Temuan Bawaslu Terkait Distribusi Logistik Pemilu, Surat Suara Rusak, Salah Kirim, dan Kurang Jumlah

Proses penyortiran logistik pemilu menyibak persoalan klasik. Yakni, ditemukannya beberapa item logistik yang rusak, termasuk surat suara. Dari hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kasus tersebut terjadi di banyak daerah.

Perinciannya, kasus kotak suara rusak ditemukan di 177 daerah atau kabupaten dan kota. Lalu, bilik suara rusak di 61 daerah, tinta rusak (124), segel rusak (30), serta surat suara rusak (127).

Bawaslu juga menemukan kasus surat suara belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Kasus itu ditemukan di 61 daerah. Kemudian, ada juga kasus surat suara salah kirim.

Anggota Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan, beragam kasus tersebut terjadi di daerah. Termasuk besaran kerusakannya. Dia mencontohkan, di Manggarai Barat surat suara dikategorikan cacat/rusak dengan total 1.090 surat suara. ”Selain itu, juga terdapat kekurangan sejumlah 4.265 surat suara," ujarnya di kantor Bawaslu, kemarin.

BACA JUGA:Masa Transisi, Pendidikan Harus Tetap Beri Pelayanan Terbaik

Herwyn berharap, berbagai masalah itu segera ditangani. Apalagi, pemungutan suara hanya menyisakan sekitar satu bulan. ”Secepatnya melakukan pendistribusian kembali yang kurang, yang lebih, kemudian yang rusak,’’ imbuhnya. Khususnya di kawasan kepulauan yang membutuhkan waktu distribusi lebih lama.

Bawaslu juga mendesak agar kekeliruan itu dievaluasi. Menurut anggota Bawaslu Puadi, selain persoalan logistik, pihaknya juga menyoroti akses pengawasan. Bawaslu hingga kemarin belum mendapatkan akses sistem informasi logistik (Silog). Kemudian, ada juga kasus penghalang-halangan terhadap pengawas. Misalnya, di Provinsi Jambi. ”Apakah dalam proses penelusuran di tahapan logistik ini ada dugaan pelanggaran atau tidak, nanti kita lihat di laporan hasil pengawasannya,’’ imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengakui terjadinya kerusakan surat suara. Dia menyebut, tujuan KPU melakukan sortir memang untuk memilah surat suara rusak. ”Surat suara tidak bisa dipakai, ya kita akan ganti ke percetakan," ujarnya di sela-sela peresmian kantor DKPP Jakarta kemarin. Sesuai klausul kontrak pengadaan, kerusakan logistik menjadi tanggung jawab percetakan.

Yulianto menyebut jumlah kerusakan masih wajar. Sebab, KPU mencetak sekitar 1,2 miliar surat suara untuk lima jenis pemilihan. Sedangkan di tiap daerah hanya di angka ratusan hingga ribuan saja. Artinya, jika dikonversi, persentasenya sangat rendah.

BACA JUGA:BIJB Kertajati Angkut 30.078 Penumpang Liburan Nataru

”Kan nol nol koma berapa persen sih. Dikit sekali kan dari miliaran surat suara," jelasnya. Meski demikian, dia memastikan kerusakan itu akan diganti sesuai kebutuhan. Setiap hari data kerusakan di-update dan disampaikan ke percetakan.

Mantan ketua KPU Jawa Tengah itu optimistis pengadaan dapat dilakukan dalam sebulan ke depan. ”Sangat cukup (waktunya). Tiap hari kan kita sortir nih,’’ tuturnya. Yulianto juga menunggu temuan Bawaslu untuk dilakukan pencocokan. Sebab, dia menengarai, ada sedikit perbedaan data. (far/syn/rei/aif/inu/c6/oni)