Ketok Palu RAPBD 2025, Kepala OPD dan Direksi BUMD Banyak Mangkir

ketok palu rapbd 2025, kepala opd dan direksi bumd banyak mangkir cirebon - kehadiran para kepala perangkat daerah dan direksi bumd di rapat paripurna dprd kota cirebon disorot.  pasalnya, rapat dengan agenda yang cukup penting tersebut, kehadiran mereka dapat dihitung dengan jari. seperti diketahui, pada senin, 25 november 2024, dilaksanakan rapat paripurna dprd kota cirebon dengan salah satu agendanya adalah ketok palu persetujuan rapbd 2025. agenda tersebut juga mengundang seluruh kepala perangkat daerah dan direksi bumd di lingkungan pemerintah kota (pemkot) cirebon. selain sebagai undangan, kepala perangkat daerah dan direksi bumd merupakan pengguna anggaran yang akan disetujui dalam rapat tersebut. namun, pada saat forum rapat paripurna tersebut, hanya beberapa kepala perangkat daerah yang hadir, di antaranya pj sekda, kadisdik, direktur rsd gunung jati, kepala dprkp, kepala dppkp, kepala bpkpd, serta asisten administrasi dan umum.  tidak semua camat juga hadir di tempat duduk yang disediakan untuk forum ini. sementara itu, direksi bumd mayoritas mewakilkan kehadirannya. hanya direktur perumda farmasi yang hadir, namun hanya setengah jalan. ketika diabsen oleh pj walikota, sudah tidak ada di kursi yang semula didudukinya. pj walikota cirebon drs agus mulyadi msi menyayangkan minimnya kehadiran para kepala perangkat daerah dan direksi bumd ini.  terlebih lagi, absennya mereka mayoritas tidak memberitahukan alasan yang jelas. hanya beberapa yang memberi izin dan memberitahukan bahwa mereka sedang ada tugas dan kegiatan lain, seperti dirut pdam, kadinkes, aspemkesra, dan kepala dpmptsp. “saya minta kepada pj sekda untuk mencatat kepala perangkat daerah yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. bagi yang sudah memberitahukan izin dan berhalangan, saya hargai itu,” ujar agus mulyadi di tengah pidato forum tersebut. sementara itu, pj sekda pemkot cirebon dr iing daiman msi menyebutkan bahwa ketidakhadiran sejumlah kepala perangkat daerah dan direksi bumd menjadi perhatian.  sebagian besar tidak memberitahukan alasan yang jelas. iing menyebutkan, beberapa kepala perangkat daerah yang menyampaikan pemberitahuan tidak hadir melalui pj sekda, seperti aspemkesra dan kadinkes yang sedang kegiatan mentoring odf. ada juga kepala dpmptsp yang sedang cek up kesehatannya. sedangkan yang memberitahukan langsung berhalangan hadir dan mengutus perwakilannya adalah dirut pdam. “ini menjadi perhatian khusus. karena ketika diundang ke sebuah acara, etikanya harus dijaga. kalaupun berhalangan dan mengutus perwakilannya, harus ada alasan yang jelas,” ujar iing. terlebih lagi, agenda yang mengundang kepala perangkat daerah dan direksi bumd ini merupakan agenda yang menyangkut soal apbd, yang akan dijalankan oleh seluruh perangkat daerah dan bumd untuk tahun 2025 mendatang. “pimpinan tentunya mengharapkan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. jadi, mohon perhatian dari rekan-rekan kepala perangkat daerah,” tambahnya.    pj walikota senang disetujui tepat waktu cirebon - rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) kota cirebon tahun 2025 disepakati bersama oleh dprd kota cirebon dan pj walikota dalam forum rapat paripurna di griya sawala, senin (25/11). kesepakatan rapbd 2025 ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak melewati batas akhir pada 30 november 2024, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. pj walikota cirebon drs h agus mulyadi msi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dprd kota cirebon yang telah mencurahkan pemikirannya dalam pembahasan rancangan perda tentang apbd tahun anggaran 2025. segala sumbangsih ide, saran, dan perbaikan yang telah dibahas pada akhirnya memungkinkan disepakatinya persetujuan terhadap rancangan perda yang dimaksud, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “kami memandang semua itu sebagai bentuk komitmen serta upaya nyata dari pimpinan dan anggota dprd kota cirebon untuk menghasilkan apbd yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kota cirebon,” katanya. menurutnya, rapbd adalah dokumen yang sangat vital karena merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah. apbd yang sehat dan transparan adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata di kota cirebon. oleh karena itu, pembahasan apbd ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas good governance, efisiensi, serta keberlanjutan pembangunan. menurutnya, apbd kota cirebon tahun anggaran 2025 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, yang antara lain mencakup peningkatan infrastruktur dan kualitas ruang publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik. selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, rancangan perda yang telah disetujui bersama ini akan disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga hari setelah tanggal persetujuan rancangan perda untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (azs)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•