Proyek Pataraksa, Pengamat: Bangun Ulang Bukan Solusi, Audit Saja Dulu

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Jumat , 05 Jan 2024 - 19:11

Ambruknya gapura tradisional di Alun-alun Pataraksa masih jadi sorotan.-andri wiguna-radar cirebon

“Perintah sih buat bersihin material yang ambruk saja. Kalau gapura yang satunya belum ada perintah apakah akan dirobohkan sekalian atau dibiarkan," kata salah seorang pekerja.

Sebelumnya, Anggota DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto ST, mendesak agar penanganan insiden Pataraksa dilakukan dengan serius sehingga tidak terulang di kemudian hari.

Ia pun memberikan beberapa catatan terkait ambruknya gapura tersebut. Pertama, Bambang memberikan nilai minus untuk pelaksana proyek yang pada kenyataannya apa yang dikerjakan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.

“Ini tentu membuat kita kecewa, baru diresmikan kok bisa kejadian seperti ini? Kami mendesak ada audit menyeluruh yang dilakukan terhadap proyek ini, baik untuk tahap pertama maupun tahap kedua,” ujar Bambang.

Audit ini nantinya diharapkan bisa memberikan gambaran secara rinci apakah penggunaan anggaran dalam proyek itu sudah sesuai atau belum. Sehingga jika nanti muncul temuan atau hal-hal yang tak sesuai, bisa segera diambil tindakan yang tepat.

Kedua, kata Bambang, pihaknya mendorong agar APH atau apparat penegak hukum bisa terlibat aktif dalam pengawasan pekerjaan tersebut. Baik saat pelaksanaan ataupun sesudahnya. Dengan adanya pengawasan ketat dari penegak hukum maka bisa meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang nantinya merugikan keuangan negara.

Terlebih, menurut Bambang, ia membaca statement Bupati Cirebon yang kecewa karena melihat konstruksi gapura yang kacau dan kurang besi.

“Ini harus jadi momentum APH bergerak masuk, agar nanti terlihat seperti apa pelaksanaan proyek di daerah kita. Siapa-siapa yang terlibat harus dimintai keterangan, agar ketahuan penyebab pasti insiden ini. Bupati saja sampai ngomong kurang besi,” imbuhnya.

Selain itu, kata Bambang, dengan kejadian ini Pemprov Jawa Barat harus melakukan evaluasi terkait program- program prioritas yang dilak¬sanakan di daerah. Jangan sampai, niat baik dari Pemprov Jawa Barat membangun daerah tapi tanpa pengawasan dan evaluasi.

Proyek Pataraksa, kata Bambang, bersumber penuh dari Provinsi Jawa Barat. “Ini catatan untuk pemprov juga, untuk program-program prioritas di daerah sudah seperti apa evaluasinya? Ini insiden serius, kualitas bangunannya kini jadi pertanyaan,” katanya.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon juga sudah bergerak melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bahan keterangan atau pulbaket dan pengumpulan data atau puldata.

Hal tersebut disampaikan Kasi Intel Kejari Kabupaten Cirebon Ivan Yoko Wibowo. Menurut dia, hasil dari pulbaket dan puldata tersebut belum bisa disampaikan kepada publik. Hal itu akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut untuk tim Kejaksaan.

