Episode Baru bagi Buruh

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Jumat , 08 Nov 2024 - 16:24

Oleh: Achmad Salim*

KETIKA Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tidak berlaku, hal ini menjadi babak baru dalam perjuangan buruh di Indonesia.

UU Cipta Kerja sebelumnya dikenal sebagai "Omnibus Law" yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan memacu investasi, namun sejak awal, kehadirannya menuai protes besar dari kalangan buruh.

Berbagai elemen masyarakat, terutama serikat buruh, menilai UU ini mengabaikan hak-hak pekerja dan lebih memihak pada kepentingan investasi.

Dalam konteks tidak berlakunya UU Cipta Kerja, muncul berbagai pertanyaan. Kita akan membahas posisi buruh dalam episode baru ini, menggali dampak yang mungkin timbul, serta merenungkan langkah-langkah strategis yang bisa diambil untuk masa depan ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan.

UU Cipta Kerja dan Dinamikanya

Dengan menyederhanakan peraturan, pemerintah berharap iklim investasi di Indonesia semakin kompetitif, dan diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Namun, sejak awal kemunculannya, UU Cipta Kerja menuai protes dari kalangan buruh dan aktivis.

Sejumlah poin dalam undang-undang tersebut dinilai melemahkan posisi tawar buruh, mengurangi hak-hak pekerja, dan menciptakan ketidakpastian kerja. Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain:

Kemudahan Penggunaan Sistem Kontrak dan Outsourcing: UU ini dianggap membuka peluang bagi perusahaan untuk mempekerjakan buruh dengan sistem kontrak tanpa batas waktu yang jelas, sehingga mengurangi jaminan pekerjaan jangka panjang.

Pengurangan Besaran Pesangon: Peraturan mengenai pesangon dianggap merugikan buruh karena mengurangi hak pekerja ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pengaturan Upah Minimum yang Lebih Fleksibel: UU Cipta Kerja mengatur bahwa upah minimum dapat ditentukan berdasarkan sektoral dan wilayah, yang memicu kekhawatiran akan terjadinya penurunan standar hidup buruh.

episode baru bagi buruh                            oleh: achmad salim*
ketika mahkamah konstitusi (mk) memutuskan untuk menyatakan undang-undang cipta kerja (uu cipta kerja) tidak berlaku, hal ini menjadi babak baru dalam perjuangan buruh di indonesia. 
uu cipta kerja sebelumnya dikenal sebagai "omnibus law" yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan memacu investasi, namun sejak awal, kehadirannya menuai protes besar dari kalangan buruh.
berbagai elemen masyarakat, terutama serikat buruh, menilai uu ini mengabaikan hak-hak pekerja dan lebih memihak pada kepentingan investasi.
baca juga: setelah turun hujan atap sdn nunuk ambruk
dalam konteks tidak berlakunya uu cipta kerja, muncul berbagai pertanyaan. kita akan membahas posisi buruh dalam episode baru ini, menggali dampak yang mungkin timbul, serta merenungkan langkah-langkah strategis yang bisa diambil untuk masa depan ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan.
uu cipta kerja dan dinamikanya
dengan menyederhanakan peraturan, pemerintah berharap iklim investasi di indonesia semakin kompetitif, dan diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
namun, sejak awal kemunculannya, uu cipta kerja menuai protes dari kalangan buruh dan aktivis.
baca juga:taman kehati indramayu, lestarikan berbagai spesies tumbuhan dan hewan
sejumlah poin dalam undang-undang tersebut dinilai melemahkan posisi tawar buruh, mengurangi hak-hak pekerja, dan menciptakan ketidakpastian kerja. beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain:
kemudahan penggunaan sistem kontrak dan outsourcing: uu ini dianggap membuka peluang bagi perusahaan untuk mempekerjakan buruh dengan sistem kontrak tanpa batas waktu yang jelas, sehingga mengurangi jaminan pekerjaan jangka panjang.
pengurangan besaran pesangon: peraturan mengenai pesangon dianggap merugikan buruh karena mengurangi hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (phk).
pengaturan upah minimum yang lebih fleksibel: uu cipta kerja mengatur bahwa upah minimum dapat ditentukan berdasarkan sektoral dan wilayah, yang memicu kekhawatiran akan terjadinya penurunan standar hidup buruh.
baca juga:ratusan lembar surat suara untuk pilgub jabar ditemukan rusak 
serikat buruh menilai bahwa uu ini lebih berpihak pada investor daripada pekerja, yang mana hal ini memicu perlawanan besar-besaran dalam bentuk aksi protes dan judicial review di mahkamah konstitusi.
tidak berlakunya uu cipta kerja
keputusan mk untuk menyatakan uu cipta kerja tidak berlaku menjadi momen penting dalam sejarah ketenagakerjaan indonesia.
dengan tidak berlakunya uu cipta kerja, maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak lagi mengikat dan kembali mengacu pada aturan ketenagakerjaan sebelumnya. namun, putusan ini juga menyisakan beberapa tantangan.
baca juga: 3.829 orang kpps siap bertugas di 547 tps di kota cirebon 
dalam konteks ketenagakerjaan, terdapat kekhawatiran mengenai peraturan ketenagakerjaan yang tumpang tindih dan perluasan lapangan kerja.
selain itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan baru yang dapat melindungi kepentingan buruh sambil tetap menjaga iklim investasi yang kompetitif.
dampak ditolaknya uu cipta kerja
tidak berlakunya uu cipta kerja membawa beberapa dampak signifikan bagi buruh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan:
baca juga:forum komunikasi difabel cirebon perkuat kelompok inklusi dan kelompok difabel desa
kembalinya kepastian kerja: dengan tidak berlakunya uu cipta kerja, sistem ketenagakerjaan yang berlaku kembali pada peraturan lama yang memberikan perlindungan lebih bagi buruh tetap.
sistem kontrak dan outsourcing menjadi lebih terbatas, sehingga memberikan kepastian kerja bagi buruh jangka panjang. hak pesangon yang lebih terjamin: peraturan lama mengenai pesangon kembali berlaku.
ini berarti bahwa pekerja yang mengalami phk akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan yang diatur dalam uu cipta kerja.
penguatan upah minimum: tidak berlakunya uu cipta kerja juga berdampak pada pengaturan upah minimum yang kini kembali mengacu pada peraturan sebelumnya.
baca juga:mandeknya pembahasan rapbd 2025 bisa ganggu roda pemerintahan dan hak keuangan pejabat
hal ini memberikan perlindungan bagi buruh terhadap penurunan upah minimum yang sebelumnya bisa diterapkan berdasarkan sektoral atau wilayah.
pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan: tanpa uu cipta kerja, perusahaan harus kembali mematuhi aturan ketenagakerjaan yang lebih ketat dalam hal perekrutan dan phk.
 ini dapat meningkatkan standar perlindungan bagi buruh dan memastikan perusahaan tidak sembarangan dalam memperlakukan pekerja.
tantangan dan kekhawatiran
baca juga:tangani kawasan permukiman kumuh, dprkp : perlu inovasi yang berikan dampak signifikan
meski bagi buruh ini tampaknya merupakan kemenangan, tantangan baru juga muncul di balik keputusan mk ini.
beberapa tantangan dan kekhawatiran yang mungkin. dengan tidak berlakunya uu cipta kerja, investor mungkin merasa ragu terhadap stabilitas regulasi di indonesia.
ketidakpastian ini bisa berdampak pada iklim investasi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesempatan kerja.
tanpa undang-undang ini, kembali ke aturan lama bisa berarti kembali pada regulasi yang berlapis-lapis, yang dapat menyulitkan operasional bisnis dan berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja.
baca juga:puncak hari santri nasional, ajang sosialisasi pengawasan partisipatif jelang pilkada
respon balik dari pengusaha: para pengusaha mungkin akan merespon dengan kebijakan yang lebih ketat terhadap buruh.
misalnya, melalui pemangkasan jumlah pekerja tetap atau peningkatan mekanisasi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. ini bisa berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat.
munculnya revisi atau pengganti uu cipta kerja: tidak berlakunya uu cipta kerja juga berpotensi mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi baru yang bertujuan untuk menggantikannya.
jika revisi ini dilakukan tanpa melibatkan aspirasi buruh, maka ada kemungkinan peraturan baru yang akan muncul tetap tidak berpihak pada kesejahteraan buruh.
baca juga:wujudkan desa ramah penyandang disabilitas
di balik tantangan, tidak berlakunya uu cipta kerja juga membuka peluang bagi buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka lebih lanjut.
pemerintah perlu melibatkan buruh dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang baru agar bisa menciptakan regulasi yang berkeadilan. (*)
*ketua qohuwa buntet pesantren cirebon

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 09 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan