Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, BK Segera Panggil Mahmud Jawa

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Senin , 09 Dec 2024 - 20:54

Mahmud Jawa saat jumpa pers pada Sabtu (7/12/2024).-dedi haryadi-radar cirebon

CIREBON- Kasus dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mahmud Jawa, terus menjadi perhatian publik. Ketua Fraksi Partai Demokrat itu pun menjadi pembahasan serius Badan Kehormatan (BK) DPRD.

Pada Senin (9/12/2024), BK DPRD menggelar rapat perdana membahas persoalan tersebut. Hasilnya, segara memanggil Mahmud Jawa untuk klarifikasi. Hal itu dibenarkan Ketua BK DPRD Kabupaten Cirebon Yuki Eka Bastian SH.

Menurut Yuki, pihaknya sudah mengirim surat pemanggilan, di mana sudah dijadwalkan pada hari Selasa 10 Desember 2024. “Hari ini (kemarin, red) kita bersurat ke Fraksi Demokrat. Jadi sebagaimana tugas dari BK, kami melakukan pemanggilan dulu," kata Yuki, Senin (9/12/2024).

Masih kata Yuki, pihaknya masih menunggu apakah korban akan lapor ke BK atau tidak. Menurutnya, BK belum bisa memastikan ada sanksi atau tidak terhadap Mahmud Jawa.

Sebab, BK masih menunggu keputusan dari penyidik Polresta Cirebon, apakah yang bersangkutan dijadikan tersangka atau tidak. “Sanksi dari BK tergantung penetapan kepolisian. Apakah dinyatakan tersangka atau tidak. Kalau bersalah, ya kami pasti akan menjatuhkan sanksi," tegasnya.

Yuki menegaskan, sanksi yang diberikan ketika dinyatakan menjadi tersangka oleh kepolisian, maka tidak boleh menjadi pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sesuai tatib, ada teguran secara lisan, tertulis, hingga pada sanksi tidak boleh jadi pimpinan AKD atau pun komisi. Bahkan, ada sanksi terberatnya yakni PAW. "Kalau terbukti kita akan proses melalui fraksi apakah dari fraksi ada PAW atau bagaimana," tuturnya.

Namun, masih kata Yuki, yang bersangkutan sudah membuat klarifikasi di publik melalui konferensi pers, bahwa tak melakukan seperti yang dituduhkan. “Kita kan jadi bingung (pengakuan berbeda antara pelapor dan terlapor, red). Makanya semua harus kita hadirkan. Biar jelas duduk perkaranya," jelas Yuki.

BANTAHAN MAHMUD JAWA

Sebelumnya, Mahmud Jawa angkat bicara menanggapi kasus tersebut. Pernyataan resmi Mahmud Jawa disampaikan secara terbuka dalam jumpa pers pada Sabtu (7/12/2024).

Ia membantah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh pelapor. “Saya mendapat kabar bahwa saya dilaporkan oleh seseorang di Polresta Cirebon. Perlu saya klarifikasi, saya membantah tuduhan tersebut dan peristiwa itu tidak pernah terjadi," katanya.

Dirinya membenarkan bahwa pertemuan dengan pelapo di ruang fraksi di DPRD Kabupaten Cirebon.

“Kalau bertemu tentunya kita bertemu di ruang fraksi. Tapi tidak ada kejadian yang dituduhkan itu. Dan saat itu di ruangan ada 5 orang terdiri 3 perempuan (SPG), saya dan satu orang lagi anggota DPRD Kabupaten Cirebon," tandasnya.

