Hasto Jadi Tersangka, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Rabu , 25 Dec 2024 - 18:10

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Selain tersangka suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan.-jpnn-radar cirebon

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan empat tersangka. Yakni Harun Masiku (DPO), Saeful Bahri (sudah vonis), Wahyu Setiawan (sudah vonis), dan Agustiani Tio Fridelina (sudah vonis).

SIKAP PDIP

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebut partainya akan menaati proses hukum dan kooperatif menyusul penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka di KPK terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.

“PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif,” kata Ronny yang mengurusi Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional di PDIP itu, Selasa (24/12/2024), dikutip dari JPNN.

Ronny mengatakan PDIP merupakan partai yang lahir dari cita-cita membawa Indonesia berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan.

Tapi, ia pun menyatakan penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan politisasi hukum. “Penetapan Sekjen DPP PDIP (sebagai tersangka) ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember 2024 bahwa PDIP akan diawut-awut atau diacak-acak menjelang Kongres VI PDIP," tuturnya.

Ronny menjelaskan pemanggilan Hasto oleh KPK dimulai sejak sekjen partai berlambang banteng moncong putih itu kritis terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

Penetapan Hasto sebagai tersangka terjadi setelah PDIP memecat tiga orang kadernya, yakni Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Menurut Ronny, kasus suap politikus PDIP Harun Masiku terhadap mantan anggota KPU RI Wahyu Setiawan sebenarnya telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Selama perkara itu bergulir di pengadilan tindak pidana korupsi, tidak ada satu pun bukti yang mengaitkan Hasto Kristiyanto dengan kasus tersebut. Ronny pun menduga penetapan Hasto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku oleh KPK, kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi.

Dia menyampaikan tiga indikasi politisasi hukum dan kriminalisasi dalam penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. Pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku. Hal itu terlihat dari aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang dicurigai dimobilisasi pihak-pihak tertentu.

Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDIP melalui pembingkaian dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, adanya pembocoran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang bersifat rahasia kepada media massa atau publik sebelum surat itu diterima Hasto.

“Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik," tandas Ronny. (ant/jpnn/rc)

