Sertifikasi Kompetensi Pengelola Keuangan, Perlukah?

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Rabu , 27 Dec 2023 - 17:52

Ilustrasi-Freepik-

Sertifikasi juga merupakan bentuk pengakuan, yangdiharapkan dapat meningkatkan profesionalisme Pejabat Perbendaharaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tantangan Implementasi Sertifikasi Kompetensi Pengelola Keuangan

Sejak dimulainya implementasi sertifikasi kompetensi bendahara pada Januari 2016 dan implementasi sertifikasi kompetensi PPK dan PPSPM pada Januari 2020 terdapat berbagai tantangan dan kendala sebagai berikut:

1. Ketersediaan SDM yang memenuhi syarat

Untuk memiliki sertifikat sebagai pejabat perbendaharaan harus memenuhi syarat pendidikan dan golongan yang ditentukan kemudian mengikuti penilian kompetensi.

Pada sebuah instansi kecil misalnya sebuah Madrasah Tsanawiyah Negeri seringkali sulit mendapatkan SDM yang memenuhi kualifikasi. Apalagi pejabat perbendaharaan umumnya dari unsur SDM bagian supporting. Sedangkan unsur SDM bagian teknis sudah banyak disibukkan dengan tugas dan fungsi teknisnya.

2. Kebijakan Mutasi dan Rotasi SDM

Instansi pemerintah pada kementeriana/Lembaga atau pemerintah daerah mempunyai kebijakan tersendiri dalam melakukan mutasi dan rotasi SDM. Dalam melakukan mutasi dan rotasi SDM terkadang tidak memperhitungkan kaitannya dengan pengelola keuangan. Pos keuangan yang ditinggalkan tidak otomatis tersedia SDM yang mempunyai sertifikat kompetensi pejabat perbendaharaan.

3. Kebijakan minus growth jumlah SDM

Beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menerapkan minus growth jumlah SDM. Penerapan minus growth diwujudkan dengan tidak mengganti SDM yang pensiun atau penambahan jumlah SDM lebih sedikit dari jumlah yang pensiun. Kebijakan tersebut secara tidak langsung berakibat berkurangnya SDM tenaga pengelola keuangan.

4. Terbatasnya jumlah unit penyelenggara kompetensi dan jumlah instruktur.

Saat ini unit penyelenggara sertifikasi bendahara instansi pusat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BBPK) di bawah Kementerian Keuangan, sedangkan unit penyelenggara sertifikasi PPK dan PPSPM adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

sertifikasi kompetensi pengelola keuangan, perlukah?                            oleh: moh amin zen 
tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023. dalam beberapa hari mendatang kita memasuki tahun baru tahun 2024. bagi sebuah institusi pemerintah maupun swasta umumnya menjadikan pergantian tahun juga merupakan masa pergantian periode akuntansi dan adminitrasi. 
momen pergantian tahun merupakan waktu pertemuan dua kesibukan bagi pengelola keuangan, yaitu kesibukan penyelesaian tugas pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan dimulainya pelaksanaan anggaran tahun 2024.
kemampuan para pengelolaan keuangan yang kompeten sangat diuji pada momen ini. pengelola keuangan yang tidak kompeten berpotensi terjadinya permasalahan pada akuntabilitas keuangan.    
berdasarkan uu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pengelola keuangan negara disebut pejabat perbendaharaan. pejabat perbendaharaan diwajibkan untuk memiliki kompetensi yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat pejabat perbendaharaan. 
baca juga:tabrak truk parkir, pemotor tewas
pejabat perbendaharaan pada instansi pemerintah pusat terdiri dari kuasa pengguna anggaran (kpa), bendahara baik bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen (ppk) dan pejabat penandatangan surat perintah membayar (ppspm). 
khusus kewajiban sertifikasi bendahara telah diatur pada peraturan presiden republik indonesia nomor 7 tahun 2016 tentang sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan d.an belanja negara; sedangkan kewajiban sertifikasi non bendahara seperti kpa, ppk dan pp spm diatur melalui peraturan menteri keuangan nomor 50/pmk.05/2018 tentang standar kompetensi kerja khusus bagi kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penandatangan surat perintah membayar.
urgensi sertifikasi kompetensi pengelola keuangan
kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. 
baca juga:ringkus pengedar obat tanpa izin
mengingat posisi kpa, ppk, ppspm, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan merupakan posisi yang strategis dalam suatu satuan kerja, maka baik buruknya kinerja pengelolaan keuangan pada satuan kerja sangat menentukan baik buruknya kinerja pejabat perbendaharaan. 
oleh sebab itu, maka proses sertifikasi bertujuan menjamin semua pejabat perbendaharaan memiliki kompetensi yang memadai untuk mewujudkan  pengelolaan keuangan yang baik. 
sertifikasi selain mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, juga untuk meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi pejabat perbendaharaan untuk melaksanakan anggaran. 
sertifikasi juga merupakan bentuk pengakuan, yangdiharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pejabat perbendaharaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
baca juga:bertekad turunkan angkat stunting
tantangan implementasi sertifikasi kompetensi pengelola keuangan
sejak dimulainya implementasi sertifikasi kompetensi bendahara pada januari 2016 dan implementasi sertifikasi kompetensi ppk dan ppspm pada januari 2020 terdapat berbagai tantangan dan kendala sebagai berikut:
1. ketersediaan sdm yang memenuhi syarat
untuk memiliki sertifikat sebagai pejabat perbendaharaan harus memenuhi syarat pendidikan dan golongan yang ditentukan kemudian mengikuti penilian kompetensi. 
baca juga:peralihan musim, waspada ular di pekarangan rumah
pada sebuah instansi kecil misalnya sebuah madrasah tsanawiyah negeri seringkali sulit mendapatkan sdm yang memenuhi kualifikasi. apalagi pejabat perbendaharaan umumnya dari unsur sdm bagian supporting. sedangkan unsur sdm bagian teknis sudah banyak disibukkan  dengan tugas dan fungsi teknisnya.
2. kebijakan mutasi dan rotasi sdm
instansi pemerintah pada kementeriana/lembaga atau pemerintah daerah mempunyai kebijakan tersendiri dalam melakukan mutasi dan rotasi sdm. dalam melakukan mutasi dan rotasi sdm terkadang tidak memperhitungkan kaitannya dengan pengelola keuangan.  pos keuangan yang ditinggalkan tidak otomatis tersedia sdm yang mempunyai sertifikat kompetensi pejabat perbendaharaan.
3. kebijakan minus growth jumlah sdm
baca juga:setelah 1.000 menit bermain, hojlund akhiri paceklik gol liga dan menangi laga united atas aston villa
beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menerapkan minus growth jumlah sdm. penerapan minus growth diwujudkan dengan tidak mengganti sdm yang pensiun atau penambahan jumlah sdm lebih sedikit dari jumlah yang pensiun. kebijakan tersebut secara tidak langsung berakibat berkurangnya sdm tenaga pengelola keuangan. 
4. terbatasnya jumlah unit penyelenggara kompetensi dan jumlah instruktur.
saat ini unit penyelenggara sertifikasi bendahara instansi pusat adalah badan pendidikan dan pelatihan keuangan (bbpk) di bawah kementerian keuangan, sedangkan unit penyelenggara sertifikasi ppk dan ppspm adalah direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan. 
pendelegasian penyelenggaran dapat dilakukan oleh kanwil perbendaharaan di provinsi apabila peserta minimal 30 orang terpenuhi. jumlah ini masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan sertifikasi kompetensi pengelola keuangan.
baca juga:siap dipamerkan di 2024! diam-diam stadion di jawa timur ini bakal direnovasi berstandar fifa
5. alternatif mengangkat pejabat perbendaharaan dari satker lain yang masih dalam satu eselon i yang sama
apabila sebuah satuan kerja tidak memiliki pejabat perbendaharaan yang tidak bersertifikat dapat mengangkat pejabat perbendaharaan dari satker lain yang masih dalam satu eselon i yang sama. 
alternatif ini mudah dilakukan secara formal tetapi banyak kendala dalam implementasinya. misalnya dalam hal kebutuhan dana kas di bendahara pengeluaran yang harus segera didapatkan, maka bendahara pengeluaran yang berbeda instansi akan membutuhkan waktu untuk dilakukan, terlebih apanila jaraknya lintas kabupaten/kota.
rekomendasi implementasi sertifikasi
baca juga:begini ungkapan senang rasmus hojlund setelah cetak gol perdana bagi manchester united di liga inggris
implementasi sertifikasi pejabat perbendaharaan seperti dua sisi uang koin. di satu sisi menjamin kompetensi pejabat perbendaharaan, di sisi dalam menambah jalur birokrasi dalam menetapkan pejabat perbendaharaan. di tengah semakin terbatasnya jumlah sdm dan adanya kebijakan minus growth jumlah asn, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. mempermudah persyaratan umum kompetensi terkait golongan asn. apabila satker tidak memiliki asn dengan golongan minimal atau pendidikan minimal untuk dapat diberikan dispensasi.
2. dalam kebijakan mutasi dan rotasi sdm, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah harus juga mempertimbangkan ketersediaan pengelola keuangan yang bersertifikat.
3. satker mempersiapkan pejabat perbendaharaan cadangan yang bersertifikat agar mempermudah pergantian saat terjadi mutasi atau rotasi jabatan.
baca juga:perkuat sektor pertahanan, arsenal incar bek portugal goncalo inacio di bulan januari
4. memperbanyak jumlah jumlah unit penyelenggara kompetensi dan jumlah instruktur yang dapat menjangkau daerah-daerah sampai ke tingkat kabupaten/kota.
penutup
untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik (good governance) diperlukan implementasi sertifikasi pejabat perbendaharaan. 
dalam implementasi sertifikasi tersebut hendaknya menghindari timbulnya birokrasi baru yang justru menghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan. 
baca juga:ingin memisahkan diri, dua dusun desa tawangsari terisolir.
para pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan sertifikasi hendaknya memperhatikan dan mengantisipasi hambatan tersebut sehingga tujuan sertifikasi, yaitu menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik dapat direalisasikan. (*)
penulis adalah kepala seksi manajemen satker dan kepatuhan internal kppn kuningan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 28 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan