Merdeka dari Kekerasan

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 30 Sep 2024 - 19:16

Ilustrasi kekerasan pada anak.-istimewa-

Oleh: Fitri Ainurizki SKep*

KASUS kekerasan hingga pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini telah mencoreng reputasi dunia pendidikan tanah air.

Ruang sekolah, kampus, bahkan pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk menimba ilmu pengetahuan kini tidak lagi menjadi tempat aman dan ‘steril’ dari predator seksual.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) tercatat sebanyak 4.630 kasus kekerasan dan pelecehan seksual dialami oleh perempuan di tahun 2023. Berdasar usia tercatat sebanyak 30% di antaranya berusia 13-17 tahun.

Dan menurut tingkat pendidikannya pada tingkat SMP dan SMA sangat rentan terjadi kekerasan dan pelecehan seksual sebanyak 53.4%.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, menyebutkan setidaknya sepanjang Januari-Juli 2022, terdapat 12 kasus kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah.

Sebanyak 25% di antaranya terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan 75% di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Mengapa kekerasan seksual bisa terjadi? Kekerasan seksual, dalam pandangan Foucault (dalam Gordon, 2018), bisa terjadi karena tiga hal penting, yakni kekuasaan, konstruksi sosial dan target kekuasaan.

Terkait dengan kekuasaan, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah salah satu alasan kuat terjadinya pelecehan seksual.

Tidak hanya itu, budaya victim-blaming (menyalahkan korban) juga menjadi pemicu terjadinya pelecehan seksual.

Banyak korban pelecehan seksual yang enggan melaporkan kasusnya dengan alasan takut disalahkan karena dianggap tidak mampu menjaga sikap sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya pelecehan seksual.

Dengan alasan ini tentunya pelaku merasa diuntungkan karena korban akan menjadi target ideal sebagai pihak yang disalahkan. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk memerangi kejahatan seksual?

merdeka dari kekerasan                            oleh: fitri ainurizki skep*
kasus kekerasan hingga pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini telah mencoreng reputasi dunia pendidikan tanah air.
ruang sekolah, kampus, bahkan pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk menimba ilmu pengetahuan kini tidak lagi menjadi tempat aman dan ‘steril’ dari predator seksual.
menurut data kementerian pemberdayaan perempuan dan anak (kppa) tercatat sebanyak 4.630 kasus kekerasan dan pelecehan seksual dialami oleh perempuan di tahun 2023. berdasar usia tercatat sebanyak 30% di antaranya berusia 13-17 tahun.
baca juga:momen peringatan maulid nabi, asn harus tiru perilaku nabi muhammad sebagai contoh teladan
dan menurut tingkat pendidikannya pada tingkat smp dan sma sangat rentan terjadi kekerasan dan pelecehan seksual sebanyak 53.4%.
komisioner komisi perlindungan anak indonesia (kpai), retno listyarti, menyebutkan setidaknya sepanjang januari-juli 2022, terdapat 12 kasus kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah.
sebanyak 25% di antaranya terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan kemendikbudristek dan 75% di satuan pendidikan di bawah kewenangan kementerian agama.
mengapa kekerasan seksual bisa terjadi? kekerasan seksual, dalam pandangan foucault (dalam gordon, 2018), bisa terjadi karena tiga hal penting, yakni kekuasaan, konstruksi sosial dan target kekuasaan.
baca juga:perguruan tinggi bisa jadi lokasi kampanye, ini syarat dan ketentuannya
terkait dengan kekuasaan, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah salah satu alasan kuat terjadinya pelecehan seksual. 
tidak hanya itu, budaya victim-blaming (menyalahkan korban) juga menjadi pemicu terjadinya pelecehan seksual.
banyak korban pelecehan seksual yang enggan melaporkan kasusnya dengan alasan takut disalahkan karena dianggap tidak mampu menjaga sikap sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya pelecehan seksual. 
dengan alasan ini tentunya pelaku merasa diuntungkan karena korban akan menjadi target ideal sebagai pihak yang disalahkan. lalu, apa yang harus dilakukan untuk memerangi kejahatan seksual? 
baca juga:menurut shin tae-yong, ini yang harus dilakukan jens raven, agar bisa promosi ke timnas senior
kejahatan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan adalah hal wajib dan menjadi tanggung jawab bersama. namun mencegah dan menangani kasus kejahatan seksual bukanlah hal mudah dan perlu melibatkan banyak pihak.
beberapa upaya dan strategi bisa dilakukan untuk memerangi kejahatan di lingkungan pendidikan, antara lain: peraturan nomor 2 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan harus terus disosialisasikan kepada dinas-dinas pendidikan di seluruh indonesia. 
mirisnya masih banyak yang belum mengetahui peraturan tersebut. regulasi serupa juga seharusnya dilakukan oleh kementerian agama untuk memastikan terdapat sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk kekerasan seksual.
masih terkait dengan regulasi, uu no. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual juga harus terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membantu korban supaya bersuara tentang kekerasan yang dialaminya.
baca juga:shin tae-yong bernazar akan menetap di indonesia jika timnas lolos ke piala dunia 2026
di sisi lain, edukasi tentang pelecehan seksual juga perlu digalakkan di lingkungan kampus dan masyarakat. hal ini penting karena banyak pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat yang belum paham betul apa itu kekerasan seksual dan bentuknya (rusyidi et.al, 2019).
bahkan di banyak kasus, korban kerap tidak menyadari atau bingung apakah kondisi yang dialaminya merupakan kekerasan seksual atau bukan (munir, 2021).
kurangnya literasi tentunya mengakibatkan rendahnya potensi pelajar dan masyarakat untuk melakukan critical reflection, political efficacy, dan critical action untuk menghadapi isu kekerasan seksual yang dialaminya, khususnya untuk mendukung korban. 
edukasi untuk menghentikan kekerasan seksual juga bisa dilakukan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat melalui kampanye aktif secara luring atau pun daring dengan memanfaatkan media sosial, influencer, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya.
baca juga:icc tegas tolak kebijakan mutasi jelang pilkada serentak, begini alasanya
hal lain yang bisa dilakukan adalah partisipasi aktif lembaga berpendidikan untuk menolak secara tegas kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun kampus.
hal itu tecermin melalui kurikulum pembelajaran dan ruang sekolah atau kampus yang aman dengan memasang papan atau simbol yang tidak menoleransi segala bentuk kejahatan seksual.
atau bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan gugus tugas pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah atau kampus supaya peserta didik bisa mendapatkan bantuan bila mereka mengalami pelecehan atau kekerasan seksual.
untuk membantu korban atau penyintas kekerasan seksual, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak juga harus menyediakan layanan dan konsultasi medis terpadu yang mudah diakses.
baca juga:perumdam tirta bhakti raharja raih penghargaan sebagai bumd jasa air dengan kinerja terbaik 
hal ini penting untuk memberikan dukungan moral bagi korban untuk berani bersuara dan pulih dari pengalamannya untuk masa depan mereka yang lebih baik. 
pasalnya, tidak jarang mereka justru mendapatkan tekanan dan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang terdekat. (*)
*penulis bekerja di rs umc cirebon