Harapan Optimalisasi Pemulihan Keuangan Negara

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Rabu , 09 Oct 2024 - 16:39

Ilustrasi pemulihan keuangan negara.-istimewa-

Hal di atas merupakan suatu permasalahan yang menghambat pemulihan keuangan negara. Penanganan tipikor tidak terbatas bagaimana yang bersalah mendapatkan hukuman pidana penjara dan pidana denda, dengan kata lain, pola pikir penanganan tipikor harus ditambah dengan bagaimana optimalisasi pemulihan keuangan negara.

Pola pikir tersebut sudah harus diterapkan sejak penyidikan tipikor tersebut dilaksanakan, selain untuk memperkuat pembuktian unsur pasal tindak pidana yang didakwakan nantinya berdasarkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dalam ranah penyidikan pun, salah satu contohnya adalah penyidik sudah harus kapabel melakukan pemetaan aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Bahwa nantinya aset-aset tersebut disita dalam tahap penyidikan dan menjadi barang bukti perkara serta dibuktikan dalam proses peradilan bahwa benar aset tersebut merupakan hasil dari tipikor untuk selanjutnya dilakukan pelelangan guna memulihkan keuangan negara.

Ada secercah harapan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai solusi dalam optimalisasi pemulihan keuangan negara. Namun harapan itu masih tertunda karena RUU Perampasan Aset belum juga disahkan hingga saat ini.

BACA JUGA:Percepat Sertifikasi Aset Daerah

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mencari jalan keluar yang kreatif dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan untuk mendukung semangat pemulihan keuangan negara.

Hal yang dapat disimpulkan adalah pemulihan keuangan negara harus terus dioptimalkan dalam pelaksanaannya. Karena sekali lagi, penanganan tipikor tidak hanya berhenti pada pidana penjara serta pidana tambahan berupa pidana denda, tetapi bagaimana negara mendapatkan haknya kembali seperti sediakala. (*)

*Penulis adalah ASN pada Kejaksaan Negeri Kuningan

harapan optimalisasi pemulihan keuangan negara                            oleh: ridwan firmansyah sh*
tindak pidana korupsi (tipikor) telah disepakati sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya diperlukan kemampuan yang mumpuni, kecermatan serta kehati-hatian.
pelbagai pemberitaan penanganan tipikor hangat dibicarakan di media cetak maupun elektronik. 
ada beberapa respons terhadap pemberitaan penanganan tipikor. salah satu yang perlu dicermati adalah bagaimana penanganan tipikor sejak mulai penyelidikan sampai dengan selesai dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pemulihan keuangan negara. 
baca juga:baher siapkan program jitu untuk kesejahteraan petambak
dalam berbagai literasi sudah banyak dijelaskan bahwa tipikor mengakibatkan negara mengalami kerugian, baik dari sisi keuangan negara maupun perekonomian negara.
beberapa tanggapan terhadap pemberitaan penanganan tipikor dapat dikatakan masih terbagi ke beberapa titik fokus.
di antaranya adalah berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan, serta berapa besar pidana denda yang diputuskan kepada yang bersalah. 
bahwa di dalam putusan perkara tipikor, terdapat hal yang patut kita cermati yaitu terkait pidana tambahan membayar uang pengganti sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian keuangan atau perekonomian negara yang legalitasnya dapat ditemukan di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 (uu tipikor). 
baca juga:dana awal kampanye lucky-syaefudin paling besar
uang pengganti dibayarkan oleh terpidana yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
namun, data empiris justru menunjukkan tidak semua terpidana tipikor mampu membayar uang pengganti. dalam rangka optimalisasi pemulihan keuangan negara, jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita harta bendanya untuk selanjutnya dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, ketentuan tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 18 ayat (2) uu tipikor. 
kembali merujuk pada data empiris, di mana terdapat fakta bahwa terpidana tidak memiliki harta benda lagi untuk disita dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, maka merujuk pada pasal 18 ayat (3) uu tipikor, terpidana harus menjalani pidana penjara sebagai subsidair dari uang pengganti tersebut. 
tanpa disadari, hal tersebut masih merugikan negara karena negara belum mendapatkan haknya kembali, meskipun terpidana sudah mendapatkan hukuman pidana penjara serta pidana tambahan berupa pidana denda bahkan menjalani subsidair dari uang pengganti tersebut.
baca juga: tingkatkan anggaran lembaga keagamaan
hal di atas merupakan suatu permasalahan yang menghambat pemulihan keuangan negara. penanganan tipikor tidak terbatas bagaimana yang bersalah mendapatkan hukuman pidana penjara dan pidana denda, dengan kata lain, pola pikir penanganan tipikor harus ditambah dengan bagaimana optimalisasi pemulihan keuangan negara. 
pola pikir tersebut sudah harus diterapkan sejak penyidikan tipikor tersebut dilaksanakan, selain untuk memperkuat pembuktian unsur pasal tindak pidana yang didakwakan nantinya berdasarkan alat bukti sebagaimana pasal 184 ayat (1) kuhap, dalam ranah penyidikan pun, salah satu contohnya adalah penyidik sudah harus kapabel melakukan pemetaan aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. 
bahwa nantinya aset-aset tersebut disita dalam tahap penyidikan dan menjadi barang bukti perkara serta dibuktikan dalam proses peradilan bahwa benar aset tersebut merupakan hasil dari tipikor untuk selanjutnya dilakukan pelelangan guna memulihkan keuangan negara. 
ada secercah harapan di dalam rancangan undang-undang (ruu) perampasan aset sebagai solusi dalam optimalisasi pemulihan keuangan negara. namun harapan itu masih tertunda karena ruu perampasan aset belum juga disahkan hingga saat ini.
baca juga:percepat sertifikasi aset daerah
hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum (aph) untuk mencari jalan keluar yang kreatif dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan untuk mendukung semangat pemulihan keuangan negara. 
hal yang dapat disimpulkan adalah pemulihan keuangan negara harus terus dioptimalkan dalam pelaksanaannya. karena sekali lagi, penanganan tipikor tidak hanya berhenti pada pidana penjara serta pidana tambahan berupa pidana denda, tetapi bagaimana negara mendapatkan haknya kembali seperti sediakala. (*)
*penulis adalah asn pada kejaksaan negeri kuningan