Ketok Palu RAPBD 2025, Kepala OPD dan Direksi BUMD Banyak Mangkir

Sementara itu, Pj Sekda Pemkot Cirebon Dr Iing Daiman MSi menyebutkan bahwa ketidakhadiran sejumlah kepala perangkat daerah dan direksi BUMD menjadi perhatian. 

Sebagian besar tidak memberitahukan alasan yang jelas.

Iing menyebutkan, beberapa kepala perangkat daerah yang menyampaikan pemberitahuan tidak hadir melalui Pj Sekda, seperti Aspemkesra dan Kadinkes yang sedang kegiatan mentoring ODF. Ada juga Kepala DPMPTSP yang sedang cek up kesehatannya.

Sedangkan yang memberitahukan langsung berhalangan hadir dan mengutus perwakilannya adalah Dirut PDAM.

“Ini menjadi perhatian khusus. Karena ketika diundang ke sebuah acara, etikanya harus dijaga. Kalaupun berhalangan dan mengutus perwakilannya, harus ada alasan yang jelas,” ujar Iing.

Terlebih lagi, agenda yang mengundang kepala perangkat daerah dan direksi BUMD ini merupakan agenda yang menyangkut soal APBD, yang akan dijalankan oleh seluruh perangkat daerah dan BUMD untuk tahun 2025 mendatang.

“Pimpinan tentunya mengharapkan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Jadi, mohon perhatian dari rekan-rekan kepala perangkat daerah,” tambahnya. 

 

PJ Walikota Senang Disetujui Tepat Waktu

CIREBON - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cirebon tahun 2025 disepakati bersama oleh DPRD Kota Cirebon dan Pj Walikota dalam forum rapat paripurna di Griya Sawala, Senin (25/11).

Kesepakatan RAPBD 2025 ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak melewati batas akhir pada 30 November 2024, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pj Walikota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon yang telah mencurahkan pemikirannya dalam pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Segala sumbangsih ide, saran, dan perbaikan yang telah dibahas pada akhirnya memungkinkan disepakatinya persetujuan terhadap Rancangan Perda yang dimaksud, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami memandang semua itu sebagai bentuk komitmen serta upaya nyata dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon untuk menghasilkan APBD yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon,” katanya.

Menurutnya, RAPBD adalah dokumen yang sangat vital karena merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah.

APBD yang sehat dan transparan adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata di Kota Cirebon.