proyek pataraksa, pengamat: bangun ulang bukan solusi, audit saja dulu                            cirebon- ambruknya gapura tradisional di alun-alun pataraksa masih jadi sorotan. langkah penegak hukum yang mulai turun menggali data mengenai penyebab ambruknya gapura, direspons positif. lebih dari itu, dorongan agar perlu adanya audit menyeluruh terus digaungkan.
sejumlah pihak menilai pembangunan ulang gapura tradisional alun-alun pataraksa bukan solusi. terlebih jika pembangunan tersebut menggunakan material dan spesifikasi yang sama seperti gapura yang saat ini ambruk.
hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik, rizky pratama. menurut dia, pembangunan ulang bisa menjadi masalah baru.
“kalau dibangun dengan komposisi dan spesisifikasi yang sama dengan gapura yang ambruk, ini juga bakal masalah. karena pasti ambruk lagi," ujar rizky pratama kepada radar cirebon, kemarin.
baca juga:fokus perbaikan drainase dan jalan rusak
tapi jika dibangun dengan spesifikasi dan komposisi berbeda maka hal itu justru akan membuat masalah baru.
“kalau struktur dan komposisinya beda, berarti yang dibangun saat awal jelas tidak sesuai. apakah di perencanaan atau di pelaksanaannya," sambung rizky pratama.
oleh karena itu, ia mendesak adanya audit terlebih dahulu untuk menentukan apakah komposisi yang pertama itu sudah sesuai sepesifikasi atau malah tidak sesuai.
“menurut saya harus diaudit dulu. jangan asal bangun ulang saja. audit dulu biar ditentukan apakah yang dibangun sesuai atau tidak. kalau tidak sesuai rka dan rab, maka nanti bisa diperbaiki di perencanaannya," jelasnya.
baca juga:mahfuz sidik bantu tajug al mawaddah 
menurut dia, pemkab cirebon dalam hal ini dlh, harus berhati-hati mengambil kebijakan, khususnya terkait apakah masa pemeliharaan itu sama dengan kebijakan membuat bangunan yang baru seperti gapura tradisional.
“masa pemeliharaan itu kan untuk melakukan pemeliharaan, bukan untuk membangun ulang. lagi pula anggarannya tidak besar hanya sekitar 5 persen saja," jelasnya.
sementara itu, dari pantauan radar cirebon, proses pembongkaran gapura yang ambruk sudah hampir selesai.
meski demikian, para pekerja yang ada di lokasi belum tahu apakah harus merobohkan gapura yang masih berdiri karena belum ada perintah dari pemilik proyek.
baca juga:kendala dan solusi penerapan kurikulum merdeka
“perintah sih buat bersihin material yang ambruk saja. kalau gapura yang satunya belum ada perintah apakah akan dirobohkan sekalian atau dibiarkan," kata salah seorang pekerja.
sebelumnya, anggota dprd jawa barat, bambang mujiarto st, mendesak agar penanganan insiden pataraksa dilakukan dengan serius sehingga tidak terulang di kemudian hari.
ia pun memberikan beberapa catatan terkait ambruknya gapura tersebut. pertama, bambang memberikan nilai minus untuk pelaksana proyek yang pada kenyataannya apa yang dikerjakan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.
“ini tentu membuat kita kecewa, baru diresmikan kok bisa kejadian seperti ini? kami mendesak ada audit menyeluruh yang dilakukan terhadap proyek ini, baik untuk tahap pertama maupun tahap kedua,” ujar bambang.
baca juga:penarikan retribusi tpi jangan pakai pihak ketiga
audit ini nantinya diharapkan bisa memberikan gambaran secara rinci apakah penggunaan anggaran dalam proyek itu sudah sesuai atau belum. sehingga jika nanti muncul temuan atau hal-hal yang tak sesuai, bisa segera diambil tindakan yang tepat.
kedua, kata bambang, pihaknya mendorong agar aph atau apparat penegak hukum bisa terlibat aktif dalam pengawasan pekerjaan tersebut. baik saat pelaksanaan ataupun sesudahnya. dengan adanya pengawasan ketat dari penegak hukum maka bisa meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang nantinya merugikan keuangan negara.
terlebih, menurut bambang, ia membaca statement bupati cirebon yang kecewa karena melihat konstruksi gapura yang kacau dan kurang besi.
“ini harus jadi momentum aph bergerak masuk, agar nanti terlihat seperti apa pelaksanaan proyek di daerah kita. siapa-siapa yang terlibat harus dimintai keterangan, agar ketahuan penyebab pasti insiden ini. bupati saja sampai ngomong kurang besi,” imbuhnya.
baca juga:bendera janji dibersihkan mandiri, bawaslu layangkan teguran ke parpol
selain itu, kata bambang, dengan kejadian ini pemprov jawa barat harus melakukan evaluasi terkait program- program prioritas yang dilak¬sanakan di daerah. jangan sampai, niat baik dari pemprov jawa barat membangun daerah tapi tanpa pengawasan dan evaluasi.
proyek pataraksa, kata bambang, bersumber penuh dari provinsi jawa barat. “ini catatan untuk pemprov juga, untuk program-program prioritas di daerah sudah seperti apa evaluasinya? ini insiden serius, kualitas bangunannya kini jadi pertanyaan,” katanya.
sementara itu, kejaksaan negeri kabupaten cirebon juga sudah bergerak melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bahan keterangan atau pulbaket dan pengumpulan data atau puldata.
hal tersebut disampaikan kasi intel kejari kabupaten cirebon ivan yoko wibowo. menurut dia, hasil dari pulbaket dan puldata tersebut belum bisa disampaikan kepada publik. hal itu akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut untuk tim kejaksaan.
baca juga:berkat lapangan futsal dan penggemukan sapi
“pulbaket dan puldata ini konotasinya bukan kita harus memanggil orang untuk diperiksa. bisa juga kita yang turun memghimpun data. yang jelas terkait pataraksa, sudah kita lakukan (pulbaket dan puldata). tapi tentu hasilnya belum bisa kita sampaikan," ujar ivan kepada radar cirebon, kamis 4 januari 2024.
diterangkan ivan, terkait penyebab ambruknya gapura tersebut pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah hal tersebut karena force majeur atau hal lainnya. saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait insiden tersebut.
“semua kemungkinan kita dalami. nanti dari hasil pendalaman itu baru kita simpulkan, langkah apa yang akan kita ambil," imbuhnya.
kejaksaan, kata ivan, tak melakukan pendampingan terhadap proyek alun-alun pataraksa. kejaksaan tahun 2023 hanya melakukan pendampingan pada dua proyek di kabupaten cirebon, yakni gor watubelah dan tpas kubangdeleg.
baca juga:berkat lapangan futsal dan penggemukan sapi
di akhir pembicaraan, ivan menyebut hanya fokus pada aspek hukum terkait pataraksa saja. ia pun memastikan kejaksaan akan berlaku profesional dan terbuka dalam persoalan tersebut.
“kami tidak melihat siapa dan apanya, kita fokus di aspek hukumnya saja. selama kita benar, jangan takut. kejaksaan akan profesional menangani persoalan ini," ungkapnya. (dri)