Dani-Fitria Janjikan Rp50 Miliar untuk RW

Duet pasangan calon (Paslon) Dani Mardani dan Fitria Pamungkaswati menggagas sejumlah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Salah satu program utama mereka adalah alokasi anggaran sekitar Rp50 miliar untuk seluruh RW di Kota Cirebon.

Program ini dipaparkan oleh calon Walikota dan Wakilwali Kota Cirebon 2024-2029 saat bertemu dengan para pengurus RW se-Kelurahan Drajat pada Kamis malam (5/9).

Dani menjelaskan bahwa anggaran Rp50 miliar untuk pembangunan dan pemberdayaan berbasis RW tersebut, jika dialokasikan untuk 249 RW di Kota Cirebon, berarti masing-masing RW akan mendapatkan sekitar Rp200 juta. 

Setiap RW akan diberi ruang untuk menentukan program masing-masing mulai dari tahap perencanaan, pengawasan anggaran, hingga pembangunan. Seluruh RT dan RW akan terlibat dalam proses ini.

Dia menambahkan bahwa secara regulasi, program yang digagasnya sangat memungkinkan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah wajib mengalokasikan 5 persen dari total APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk pemberdayaan masyarakat.

“Keberadaan RT dan RW perlu dilibatkan sebagai mitra terbaik kami di pemerintahan. Fungsi-fungsi RT dan RW akan dioptimalkan dengan baik,” jelasnya.

Harapannya, lanjut Dani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp200 juta per tahun yang melibatkan langsung perencanaan di tingkat RW, akan mendukung fungsi RW dan RT.

“Dari Rp200 juta tersebut, 10 persen akan digunakan untuk penunjang pelayanan administrasi kependudukan, 20 persen untuk pemberdayaan, dan 70 persen untuk pembangunan infrastruktur RW,” paparnya.

Dani juga menambahkan bahwa ke depan, tidak akan ada lagi pembangunan dengan anggaran yang tidak maksimal seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Ke depannya, setidaknya Rp140 juta akan dialokasikan untuk pembangunan, dan RW akan berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan,” tuturnya.

Sementara itu, Fitria Pamungkaswati mengatakan bahwa pasangan Dani-Fitria akan menggunakan mekanisme penganggaran yang melibatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

“Kami akan menyesuaikan bentuk pembangunan masyarakat tingkat RT dan RW sesuai dengan kebutuhan masing-masing RW. Regulasi yang ada juga sangat memungkinkan hal ini,” kata Fitria.

Fitria memastikan bahwa, meskipun sebelumnya fokus ada di tingkat kelurahan, bersama Dani-Fitria mereka ingin mengalihkan fokus perencanaan ke tingkat RT dan RW.