Jalan KH Abdul Halim Terlarang

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Kamis , 26 Sep 2024 - 20:23

Jl KH Abdul Halim menjadi lokasi terlarang untuk pemasangan baliho kampanye atau APK lainnya.-baehaqi-radar majalengka

jalan kh abdul halim terlarang                             majalengka - kpu kabupaten majalengka telah menetapkan dua lokasi untuk pelaksanaan rapat umum atau kampanye akbar pilkada majalengka 2024.
koordinator divisi teknis penyelenggaraan kpu kabupaten majalengka, andhi insan sidieq, menyatakan bahwa dua lokasi tersebut adalah lapangan gelanggang generasi muda (ggm) majalengka dan lapangan eks pasar lawas.
menurutnya, penetapan lokasi kampanye akbar di kedua tempat yang terletak di ruas jalan kh abdul halim, kecamatan/kabupaten majalengka, telah disepakati oleh pemerintah daerah.
"kami menetapkan lapangan ggm dan eks pasar lawas sebagai area publik yang dapat digunakan untuk rapat umum (kampanye akbar)," kata andhi insan sidieq saat ditemui di kpu kabupaten majalengka, kamis (26/9).
baca juga:dpc pji majalengka resmi dilantik
namun, pihaknya melarang pelaksanaan kampanye pilkada serentak 2024 di museum, cagar budaya, tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, wihara, pura, dan kelenteng. selain itu, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta tempat wisata yang dikelola pemerintah daerah maupun pemerintah desa juga dilarang digunakan sebagai lokasi kampanye.
ia menambahkan bahwa larangan tersebut berlaku baik untuk pertemuan terbatas atau tatap muka, maupun untuk rapat umum atau kampanye akbar pilkada serentak 2024.
"rapat umum untuk pilbup majalengka hanya dilaksanakan satu kali selama tahapan kampanye, sementara untuk pilgub jabar dilakukan dua kali," ujar andhi insan sidieq.
andhi juga menyampaikan bahwa selain rapat umum, ada beberapa kegiatan lain yang dapat dilaksanakan selama tahapan kampanye pilkada majalengka 2024, termasuk pertemuan terbatas, dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (apk), dan lainnya.
baca juga:eman-dena unggul 54,8 persen
"termasuk debat pasangan calon (paslon) pilkada majalengka 2024 yang akan difasilitasi oleh jajaran kpu kabupaten majalengka pada tahapan kampanye kali ini," tambah andhi.
ia juga menambahkan bahwa kpu kabupaten majalengka telah mengatur titik-titik pemasangan apk pilkada serentak 2024.
menurutnya, sepanjang jalan protokol di pusat kabupaten majalengka, yaitu jalan kh abdul halim, dilarang dipasangi apk.
pihaknya memastikan bahwa penentuan lokasi atau titik yang dilarang untuk pemasangan apk telah dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan terkait.
baca juga:meningkat, imigrasi bali deportasi 412 wna 
"kecuali di billboard yang telah mendapatkan izin dari perangkat daerah di sepanjang ruas jalan kh abdul halim," ujarnya.
ia menjelaskan bahwa area kantor partai politik (parpol) peserta pemilu 2024 yang berada di ruas jalan tersebut juga diperbolehkan dipasangi apk, asalkan tidak berada di bahu jalan.
"itu pun hanya sampai batas kantor sekretariatnya; tidak boleh melebihi batas tersebut, karena pada dasarnya jalan kh abdul halim dilarang untuk dipasangi apk," kata andhi insan sidieq.
apk yang dimaksud meliputi reklame, spanduk, hingga umbul-umbul yang dapat digunakan selama tahapan kampanye yang berlangsung dari 25 september hingga 24 november 2024.
baca juga:respons atas video kontroversi andika diacuhkan bersalaman dengan kapolda
lokasi lain yang dilarang untuk pemasangan apk mencakup tempat ibadah, lembaga pemerintahan, perkantoran, tiang listrik, tiang pju, tiang telepon, lampu lalu lintas, median jalan, trotoar, jembatan, dan pepohonan di sepanjang badan jalan.
andhi menekankan bahwa pemasangan apk pilkada serentak 2024 juga harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
nantinya, seluruh apk pilkada serentak 2024 yang dipasang selama masa kampanye harus dibersihkan paling lambat tiga hari menjelang pemungutan suara atau pada masa tenang.
baca juga:potensi besar aset wakaf di indonesia
"kami juga akan berkoordinasi dengan pasangan calon (paslon), partai politik pengusung, bawaslu, dan pemerintah daerah untuk pembersihan apk tersebut," ujar andhi insan sidieq. (bae)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 27 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan