KPU Harus Berikan Informasi ke Media yang Berimbang

SINERGIS: Media gathering bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, Selasa malam (10/9) di Metland.-ABDULLAH-RADAR CIREBON

”Berikan informasi kepada media dengan baik sehingga pemberitaan tetap berimbang dan tidak hanya berdasarkan sudut pandang jurnalis,” ujar mantan Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani AK, saat menjadi pembicara dalam acara media gathering bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, Selasa malam (10/9) di Metland.

Emirzal berpesan kepada KPU agar dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada jurnalis sehingga berita yang disampaikan berimbang. Ia menekankan, KPU tidak boleh menghindar saat dikonfirmasi oleh media, karena hal itu justru dapat merugikan KPU. 

Padahal, KPU dan media seharusnya bermitra untuk bersama-sama mensosialisasikan tahapan Pemilu dan Pilkada.

”Jangan menghindar jika dikonfirmasi oleh teman-teman media,” tegasnya.

Selain itu, Emirzal juga menekankan pentingnya menjaga etos kerja dan disiplin. 

Saat dirinya menjabat sebagai Ketua KPU, ia selalu menekankan kedisiplinan dan menegaskan bahwa tidak ada anak buah yang salah, yang salah adalah pimpinan. 

Oleh karena itu, jika ada persoalan, pimpinan KPU tidak boleh menyalahkan anak buahnya.

Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, menjelaskan bahwa kegiatan media gathering ini merupakan upaya KPU untuk mensosialisasikan tahapan Pilkada Kota Cirebon. 

Kota Cirebon akan menggelar Pilkada pada 27 November 2024, dan semua pihak, termasuk media, diajak untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada. 

Menurut Mardeko, media memiliki peran penting dalam memberikan pemberitaan yang berimbang.

Penjabat Walikota Cirebon, Drs Agus Mulyadi MSi, yang juga hadir dalam acara tersebut, menekankan peran krusial media dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. 

Ia berharap media turut serta mendidik masyarakat mengenai tahapan Pilkada, sehingga partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi ini bisa lebih berkualitas.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Mul, sosialisasi dan edukasi ini merupakan langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik horizontal yang bisa timbul akibat polarisasi politik. 

”Kita harus melakukan antisipasi agar potensi perpecahan tidak menjadi masalah yang fatal. Memahami tahapan Pilkada secara menyeluruh adalah salah satu cara untuk mengatasi hal ini,” jelasnya.

Tag
Share