kasus dugaan pelecehan seksual, bk segera panggil mahmud jawa                            cirebon- kasus dugaan pelecehan seksual dengan terlapor anggota dprd kabupaten cirebon, mahmud jawa, terus menjadi perhatian publik. ketua fraksi partai demokrat itu pun menjadi pembahasan serius badan kehormatan (bk) dprd.
pada senin (9/12/2024), bk dprd menggelar rapat perdana membahas persoalan tersebut. hasilnya, segara memanggil mahmud jawa untuk klarifikasi. hal itu dibenarkan ketua bk dprd kabupaten cirebon yuki eka bastian sh.
menurut yuki, pihaknya sudah mengirim surat pemanggilan, di mana sudah dijadwalkan pada hari selasa 10 desember 2024. “hari ini (kemarin, red) kita bersurat ke fraksi demokrat. jadi sebagaimana tugas dari bk, kami melakukan pemanggilan dulu," kata yuki, senin (9/12/2024).
masih kata yuki, pihaknya masih menunggu apakah korban akan lapor ke bk atau tidak. menurutnya, bk belum bisa memastikan ada sanksi atau tidak terhadap mahmud jawa. 
baca juga:jk vs agung laksono: sama-sama terpilih sebagai ketua umum pmi
sebab, bk masih menunggu keputusan dari penyidik polresta cirebon, apakah yang bersangkutan dijadikan tersangka atau tidak. “sanksi dari bk tergantung penetapan kepolisian. apakah dinyatakan tersangka atau tidak. kalau bersalah, ya kami pasti akan menjatuhkan sanksi," tegasnya. 
yuki menegaskan, sanksi yang diberikan ketika dinyatakan menjadi tersangka oleh kepolisian, maka tidak boleh menjadi pimpinan di alat kelengkapan dewan (akd). sesuai tatib, ada teguran secara lisan, tertulis, hingga pada sanksi tidak boleh jadi pimpinan akd atau pun komisi. bahkan, ada sanksi terberatnya yakni paw. "kalau terbukti kita akan proses melalui fraksi apakah dari fraksi ada paw atau bagaimana," tuturnya.
namun, masih kata yuki, yang bersangkutan sudah membuat klarifikasi di publik melalui konferensi pers, bahwa tak melakukan seperti yang dituduhkan. “kita kan jadi bingung (pengakuan berbeda antara pelapor dan terlapor, red). makanya semua harus kita hadirkan. biar jelas duduk perkaranya," jelas yuki.
bantahan mahmud jawa
sebelumnya, mahmud jawa angkat bicara menanggapi kasus tersebut. pernyataan resmi mahmud jawa disampaikan secara terbuka dalam jumpa pers pada sabtu (7/12/2024).
baca juga:resmi, ahmad nur hidayat ketua kpu jabar gantikan ummi wahyuni
ia membantah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh pelapor. “saya mendapat kabar bahwa saya dilaporkan oleh seseorang di polresta cirebon. perlu saya klarifikasi, saya membantah tuduhan tersebut dan peristiwa itu tidak pernah terjadi," katanya.
dirinya membenarkan bahwa pertemuan dengan pelapo di ruang fraksi di dprd kabupaten cirebon.
“kalau bertemu tentunya kita bertemu di ruang fraksi. tapi tidak ada kejadian yang dituduhkan itu. dan saat itu di ruangan ada 5 orang terdiri 3 perempuan (spg), saya dan satu orang lagi anggota dprd kabupaten cirebon," tandasnya.
wawan heriawan selaku kuasa hukum mahmud jawa mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait pelaporan yang dituduhkan itu. “soal apakah kami akan melakukan upaya hukum dalam bentuk perlawanan terhadap proses itu, ya kami tetap akan melakukan itu," ujarnya.
baca juga:hari disabilitas internasional di slb-b yplb penuh haru
seperti diketahui, seorang wanita berusia 27 tahun melaporkan dugaan pelecehan seksual dengan terlapor adalah mahmud jawa. laporan dilayangkan ke polresta cirebon pada sabtu siang (7/12/2024).
pelapor didampingi oleh tim kuasa hukumnya, salah satunya yudia alamsyah. “kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh salah satu anggota dprd kabupaten cirebon,” ujar yudia.
menurutnya, insiden pelecehan terjadi di gedung dprd kabupaten cirebon. korban yang bekerja sebagai sales promotion girl (spg) dari sebuah merek rokok, awalnya diajak ke ruangan tersebut dengan dalih membahas produk yang dijual korban.
“kejadiannya selepas salat jumat sekitar pukul 13.00 klien kami bertemu dengan yang bersangkutan di depan gedung dprd, kemudian diajak masuk ke ruang fraksi. di situ terjadi pelecehan secara fisik dan disertai ajakan tidak pantas dengan iming-iming tertentu,” ujarnya.
baca juga:kurangi manis dalam makanan dan minuman
selain korban, yudia mengatakan, dua rekan kerjanya yang turut hadir di lokasi juga menjadi saksi peristiwa tersebut. “saksi-saksi dari rekan kerja korban juga ada. mereka pasti akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian,” katanya.
yudia juga mengatakan klarifikasi yang dilakukan mahmud jawa adalah hal yang sangat wajar. “dari pengakuannya memang ada kesesuaian kejadian. tinggal bagaimana partai memberi tindakan kepada yang bersangkutan. ini kan memalukan partai juga," terang yudia.
yudia sendiri mengakui pihaknya memang belum melayangkan surat ke bk dprd kabupaten cirebon karena sekarang ada pemanggilan dari polresta cirebon untuk pemeriksaan. “segara mungkin kita akan layangkan surat ke bk dprd,” tandasnya. (sam/rdh)