hasto jadi tersangka, jokowi: hormati proses hukum                            jakarta- nama presiden ke-7 ri, jokowi, turut dikaitkan dalam penetapan sekjen dpp pdip hasto kristiyanto sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan harun masiku. 
jokowi pun hanya tersenyum dan mengatakan proses hukum harus dihormati. di satu sisi, dpp pdip juga telah menyatakan akan menaati proses hukum dan kooperatif menyusul penetapan hasto sebagai tersangka.
pernyataan terbaru dari jokowi disampaikan di solo, jawa tengah, rabu (25/12/2024). ia mengatakan proses hukum harus dihormati. “ya hormati seluruh proses hukum yang ada (respons atas penetapan hasto sebagai tersangka, red)” kata jokowi. 
sementara saat disinggung soal namanya yang masih disebut-sebut sebagai buntut penetapan hasto kristiyanto sebagai tersangka tersebut, ia pun hanya tersenyum. “hehee. (saya) sudah purnatugas, sudah pensiunan," singkat jokowi.
baca juga:15.976 orang terima remisi khusus natal, termasuk dari cirebon
sebelumnya, kpk menetapkan hasto sebagai tersangka terkait kasus suap yang melibatkan buronan harun masiku terhadap mantan anggota komisi pemilihan umum (kpu) ri wahyu setiawan.
“penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara hk yang bersangkutan sebagai sekjen pdip perjuangan," kata ketua kpk setyo budiyanto di gedung merah putih kpk, jakarta selatan (24/12/2024).
setyo mengungkapkan hasto berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan harun masiku sebagai anggota dpr ri. “ada upaya-upaya dari saudara hk untuk memenangkan saudara hm (harun masiku) melalui beberapa upaya,” ujarnya di jpnn (radar cirebon group). 
kpk sendiri tak hanya mengumumkan sekjen pdip hasto kristiyanto sebagai tersangka, tapi juga donny tri istiqomah yang diketahui sebagai advokat pdip. lagi-lagi, setyo mengatakan pihaknya menemukan bukti permulaan cukup untuk menetapkan hasto sebagai tersangka bersamaan dengan donny tri istiqomah. “penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara hk selaku sekjen pdi perjuangan dan saudara dti, selaku orang kepercayaan saudara hk," kata setyo.
baca juga:menag: natal menambah rasa sayang dan cinta damai
ketua kpk setyo budiyanto juga mengungkapkan penetapan tersangka terhadap hasto kristiyanto maupun donny tri istiqomah dilakukan berdasarkan proses ekspose atau gelar perkara dan dinyatakan cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan sekaligus penetapan tersangka.
setyo membantah tudingan yang menyatakan bahwa penetapan tersebut terkait politisasi. ia menegaskan bahwa penetapan tersangka murni sebagai upaya penegakan hukum. “kemudian disampaikan masalah intimidasi, kami murni melakukan proses penegakan hukum saja gitu ya,” kata setyo.
ia mengatakan bahwa perkara yang menyeret hasto ini merupakan warisan dari pimpinan kpk sebelumnya. sehingga, pimpinan periode 2024-2029 hanya melanjutkan. “kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi, ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," tegasnya.
setyo pun mengaku tidak mendapatkan informasi terkait adanya kongres pdip. menurutnya, pimpinan kpk hanya mendengarkan kinerja penyidik sesuai bukti-bukti pada saat ekspose yang dihadiri semua pejabat di kedeputian penindakan kpk, tidak ada kaitannya dengan kongres pdip. “sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut," tandas setyo, di rmol.
baca juga:9 cdob di jawa barat terkendala anggaran
sebelumnya, kpk sudah menetapkan empat tersangka. yakni harun masiku (dpo), saeful bahri (sudah vonis), wahyu setiawan (sudah vonis), dan agustiani tio fridelina (sudah vonis).
sikap pdip
sementara itu, ketua dpp pdip ronny talapessy menyebut partainya akan menaati proses hukum dan kooperatif menyusul penetapan sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto sebagai tersangka di kpk terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus harun masiku. 
“pdi perjuangan dan sekjen dpp pdi perjuangan telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif,” kata ronny yang mengurusi bidang reformasi sistem hukum nasional di pdip itu, selasa (24/12/2024), dikutip dari jpnn. 
ronny mengatakan pdip merupakan partai yang lahir dari cita-cita membawa indonesia berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan.
baca juga:eliano reijnders cetak rekor di liga belanda, netizen inginkan jadi starter melawan australia
tapi, ia pun menyatakan penetapan hasto sebagai tersangka merupakan politisasi hukum. “penetapan sekjen dpp pdip (sebagai tersangka) ini mengonfirmasi keterangan ketua umum pdi perjuangan bu megawati soekarnoputri pada 12 desember 2024 bahwa pdip akan diawut-awut atau diacak-acak menjelang kongres vi pdip," tuturnya.
ronny menjelaskan pemanggilan hasto oleh kpk dimulai sejak sekjen partai berlambang banteng moncong putih itu kritis terhadap kondisi demokrasi di indonesia.
penetapan hasto sebagai tersangka terjadi setelah pdip memecat tiga orang kadernya, yakni jokowi, gibran rakabuming raka, dan bobby nasution. menurut ronny, kasus suap politikus pdip harun masiku terhadap mantan anggota kpu ri wahyu setiawan sebenarnya telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
selama perkara itu bergulir di pengadilan tindak pidana korupsi, tidak ada satu pun bukti yang mengaitkan hasto kristiyanto dengan kasus tersebut. ronny pun menduga penetapan hasto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus harun masiku oleh kpk, kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. 
baca juga:emil audero belum pasti, daniel klein jadi opsi pelapis maarten paes
dia menyampaikan tiga indikasi politisasi hukum dan kriminalisasi dalam penetapan tersangka hasto kristiyanto. pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu harun masiku. hal itu terlihat dari aksi-aksi demo di kpk maupun narasi sistematis di media sosial yang dicurigai dimobilisasi pihak-pihak tertentu. 
kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap sekjen dpp pdip melalui pembingkaian dan narasi yang menyerang pribadi. ketiga, adanya pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp) yang bersifat rahasia kepada media massa atau publik sebelum surat itu diterima hasto. 
“kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik," tandas ronny. (ant/jpnn/rc)