Buruh Cirebon Siap Menangkan Jeje-Ronald di Pilgub Jabar

CIREBON- Calon gubernur Jawa Barat, Jeje Wiradinata berkunjung ke Gedung Bagas Raya, Desa/Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Kedatangannya dalam rangka menghadiri deklarasi dari Aliansi Buruh Kabupaten Cirebon yang siap mendukungnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Barat tahun 2024.

Dalam kesempatan kali ini, Jeje menyampaikan visinya bila berhasil memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.

BACA JUGA:Kasus Stunting di Kabupaten Cirebon di Angka 22,9 Persen

Bila jadi nanti, dirinya bakal mengembangkan kawasan Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning). 

Katanya, Ciayumajakuning memiliki kekuatan spesifik yang bisa saling menopang. Sebagai contohnya, di Kabupaten Indramayu sebagai lumbung pertanian, harus didukung dengan pemenuhan kebutuhan air, pupuk, dan pasar yang jelas. Hal itu agar dampaknya terasa bagi petani. 

Kabupaten Cirebon sebagai pusat pertanian, kawasan industri, dan pariwisata, kata dia, hanya memerlukan penataan lebih optimal, agar sektor-sektornya berkembang merata.  

BACA JUGA:Momentum Hari Santri, Teladani Para Santri dalam Perjuangkan Kemerdekaan Indonesia

Sementara, Kabupaten Majalengka dan Kuningan sudah tumbuh menjadi destinasi wisata populer. Di mana, Bandara Internasional Kertajati Majalengka bisa menjadi pendorong utama ekonomi. 

"Namun dengan catatan, harus ada sinergi yang kuat di kawasan Ciayumajakuning ini," ujar Jeje Wiradinata.

Menurutnya, Ciayumajakuning sangat penting untuk didorong sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan akses yang semakin baik seperti tol, bakal mempersingkat waktu tempuh Jakarta-Cirebon menjadi dua jam. 

BACA JUGA:Hyundai Stargazer Resmi Jadi Kendaraan Resmi Liga 1, Pemenang Penghargaan Individu Bawa Pulang 1 Unit

"Agar Bandara Kertajati bisa ramai dan membawa dampak positif bagi perekonomian. Kuncinya ada di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Semua harus menarik," paparnya.

Jeje mengatakan, saat ini kendala utama antara pemerintah daerah, dalam hal ini bupati/walikota dan di tingkat provinsi yakni gubernur, adalah komunikasi yang kurang berjalan dengan baik.