Pilkada 2 Paslon Rawan Konflik

pilkada 2 paslon rawan konflik majalengka - pilkada majalengka 2024 diperkirakan akan menghadapi tantangan besar terkait potensi kerawanan sosial di masyarakat. dengan hanya dua pasangan calon yang bertarung, yaitu karna sobahi-koko suyoko dan eman suherman-dena m ramdhan, situasi politik di majalengka bisa menjadi lebih rentan terhadap konflik sosial. menurut akademisi uin sunan gunung djati bandung, prof dr fauzan ali rasyid msi pilkada dengan dua pasangan calon (paslon) memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi. karena, persaingan cenderung lebih tajam dan dapat menciptakan polarisasi yang berisiko memecah belah masyarakat. baca juga:gugus tugas ppa sosialisasi sekolah bebas perundungan panelis pada cawapres pemilu 2024 ini menegaskan bahwa ketegangan tidak hanya akan terjadi di antara para elit politik, tetapi juga dapat meluas hingga ke akar rumput jika tidak ada upaya preventif dari semua pihak yang terlibat. "untuk menghindari gesekan atau konflik sosial, elit partai politik pengusung kedua pasangan calon, relawan, pemerintah daerah, kepolisian, kpu, dan bawaslu harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui adu gagasan, bukan adu hoaks," ujar prof fauzan pada kamis, 5 september 2024. dekan fakultas syariah dan hukum uin bandung ini menuturkan bahwa elit politik, baik dari partai pengusung maupun relawan, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial selama pilkada. mereka diharapkan dapat mengedukasi masyarakat melalui penyampaian gagasan yang konstruktif, bukan dengan menyebarkan informasi yang dapat memecah belah atau menyesatkan. baca juga:akses pertanian makin lancar "jika birokrasi, asn, pemerintah daerah, penyelenggara, dan pengawas tidak netral, hal itu hanya akan memancing konflik. ketika ada birokrat yang menunjukkan keberpihakan, itu dapat memicu perlawanan dari pihak lain. penggunaan aparatur negara secara tidak netral dapat memperburuk situasi dan memicu resistensi dari pihak lawan, yang pada akhirnya dapat memperbesar potensi konflik," kata guru besar ilmu politik ini. seiring dengan meningkatnya suhu politik di majalengka, masyarakat diimbau untuk lebih objektif dalam menilai rekam jejak para calon pemimpin. pilkada bukan hanya tentang memilih siapa yang akan memimpin daerah, tetapi juga tentang memastikan bahwa pemimpin terpilih memiliki kapasitas dan integritas untuk memajukan daerah. masyarakat harus lebih kritis dalam menilai visi dan misi para calon, serta melihat apakah mereka memiliki rekam jejak yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan publik. baca juga:festival astra 2024 sukses beri inspirasi berkelanjutan "calon pemimpin harus siap untuk diperiksa rekam jejaknya. ini penting agar masyarakat tahu siapa yang benar-benar berjuang demi kepentingan mereka," tutur fauzan. prof fauzan juga menyoroti potensi besar majalengka untuk berkembang pesat berkat kehadiran bandara internasional jawa barat (bijb) kertajati dan kedekatannya dengan pelabuhan patimban di subang. menurutnya, majalengka memiliki peluang besar untuk go international, dengan syarat pemimpin daerah harus memiliki visi internasional yang kuat. dengan potensi ini, majalengka dapat berkembang lebih cepat dan harga barang-barang bisa lebih murah karena akses yang lebih mudah dan cepat. baca juga:proses paw dani mardani masih berjalan, penggantinya sudah mulai mempersiapkan diri namun, jika pemimpin yang terpilih tidak memiliki visi yang jelas dan hanya menikmati kekuasaan tanpa berupaya mendorong perubahan, maka majalengka akan tetap stagnan. potensi besar yang dimiliki daerah ini bisa saja terabaikan, dan masyarakat tidak akan merasakan manfaat maksimal dari infrastruktur yang sudah ada. "majalengka sekarang punya peluang besar untuk go international, asalkan pemimpinnya memiliki visi internasional. ini bisa membawa kemajuan pesat dan harga barang-barang lebih murah karena akses yang cepat," tegasnya. terkait dengan dampak putusan mahkamah konstitusi (mk) tentang pencalonan, prof. fauzan menyebut bahwa pilkada tahun ini tidak seramai yang diperkirakan karena ada kecenderungan partai politik mengambil posisi aman dengan bergabung ke partai pemenang. baca juga:ahmad syaikhu dan haru suandharu silaturahmi ke ams, ini hasilnya "setelah putusan mk, banyak partai politik yang lebih memilih bergabung dengan pemenang daripada mengusung calon sendiri. akibatnya, dinamika pilkada tidak lagi menunjukkan kompetisi yang seimbang," jelasnya. ia juga menyoroti ketidakmampuan partai politik non-parlemen dalam memanfaatkan putusan mk untuk mengusung calon sendiri. "mungkin partai politik merasa waktu pendaftaran terlalu sempit, hanya tiga hari, sehingga tidak siap mengusung calon. ini sangat disayangkan karena seharusnya partai politik bertugas merekrut calon pemimpin yang berkualitas," ujarnya. menurut prof fauzan, kondisi ini berpotensi membuat pilkada hanya menjadi rutinitas belaka, tanpa memberikan pendidikan politik yang berarti bagi masyarakat. baca juga:pasangan asih kunjungi ams, signal mendukungan di pilkada jabar 2024 "pilkada seharusnya menjadi ajang kompetisi ide dan gagasan. namun, jika yang terjadi adalah calon dadakan dan ketidakseimbangan kompetisi, maka masyarakat tidak akan mendapatkan pendidikan politik yang baik," pungkasnya. (bae)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•