MUI : Masyarakat Minta Jangan Turun ke Jalan Terkait THM yang Langgar Jam Operasional

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Jumat , 27 Sep 2024 - 12:34

Petugas Satpol PP saat melakukan pengawasan jam operasional di salah satu tempat hiburan malam, belum lama ini.-dokumen -tangkapan layar

mui : masyarakat minta jangan turun ke jalan terkait thm yang langgar jam operasional                            cirebon- perizinan operasional tempat hiburan malam (thm) sudah dikelola oleh pusat.
bahkan, sejak 2019, perizinan tersebut sudah online single submission (oss) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 
sehingga, dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten cirebon tidak mempunyai wewenang lagi, untuk pemperpanjang atau pun memproses perizinan sejumlah thm.
“izin mereka masih aktif atau tidak diperpanjang, harus melalui oss, harus masuk dulu ke akun perusahaan itu"
"karena sistem bukan di kita tapi punya pusat,” papar kepala dpmptsp kabupaten cirebon dede sudiono kepada radar cirebon, kemarin.
baca juga:pendaftaran anggota kpps masih dibuka, berikut masa kerja dan besaran gajinya 
dengan menggunakan sistem itu, dpmptsp kabupaten cirebon tidak bisa memastikan status izin operasional tempat usaha yang ada, termasuk thm, masih aktif atau sudah mati.
“tidak bisa dipastikan. dulu, kan waktu masih manual masih ada perpanjangan (izin, red). sekarang perpanjangan segala macam sudah dipindahkan ke oss semua,  jadi tidak bisa dipastikan sudah berizin atau tidak,” kata dede.
menurutnya, untuk mengetahui status perizinan sebuah tempat usaha (thm, red) dengan sistem tersebut, hanya dapat diketahui oleh pihak perusahaan yang bersangkutan. karena, menggunakan akun dari perusahaan.
baca juga:warga miskin di kabupaten cirebon 11 persen, paslon rahim gulirkan program pemadam kelaparan
“harus masuk ke akun perusahaannya kalau pengen tahu sudah izin atau belum. tapi masuk akun dia kan, rahasia perusahaan. jadi yang tahu hanya mereka (perusahaan, red),” terangnya.
ia bercerita, ketika penerbitan perizinan masih dilakukan secara manual di daerah, yakni di dpmptsp, ada beberapa usaha pariwisata yang diterbitkan pihaknya.  itu pun hanya menerbitkan imb terkait izin untuk membangunnya saja. 
“setelah imb kan ada izin operasional yang masuk ke oss. imb kan hanya izin untuk membangun, kalau itu kan harus ada izin operasional boleh berusaha atau tidak,” tandasnya. 
baca juga:stadion utama bima dianulir, lokasi kampanye terbuka dipindahkan ke area parkir 
terpisah, majelis ulama indonesia (mui) kabupaten cirebon minta pemkab melalui penegak perda, yakni satpol pp kabupaten cirebon menyelesaikan persoalan tempat hiburan malam (thm) yang melanggar jam operasional.
sehingga, tidak ada kegaduhan di masyarakat. terlebih lagi, saat ini tengah dalam tahapan pelaksanaan pilkada 2024.
“kami meminta satpol pp segera menertibkan tempat hiburan malam yang melanggar aturan yang ada di kabupaten cirebon,” ujar ketua mui kabupaten cirebon kh zamzami amin kepada radar cirebon, kemarin.
baca juga:informa living plaza cirebon buka lebih pagi 
ditegaskan kiai zamzami, polemik tempat hiburan malam yang melanggar aturan ini harus segera dituntaskan, sehingga tidak menjadi persoalan berkepanjangan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
terlebih lagi, menurut kiai zamzami, saat ini kabupaten cirebon khususnya tengah menghadapi hajat besar pilkada 2024.
“sekarang sedang pilkada, jangan sampai terjadi kegaduhan di masyarakat, jaga stabilitas keamanan di masyarakat dengan menegakan aturan,” tandasnya.
baca juga:penyuluhan bahaya narkoba kepada siswa mts 
kiai zamzami juga mengimbau masyarakat untuk tidak ikut turun ke lapangan terkiat tempat hiburan malam yang diduga melanggar aturan jam operasional.
“kita percayakan semuanya kepada sat pol pp untuk bisa menindak tegas (thm) yang melanggar aturan,” ujarnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Cirebon 16 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan