dihukum setimpal
“grand design jokowi adalah untuk melanggengkan kekuasaan. dengan demikian dia bisa mengontrol pengusaha, dia bisa mengontrol siapa yang bisa memegang tambang-tambang di daerah ada,” kata okky madasari saat menjadi narasumber diskusi daring bertajuk gelagat presiden jokowi di pilpres 2024: netral atau tuna netral? pada rabu malam 24 januari 2024.
okky madasari menambahkan, tujuan jokowi bermain di pilpres 2024 yaitu untuk mengamankan kepentingannya serta mencapai grand design yang telah disiapkan. untuk mencapai grand design itu, kata okky madasari, sudah pasti dibutuhkan strategi-strategi yang matang.
“kalau dari keilmuan saya sebagai aktivis dan akademisi, dia harus mengontrol kesadaran orang lewat produksi pengetahuan, publikasi narasi kebohongan mitos, kalau dari perspektif hukumnya dia harus bisa tahu cara untuk mengamankan uu-nya, apakah dengan nanti judicial review ke mk,” ucap okky madasari.
kemudian dari sisi politik, jokowi bisa melemahkan kelompok oposisi agar semua kepentingannya bisa berjalan mulus. tujuan utamanya tak lain untuk melanggengkan kekuasaan atau membangun dinasti politik. “sebab dengan kekuasaan artinya dia punya power untuk mengontrol semuanya,” tuturnya.
baca juga:polisi bantu warga terdampak bencana angin puting beliung
kegiatan diskusi daring bertajuk gelagat presiden jokowi di pilpres 2024: netral atau tuna netral? digelar forum intelektual muda dengan menghadirkan aktivis ylbhi patra m zen, pendiri om institute okky madasari, ceo founder youth society bryan pasek mahararta dan pengamat politik prof ikrar nusa bhakti sebagai narasumber. kegiatan ini juga diikuti puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah.
co founder forum intelektual muda muhammad sutisna mengatakan, diskusi ini merupakan upaya membangun kesadaran kelompok intelektual terhadap sikap kesewenang-wenangan jokowi dan upaya pelemahan demokrasi. dia melihat bahwa jokowi lebih mementingkan keluarga pribadinya ketimbang membangun bangsa dan negara. “ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.
sementara itu, tim pemenangan nasional (tpn) ganjar-mahfud menilai pernyataan presiden jokowi abai etika. masyarakat akan beranggapan bahwa jokowi sedang melakukan praktik nepotisme. itu lantaran salah satu paslon di pilpres 2024 merupakan anak kandungnya.
“tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain akan semakin kental. apalagi presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” kata juru bicara tpn ganjar-mahfud, chico hakim kepada wartawan di jakarta pada rabu 24 januari 2024.
baca juga:puluhan rumah rusak diterjang puting beliung
meskipun, kata chico, jika dari perspektif hukum tidak ada uu yang dilanggar oleh jokowi selaku kepala negara apabila memihak dan tak menggunakan fasilitas negara. “memang secara undang-undang diperbolehkan. contoh apabila dia seorang incumbent dan juga dia mencalonkan diri kembali. artinya dia mengkampanyekan diri dia sendiri. artinya apa yang disampaikan pak jokowi tidak salah secara uu,” jelasnya.
namun demikian, kata chico, secara etika tidak dapat dibenarkan. dan masyarakat akan beranggapan jokowi sangat nepotis. “tapi tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme,” pungkasnya.
timnas pemenangan anies-muhaimin (timnas amin) juga merespons pernyataan jokowi, di mana apa yang diutarakan kepala negara dipandang sebagai sikap yang keliru.
menurut juru bicara timnas amin, andi sinulingga, sebagai seorang presiden, jokowi seharusnya bisa berlaku adil dan tidak memihak terkait pelaksanaan pilpres 2024, meskipun anaknya gibran rakabuming raka saat ini menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi prabowo subianto.
baca juga:ribuan surat suara rusak
“harus bisa membedakan dan memisahkan, kapan pak jokowi itu sebagai kepala negara yang harus berlaku adil pada semua dan kapan dia sebagai kepala keluarga yang harus berpihak pada anaknya," tegas andi kepada rmol (radar cirebon group).
menurut aktivis kolaborasi warga jakarta ini, sikap cawe-cawe jokowi ini bertentangan dengan imbauan netralitas yang selama ini digaungkan. “apakah perilaku tak pantas ini yang dimaksud pak jokowi sebagai bentuk nyata dari program revolusi mental?" tanya andi sinulingga.
diminta ralat ucapanpresiden joko widodo didesak meralat ucapannya soal kepala negara dan pemerintahan boleh berpihak dalam pilpres 2024, asal tidak menggunakan fasilitas negara.
desakan itu disampaikan direktur perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) khoirunnisa agustyati. dia khawatir pernyataan itu dijadikan pembenaran bagi jokowi, menterinya, bahkan seluruh pejabat negara untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan. “apalagi presiden jokowi jelas punya konflik kepentingan langsung dengan pemenangan pemilu 2024," ujar khoirunnisa.
baca juga:bupati imron kritik kinerja tappd
konflik kepentingan itu, dikatakan khoirunnisa, tidak lain karena anak kandungnya, gibran rakabuming raka adalah calon wakil presiden nomor urut 2, mendampingi prabowo subianto. ditekankan khoirunnisa, netralitas aparatur negara merupakan kunci penting mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
dia juga menyebut pernyataan jokowi merujuk pada pasal 281 ayat (1) uu 7/2017 yang menyatakan kampanye yang mengikutsertakan presiden hingga menteri diperbolehkan asal tidak menggunakan fasilitas negara.
dia juga menekankan pasal 282 yang menyatakan pejabat negara tidak boleh buat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
“dalam konteks ini, jika ada tindakan presiden, apapun itu bentuknya, jika dilakukan tidak dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara, tetapi menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu jelas adalah pelanggaran pemilu," urainya.
baca juga:pengelolaan bumdes masih belum efektif
lebih lanjut, dia menjelaskan pasal 283 mengatur soal pejabat negara serta aparatur sipil negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye.
untuk itu, masih kata khoirunnisa, perludem pun mendesak presiden jokowi meralat dan menarik ucapannya demi menjaga marwah pemilu 2024. “kami mendesak presiden jokowi menarik pernyataannya, karena ini akan berpotensi menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak fair dan tidak demokratis," tandasnya.
tkn prabowo-gibran tegaskan tak ada yang salahsementara itu, pendukung prabowo subianto-gibran rakabuming raka, menegaskan tak ada yang salah dengan apa yang disampaikan jokowi.
wakil ketua tkn prabowo-gibran, habiburokhman, mengatakan, secara hukum, sebagai warga negara indonesia (wni), jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
baca juga:service super hemat di daihatsu
“narasi itu secara prinsip dan etik tidak ada yang salah. tidak ada satu ketentuan hukum yang dilanggar kalau pak jokowi mendukung salah satu calon dalam pilpres," kata habiburokhman saat jumpa pers di media center tkn prabowo-gibran, kebayoran baru, jakarta selatan pada rabu 24 januari 2024.
menurutnya, hal itu tertuang dalam pasal 23 ayat (1) uu 39/1999 yang mengatur bahwa setiap orang berhak memilih dan punya keyakinan politik. habiburokhman menyayangkan sesat pikir yang dinarasikan sejumlah kalangan yang menganggap bahwa seolah-olah presiden jokowi akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan paslon nomor urut 02.
“logika itu runtuh sejak awal, karena pasal 7 konstitusi, bahkan mengatur seorang presiden bisa maju kedua kalinya dan tetap menjabat sebagai presiden incumbent," katanya.
baca juga:fokus pemeliharaan rumput, ajukan audit ke tim ahli bangunan
sebab itu dia kembali menegaskan bahwa jokowi berhak menyatakan dukungan terhadap salah satu kontestan pilpres 2024, sepanjang hal tersebut tidak menyalahgunakan wewenang. “poinnya, selama tidak menyalahgunakan kekuasaan, presiden boleh mengungkapkan dukungannya," tandas habiburokhman. (rm/jpnn/rc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan