Saya Tidak Mendukung “Pengentasan Kemiskinan”

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 28 Oct 2024 - 18:22

Ilustrasi benar atau salah dalam penggunaan frasa “pengentasan kemiskinan”.-istimewa-

Misalnya, kalau kita teliti judul buku Ir. Sukarno “Dibawah Bendera Revolusi” tentu saja menyimpan kesalahan karena “dibawah” ditulis serangkai. Penulisan yang benar adalah “di bawah”.

Namun, kita perlu secara objektif memahami bahwa ejaan yang berlaku ketika buku tersebut diterbitkan (1959) adalah Ejaan Soewandi yang belum menerapkan pembedaan “di” yang dipisah sebagai kata depan dan “di-“ yang dirangkaikan sebagai awalan pembentuk kata kerja.

Pembedaan itu diterapkan pada Ejaan yang Disempurnakan (1972). Inilah yang saya maksud dengan objektivitas ilmu pengetahuan.

Kita tidak dapat menghukumi benar-salah semata, tetapi harus dilihat pula konvensi (hasil kesepakatan) apa yang kita gunakan.

Di ruang publik, frasa “pengentasan kemiskinan” telah akrab di telinga kita, bisa jadi, sejak masa pemerintahan Orde Lama hingga Orde Baru.

Masuk akal memang, karena di masa itu memang tengah gencar dilaksanakan program peningkatan perekonomian.

Dalam bingkai besar “pengentasan kemiskinan”, rupa-rupa program digelontorkan; subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin), program keluarga berencana (KB), program transmigrasi, dan program inpres desa tertinggal (IDT).

Setelah Orde Baru tumbang, muncul program bantuan langsung tunai (BLT) dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Kembali ke “pengentasan kemiskinan” sebagai frasa yang aneh, popularitas frasa ini seharusnya tidak serta-merta menutup inkonsistensi makna yang terbangun.

Oleh sebab itu, perlu ada argumentasi alternatif yang secara konsisten menunjukkan letak ketidaksesuaian struktur dan penggunaan frasa tersebut, apalagi di ruang publik.

KETIDAKSESUAIAN KATA DAN MAKNA

Agak sulit menemukan pihak yang menganggap frasa “pengentasan kemiskinan” sebagai sebuah frasa yang keliru. Setidaknya, saya hanya menemukan tulisan Apolonius Lase (Penyelaras Bahasa Kompas) di Kompas (26/3/2023) yang secara sederhana mengulas malasuai (ketidaksesuaian) frasa “Pengentasan Kemiskinan”. Oleh sebab itu, semoga esai ini menambah cakrawala berpikir dalam penggunaan frasa tersebut.

saya tidak mendukung “pengentasan kemiskinan”                            oleh: syarifuddin*
sebetulnya, agak takut-takut saya menuliskan esai ini. alasannya tentu saja soal ketakutan bahwa argumen saya akan dianggap bernuansa politis.
di saat yang bersamaan, saya meyakini bahwa argumentasi yang tersusun sedapat mungkin berpedoman pada hasil analisis dan objektivitas ilmu pengetahuan.
pertimbangan panjang itu pada akhirnya membuat saya merasa bahwa esai ini murni bertujuan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dalam rangka mendudukkan bahasa (beserta seperangkat satuan analisisnya) sebagai sebuah sistem logika dan konvensi yang perlu dijaga objektivitasnya.
baca juga:seni lukis wahana edukasi budaya
frasa yang aneh
sedari dulu, saya sering merasa bahwa “pengentasan kemiskinan” adalah frasa yang aneh. frasa tersebut sering terucap dan tertulis dalam berbagai narasi publik pemerintah. lama kelamaan, saya juga cenderung tidak peduli pada ‘rasa aneh’ dari frasa tersebut dan menganggapnya sebagai kelaziman. 
rasa aneh itu muncul kembali ketika menyaksikan serangkaian proses pengumuman dan pelantikan kabinet merah putih; kabinet pemerintahan indonesia di bawah pimpinan presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka.
pada selasa (22/10/2024), presiden prabowo subianto melantik budiman sudjatmiko menjadi kepala badan percepatan pengentasan kemiskinan. ketika mendengar nama badan percepatan pengentasan kemiskinan, ingatan saya seolah kembali ke masav ketika saya menjadi seorang pengajar.
baca juga:disdukcapil optimalisasi perekaman ktp-el 
ya, di masa itu, saya gemar mengkaji berbagai kesalahan logika bahasa yang beredar di ruang publik. salah satu yang sering saya jadikan contoh adalah frasa “pengentasan kemiskinan”.
seperti yang telah disebutkan sebelumnya, frasa “pengentasan kemiskinan” seperti telah nempel pada beragam narasi publik pemerintah.
padahal, kalau diamati secara lebih dalam, frasa “pengentasan kemiskinan” menyimpan ketidaksesuaian antara kata dan maknanya. 
bisa jadi, ada semacam skeptisisme ketika masalah keteraturan berbahasa dianggap terlalu dibesar-besarkan. saya tentu ada pada posisi yang memandang bahasa adalah fenomena sosial yang memiliki fleksibilitas praktis dan pragmatis.
baca juga:persiapan timnas u-20 indonesia di piala asia u-20 2025: naturalisasi dua pemain dan pemusatan latihan di jepa
misalnya, kalau kita teliti judul buku ir. sukarno “dibawah bendera revolusi” tentu saja menyimpan kesalahan karena “dibawah” ditulis serangkai. penulisan yang benar adalah “di bawah”. 
namun, kita perlu secara objektif memahami bahwa ejaan yang berlaku ketika buku tersebut diterbitkan (1959) adalah ejaan soewandi yang belum menerapkan pembedaan “di” yang dipisah sebagai kata depan dan “di-“ yang dirangkaikan sebagai awalan pembentuk kata kerja.
pembedaan itu diterapkan pada ejaan yang disempurnakan (1972). inilah yang saya maksud dengan objektivitas ilmu pengetahuan.
kita tidak dapat menghukumi benar-salah semata, tetapi harus dilihat pula konvensi (hasil kesepakatan) apa yang kita gunakan. 
baca juga:peringati sumpah pemuda, ahmad syaikhu: pemuda harus semakin inovatif dan kreatif dalam pembangunan
di ruang publik, frasa “pengentasan kemiskinan” telah akrab di telinga kita, bisa jadi, sejak masa pemerintahan orde lama hingga orde baru.
masuk akal memang, karena di masa itu memang tengah gencar dilaksanakan program peningkatan perekonomian. 
dalam bingkai besar “pengentasan kemiskinan”, rupa-rupa program digelontorkan; subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin), program keluarga berencana (kb), program transmigrasi, dan program inpres desa tertinggal (idt).
setelah orde baru tumbang, muncul program bantuan langsung tunai (blt) dan program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm).
baca juga:syaikhu komitmen kembangkan potensi desa wisata di kabupaten sumedang
kembali ke “pengentasan kemiskinan” sebagai frasa yang aneh, popularitas frasa ini seharusnya tidak serta-merta menutup inkonsistensi makna yang terbangun.
oleh sebab itu, perlu ada argumentasi alternatif yang secara konsisten menunjukkan letak ketidaksesuaian struktur dan penggunaan frasa tersebut, apalagi di ruang publik.
ketidaksesuaian kata dan makna
agak sulit menemukan pihak yang menganggap frasa “pengentasan kemiskinan” sebagai sebuah frasa yang keliru. setidaknya, saya hanya menemukan tulisan apolonius lase (penyelaras bahasa kompas) di kompas (26/3/2023) yang secara sederhana mengulas malasuai (ketidaksesuaian) frasa “pengentasan kemiskinan”. oleh sebab itu, semoga esai ini menambah cakrawala berpikir dalam penggunaan frasa tersebut.
baca juga: 689 mahasiswa unma ikuti prosesi wisuda program s1 dan magister
kata pengentasan berasal dari kata dasar entas yang mendapatkan imbuhan me-kan. kamus besar bahasa indonesia (kbbi) mendefinisikan lema entas sebagai ‘angkat dari satu tempat ke tempat lain’ dan berkelas kata kerja (verba).
dari kata entas, diturunkan kata pengentasan yang memiliki makna ‘proses, cara, perbuatan mengentas atau mengentaskan’.
dapat kita lihat, muncul kata mengentaskan yang oleh kbbi diberi dua makna. makna pertama adalah ‘mengentas untuk orang lain’ dan makna kedua adalah ‘memperbaiki (menjadikan, mengangkat) nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang (lebih) baik.
untuk masing-masing kata ‘pengentasan’ dan ‘mengentaskan’, kbbi memberikan contoh penggunaan sebagai berikut: (1) pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan (2) para menteri diminta untuk mengentaskan petani kecil melalui program transmigrasi.
baca juga:polsek indramayu gelar kegiatan sambang ke warga di blok bojongsari 
bersandar pada makna dan contoh penggunaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya penggunaan frasa mengentaskan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan adalah tidak sesuai.
sebab, mengentaskan kemiskinan atau pengentasan kemiskinan justru memiliki makna ‘mengangkat kemiskinan’ menjadi lebih baik.
ini sungguh bertolak belakang dengan makna yang dikehendaki, yaitu ‘mengangkat orang dari kondisi yang miskin menjadi tidak miskin’. 
selanjutnya, dari sistem dan pola penggunaan kata yang dimaksud, kata mengentaskan dan pengentasan tidak sepatutnya dirangkaikan dengan kata yang mengacu pada kondisi.
baca juga:kapolres kuningan bagikan makan siang gratis di slb b ypalb perwari 
sebab, apabila pola ini ditabrak dan dipaksakan melekat pada kondisi, misalnya mengentaskan kemiskinan atau pengentasan kemiskinan, maka akan tercipta makna bahwa yang dientas (baca: diangkat) adalah kemiskinannya, sehingga bukannya kemiskinan hilang tetapi kemiskinan malah terus diangkat. 
kbbi sendiri telah secara gamblang mencontohkan penggunaan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. apabila ingin dalam bentuk frasa, kita sebaiknya menggunakan bentuk mengentaskan rakyat miskin atau pengentasan rakyat miskin.
nah, pada frasa mengentaskan rakyat miskin atau pengentasan rakyat miskin, yang dientaskan (baca: diangkat) adalah rakyatnya, bukan kemiskinannya. 
sehingga, makna yang akan terbangun adalah rakyat dientaskan atau diangkat nasibnya dari miskin menjadi tidak miskin; dari kemiskinan menjadi tidak masuk dalam kategori miskin.
baca juga:ribuan warga subang padati senam sehat bareng paslon dian-tuti
berbeda lagi apabila nuansa makna yang ingin dibangun adalah “ingin kemiskinan hilang dari indonesia”. frasa yang tepat tampaknya menghapus kemiskinan atau penghapusan kemiskinan.
saya meyakini bahwa esai pendek ini tidak akan memberikan dampak apapun pada penggunaan bahasa secara umum di ruang publik.
namun, lewat esai ini, setidaknya saya ingin menyumbangkan sedikit objektivitas pengetahuan kepada setiap yang memiliki kepentingan untuk dapat meluruskan pemakaian frasa yang selama ini sebetulnya mengandung ketidaksesuaian komposisi makna dan kata.
biasakan untuk berucap mengentaskan rakyat miskin atau pengentasan rakyat miskin. kita ingin mengangkat nasib rakyat miskin, bukan mengangkat kemiskinan.
baca juga:air pdam sama sekali tidak mengalir di rw 19 permata asih
keakraban kita pada kata dan makna yang sesuai sangat berpengaruh pada cara kita berpikir dan mendefinisikan pengalaman di dunia; begitu kalau menurut the sapir-whorf hypothesis.
oleh sebab itu, saya tidak mendukung penggunaan frasa pengentasan kemiskinan, saya mendukung frasa pengentasan rakyat miskin. (*)
*penulis adalah penelaah teknis kebijakan (klerek) pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan, sekretariat daerah kota cirebon

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 29 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan