MAJALENGKA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, video dukungan terhadap salah satu bakal calon Bupati Majalengka, Eman Suherman, yang disuarakan oleh sejumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Majalengka menjadi viral.
Video berdurasi 30 detik tersebut menampilkan pernyataan dukungan dari Ketua Pemuda Pancasila, Ketua KNPI, Ketua Karangtaruna, Ketua KONI, dan Ketua FKPPI secara terbuka kepada Eman Suherman, dan hal ini menjadi sorotan publik.
Salah satu sorotan datang dari Wakil Ketua DPRD Majalengka, H Asep Eka Mulyana, yang akrab disapa Jipep.
BACA JUGA:Oki Jadi Pembina Upacara HUT RI ke-79 Bersama Manajemen dan Karyawan Grage Grup
Ia mengungkapkan bahwa keterlibatan Ketua DPD KNPI Majalengka dianggap telah membawa nama organisasi ke dalam politik praktis, yang dinilai melanggar konstitusi organisasi.
Menurut Jipep, pernyataan dukungan tersebut tidak layak diumumkan secara publik.
"Ketua KNPI Majalengka sebaiknya mundur dari jabatannya jika terlibat dalam dukung-mendukung di Pilkada," tegas Jipep kepada media pada Senin 19 Agustus 2024.
BACA JUGA:Operasi Patuh Pajak, Karena Tidak Membayar Pajak, BPKPD Pasang Stiker
Ia menambahkan bahwa Ketua DPD KNPI Majalengka dan jajarannya seharusnya menjaga netralitas, terutama menjelang tahun politik.
Meskipun pengurus memiliki hak politik secara pribadi, KNPI sebagai organisasi harus tetap netral dan tidak memihak kepada calon atau partai politik manapun.
“Pemuda harus menjadi penyejuk, mewakili pemerintah di tahun politik mendatang. Jika ada yang mencalonkan diri dari partai apa pun, silakan. Namun, secara organisasi, KNPI harus berdiri netral,” papar politisi Partai Golkar ini.
BACA JUGA:Bawaslu Kuningan Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024
Jipep juga mengingatkan bahwa KNPI bukan sekadar organisasi biasa atau dibentuk untuk kepentingan pribadi, melainkan organisasi yang menaungi berbagai organisasi kepemudaan, termasuk yang berafiliasi dengan partai politik dan ormas lainnya.
Oleh karena itu, KNPI memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan.
“Jika secara pribadi seseorang memiliki politik masing-masing, itu tidak masalah. Namun, secara organisasi, KNPI harus tetap netral,” tegasnya.