Mandeknya Pembahasan RAPBD 2025 Bisa Ganggu Roda Pemerintahan dan Hak Keuangan Pejabat

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Jumat , 08 Nov 2024 - 15:36

Ilustrasi-ist--dokumen -tangkapan layar

CIREBON – Mandeknya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cirebon 2025 berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan serta hak keuangan para pejabatnya.

Jika hingga 30 November 2024, Walikota dan DPRD Kota Cirebon belum mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama terhadap RAPBD 2025, maka keduanya terancam tidak bisa menerima gaji selama enam bulan.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Dalam konteks saat ini, RAPBD 2025 harus disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD, dan tidak boleh melewati 30 November 2024.

Selanjutnya, jika DPRD dan Kepala Daerah tidak menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebelum tahun anggaran dimulai, maka mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.

Konsekuensi lainnya adalah terhadap postur anggaran APBD Kota Cirebon 2025.

Regulasi tersebut menyatakan bahwa jika Kepala Daerah dan DPRD tidak menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD dalam waktu 60 hari sejak disampaikan, Kepala Daerah berhak menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang APBD dengan plafon anggaran yang maksimal sebesar anggaran tahun sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Dalam hal ini, Raperda APBD atau RAPBD Kota Cirebon tahun 2025 telah diajukan oleh Walikota dalam rapat paripurna DPRD pada 10 Oktober 2024.

Jika setelah 60 hari, yaitu pada 10 Desember 2024, tidak ada persetujuan, maka RAPBD 2025 akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota, dengan plafon anggaran yang tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

mandeknya pembahasan rapbd 2025 bisa ganggu roda pemerintahan dan hak keuangan pejabat                            cirebon – mandeknya pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) kota cirebon 2025 berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan serta hak keuangan para pejabatnya.
jika hingga 30 november 2024, walikota dan dprd kota cirebon belum mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama terhadap rapbd 2025, maka keduanya terancam tidak bisa menerima gaji selama enam bulan.
hal ini diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
baca juga:tangani kawasan permukiman kumuh, dprkp : perlu inovasi yang berikan dampak signifikan
dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa kepala daerah dan dprd wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah (raperda) tentang apbd paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
dalam konteks saat ini, rapbd 2025 harus disetujui bersama oleh walikota dan dprd, dan tidak boleh melewati 30 november 2024.
selanjutnya, jika dprd dan kepala daerah tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang apbd sebelum tahun anggaran dimulai, maka mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.
baca juga:puncak hari santri nasional, ajang sosialisasi pengawasan partisipatif jelang pilkada
konsekuensi lainnya adalah terhadap postur anggaran apbd kota cirebon 2025.
regulasi tersebut menyatakan bahwa jika kepala daerah dan dprd tidak menyetujui bersama rancangan perda tentang apbd dalam waktu 60 hari sejak disampaikan, kepala daerah berhak menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah (perkada) tentang apbd dengan plafon anggaran yang maksimal sebesar anggaran tahun sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

dalam hal ini, raperda apbd atau rapbd kota cirebon tahun 2025 telah diajukan oleh walikota dalam rapat paripurna dprd pada 10 oktober 2024.
baca juga:wujudkan desa ramah penyandang disabilitas
jika setelah 60 hari, yaitu pada 10 desember 2024, tidak ada persetujuan, maka rapbd 2025 akan ditetapkan melalui peraturan walikota, dengan plafon anggaran yang tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
penjabat sekretaris daerah (pj sekda) pemkot cirebon, dr. h. iing daiman, m.si, optimis bahwa pembahasan rapbd 2025 akan berlanjut sesuai jadwal dan agenda yang telah disepakati.
“kesepakatan kemarin memang akan dibahas kembali pada 14 november 2024. namun, kami berharap pembahasan bisa dimulai lebih cepat, sebelum tanggal 14,” ujar iing.
baca juga: bumd pangan bakal dibentuk pemkab cirebon, ini alasanya
diberitakan sebelumnya, masalah program kegiatan pokir dprd 2024 yang belum selesai berimbas pada keengganan anggota dprd kota cirebon untuk melanjutkan pembahasan rapbd 2025.
pada rabu siang (6/11), badan anggaran (banggar) dprd kota cirebon mengadakan rapat pembahasan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah (tapd). 
namun, dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, dprd mengancam tidak akan melanjutkan pembahasan. hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan terkait kepastian pelaksanaan program-program pokir 2024.
baca juga:kai tawarkan diskon khusus sambut nataru, wartawan dapat potongan hingga 20 persen
pasalnya, tidak ada satupun pejabat dari dinas putr yang hadir meskipun telah diundang dalam rapat tersebut.
akibatnya, tidak ada kepastian mengenai kapan program pokir yang dititipkan di dinas putr akan dilaksanakan.
rapbd 2025 sendiri sudah disampaikan oleh pihak eksekutif kepada dprd pada 10 oktober 2024 dalam forum rapat paripurna dprd. 
namun, hingga hampir satu bulan setelahnya, pembahasan teknis rapbd 2025 belum juga dimulai.
baca juga:kolaborasi pengentasan permukiman kumuh 
padahal, pembahasan rapbd 2025 ini memiliki tenggat waktu yang sangat terbatas. berdasarkan regulasi, rapbd 2025 harus sudah disepakati oleh dprd dan kepala daerah paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai, yaitu pada 30 november 2024.
menanggapi hal ini, ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) pemkot cirebon, dr. h. iing daiman, m.si, mengungkapkan bahwa hal ini sedang menjadi perhatian serius yang sedang didiskusikan.
“karena kegiatan yang berasal dari pokir maupun non-pokir, semuanya merupakan bagian dari rencana program pemerintah daerah yang perlu segera diwujudkan,” katanya.
baca juga:walikota dan dprd bisa tidak gajian
iing menjelaskan bahwa ketidakhadiran pejabat dinas putr disebabkan oleh sakitnya kepala dinas serta tugas yang sedang dijalani oleh kabid terkait dalam menyelesaikan target pencapaian mcp.
menurut iing, anggota dewan memang berharap agar program pokir 2024 segera direalisasikan. 
pihaknya pun berupaya untuk mengakselerasi proses tersebut agar pendapatan daerah dapat meningkat, yang pada gilirannya akan memperlancar cash flow dan memungkinkan lebih banyak program serta kegiatan yang dapat dilaksanakan.
baca juga:kejanggalan gedung setda kota cirebon sempat diincar kpk
ia juga mengingatkan bahwa program kegiatan dari input pokir dilindungi oleh undang-undang, sebagai aspirasi masyarakat untuk pembangunan di lingkungan mereka.
“dari informasi yang kami terima, kepala dinas putr menyatakan bahwa insya allah pada 13 november 2024, program-program pokir akan mulai digelar,” ujar iing.