Pertanyakan Dana Sharing

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Senin , 23 Dec 2024 - 19:28

Belasan forum RT, RW, LPM, dan lembaga desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, mempertanyakan pengelolaan pasar Prapatan di kantor pasar tersebut pada Senin, 23 Desember 2024.-ONO CAHYONO-radar majalengka

pertanyakan dana sharing                            majalengka – forum rukun tetangga (rt) dan lpm desa panjalin kidul, kecamatan sumberjaya, mempertanyakan dana sharing pasar prapatan.
hal tersebut mencuat saat forum lembaga desa menggelar audiensi dengan koordinator pasar prapatan dan mitra kerja, yaitu perkumpulan pedagang pasar prapatan tradisional (pkappi), di kantor pasar prapatan, kecamatan sumberjaya, pada senin, 23 desember 2024.
sekretaris lpm desa panjalin kidul, toto, mengatakan bahwa kedatangan pihaknya bersama forum lain ke kantor pasar prapatan ini bertujuan untuk mempertanyakan dana sharing atau bagi hasil pengelolaan pasar prapatan yang selama ini tidak ada.
"sudah bertahun-tahun tidak ada dana sharing yang masuk ke pemdes panjalin kidul," tegas toto.
baca juga:petugas gabungan edukasi dan sterilisasi penyapu koin
pihaknya juga mempertanyakan kembali terkait surat dari pemerintah provinsi jawa barat sekretariat daerah yang tertanggal 14 september 2020 mengenai pengembalian tanah kas desa.
pihaknya juga menindaklanjuti surat nomor 143/3816/bpd tertanggal 31 agustus 2020, yang berisi fasilitas pengembalian tanah kas desa dan pengelolaan pasar desa di kabupaten majalengka.
"artinya, kami meminta agar pengelolaan pasar desa yang diambil alih oleh pemerintah kabupaten majalengka sejak tahun 1995 dikembalikan lagi kepada pemerintah desa (pemdes) panjalin kidul, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas toto.
forum rt dan rw lainnya, yudi, menambahkan bahwa kedatangan pihaknya ke kantor pasar prapatan ini juga untuk mempertanyakan regulasi terkait hal tersebut.
baca juga:tpid temukan makanan kedaluwarsa
"kami ingin semua pihak mendukung untuk kesejahteraan masyarakat panjalin kidul. keberadaan dana sharing ini penting untuk kepentingan masyarakat. selain itu, kami juga mempertanyakan terkait bagi hasil 10 persen kontribusi yang seharusnya ada untuk pemdes," imbuh yudi.
sementara itu, koordinator pasar prapatan, nana supriatna, mengungkapkan bahwa forum pemerintah desa (pemdes) panjalin kidul sejatinya sudah beberapa kali berkunjung dan mempertanyakan permasalahan ini kepada pihaknya.
"iya, memang sudah beberapa kali silaturahmi, baik itu lpm, bpd, rt, maupun rw," katanya.
nana menjelaskan bahwa masalah dana sharing sejak tahun 2015 hingga sekarang memang tidak ada. dana sharing juga tidak dikelola oleh pasar, maupun sebelumnya yang masih berbentuk uptd.
baca juga:phri kuningan siap sambut wisatawan
nana, yang sebelum tahun 2012 menjadi staf di pasar prapatan, mengetahui bahwa pengelolaan dana sharing tidak dilakukan oleh pasar, melainkan oleh pemerintah daerah (pemda) melalui dinas terkait.
pihaknya menegaskan bahwa ia tidak bisa memutuskan kebijakan karena posisinya hanya sebagai koordinator. meskipun demikian, nana mengaku sudah menyampaikan hal tersebut ke dinas terkait.
"secara resmi maupun lisan sudah saya sampaikan. dan memang tidak ada dana sharing sejak 2015," jelasnya.
terkait pengelolaan, nana menambahkan bahwa hal tersebut juga masuk ke potensi pad majalengka, yang berasal dari emprakan, toko, kios, los, maupun auning. itu pun sejak tahun 2015 lalu.
baca juga:ngaku polisi, lakukan pencabulan sesama jenis 
untuk mengambil retribusi, kata nana, pihaknya tidak bisa asal mengambil, karena sudah ada aturan yang berlaku.
"kami juga langsung menyetorkan melalui bjb. kami diberikan beberapa lembar karcis untuk toko, auning, kios, dan los yang dikenakan retribusi sebesar rp3.000. sedangkan pedagang tidak menetap (emprakan) dikenakan retribusi sebesar rp2.000," jelas nana.
nana juga menambahkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap hari secara transparan melalui kas daerah, sehingga tidak ada pengendapan uang retribusi karena langsung dikirim ke kas daerah.
"perlu kami jelaskan bahwa tidak ada pengelolaan emprakan secara pribadi. sebelumnya dikelola oleh pt sampalan, namun kini dikelola langsung oleh pemerintah daerah. sejak 2015, petugas pemungutan sudah dibantu oleh mitra pasar," tandasnya.
baca juga:h rokhmat ardiyan tanggapi kebijakan kenaikan ppn
sementara itu, ketua perkumpulan pedagang pasar prapatan tradisional (pkappi), ir h hamzah nasyah mm, menyatakan bahwa permasalahan pengelolaan pasar prapatan sudah mulai muncul sejak tahun 2008 lalu. 
saat itu, ada usaha dan upaya dari bupati era h sutrisno untuk mensertifikatkan pasar.
kemudian ada rapat besar di desa, namun saat itu anggota dprd era aan subarnas menghentikan upaya tersebut, sehingga hingga sekarang gagal total dan pasar tetap berada di atas tanah kas desa panjalin kidul.
"tahun 2013, saya dipanggil pak sutrisno ke pendopo. saat itu, aan subarnas menjabat di komisi ii yang membidangi soal pasar. sementara itu, tahun 2019, saya pun menjadi anggota dprd dan duduk di komisi ii. berkas ini sejatinya sudah kami serahkan ke pemdes, namun sampai sekarang tidak ditindaklanjuti," tegas hamzah.
baca juga:soroti kinerja pdau 
terkait pengelolaan ini, pkappi, yang merupakan mitra koordinator pasar prapatan, sesuai dengan keputusan menteri hukum dan ham, mempersilakan forum rt maupun pemdes panjalin kidul untuk menempuh langkah ke pihak kabupaten dan provinsi.
"ini memang hak milik masyarakat yang harus diupayakan secara bersama. langkah ini tidak akan terselesaikan di wilayah koordinator pasar prapatan saja," tegas hamzah.
"pasar prapatan ini memiliki potensi yang luar biasa. apalagi retribusi pad yang cukup besar masuk ke kas pemda. jika saat itu (tahun 2009) pemdes panjalin kidul bergerak cepat, maka masalah ini bisa selesai dan masyarakat panjalin kidul bisa menikmati hasilnya," tambahnya.
baca juga:mutasi atlet ketat di porprov 2026
karenanya, hamzah menyarankan bahwa jika masalah pengelolaan pasar dan pengembaliannya ke pemdes dipertanyakan, hal ini jelas tidak akan selesai di tingkat bawah. koordinator pasar hanya pegawai atau petugas biasa yang tidak bisa mengambil kebijakan. (ono)