Seperti diketahui, Dana Partisipasi Pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa SMAN 1 Cirebon memantik reaksi publik. Hal ini pertama kali muncul di akun media sosial Anggota DPR RI Dapil Cirebon Indramayu, Ono Surono.
Dalam postingan yang di-upload di medsos, Ono yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu mempertanyakan pertemuan orang tua siswa yang dilaksanakan pihak Komite Sekolah. Dari pertemuan tersebut, muncul kebutuhan rencana anggaran sebesar Rp7,434 miliar untuk pembiayaan program peningkatan standarisasi Kelas X (Kelas 10).
Sedangkan, pendanaan yang baru tersedia adalah dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat sebesar Rp1,917 miliar, serta Biaya Opersional Pendidikan (BOPD) Rp2,223 miliar. Sehingga, terdapat kebutuhan sebesar Rp3,315 miliar yang diminta kerelaannya dari partisipasi orang tua siswa.
Kebutuhan tersebut, jika dipukul rata dibagi 349 orang siswa Kelas X, maka masing-masing orang tua murid SMAN 1 Cirebon dibebankan Rp9,5 juta. Di postingan Ono, juga mengunggah bukti pembayaran dari orang tua siswa sebesar Rp7,5 juta ke rekening Bendahara Komite SMAN 1 Cirebon.
BACA JUGA:Kematian Vina dan Eky, Jaksa Tetap Yakin Pembunuhan
Menanggapi hal ini, Kepala SMAN 1 Cirebon Naning Priyatnaningsih MPd menjelaskan bahwa apa yang dipertanyakan di media sosial adalah rapat komite di tahun 2023 untuk siwa Kelas X tahun ajaran 2023-2024. Rapatnya pun bukan dilaksanakan oleh pihak sekolah.
“Kami dari pihak sekolah hanya menyampaikan program bahwa di SMAN 1 Cirebon banyak program peningkatan standar pendidikan, yang semuanya untuk kepentingan siswa. Sehingga, banyak kegiatan yang membutuhkan dana partisipasi," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/7/2024).
Naning menjelaskan, pada praktiknya, partisipasi dari orang tua siswa sifatnya tidak mengikat. Dengan nilai Rp9,5 juta, pada kenyataannya, banyak orang tua siswa yang tidak membayar sama sekali. “Alhamdulillah banyak orang tua yang mengajukan keringanan dan banyak juga yang dibebaskan alias tidak mesti bayar sama sekali. Kalau angka Rp7,5 juta juga bagi yang mampu dan mau membayar," ungkapnya.
Kemudian, jelas Naning, pembayaran dana partisipasi tersebut juga tidak dikumpulkan oleh pihak sekolah, tetapi langsung ke Komite Sekolah. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme partisipasi dalam pembiayaan pendidikan yang diatur pemerintah. “Partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah, tidak lewat sekolah," jelasnya.
BACA JUGA:Kata Hakim Usai Sidang PK Saka Tatal: Bebas Berbuat, tapi Ada Hisab setelah Kematian
Sementara Humas Komite Sekolah SMAN 1 Cirebon Iing Ismail mengapreasi apa yang dipertanyakan oleh Ono Surono melalui media sosial. “Beliau kan menanyakan apakah sumbangan ini sesuai undang-undang atau tidak. Jadi kami mengapresiasi. Perlu diluruskan bahwa rapat tersebut berlangsung tahun kemarin, sekitar semester pertama tahun ajaran 2023-2024," kata Iing Ismail dalam keterangan kepada media.
Menurutnya, apa yang telah dilakukan pihak komite dan disepakati sebagian besar orang tua siswa, juga telah sesuai dengan mekanisme Pergub Jabar No 44 dan 75 Tahun 2022. Aturan tersebut mengatur pemenuhan anggaran sekolah yakni bukan hanya BOS dan BOPD.
Sayangnya, BOS dan BOPD tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan siswa. Apalagi di sekolah seperti SMAN 1 Cirebon. Dia juga menyampaikan kritik sistem BOS dan BOPD pemerintah, yang besarannya dipukul rata dan dihitung per siswa. Padahal kebutuhan setiap sekolah berbeda.
“SMA 1 kan sekolah juara, berapa kali piala bergilir Popkota. Masa iya sekolah tidak bisa memberikan dana. Sedangkan untuk jadi juara kan harus latihan, supporting system. Itu baru satu sisi, baru Popkota. Belum O2SN, dan lomba-lomba yang lainnya," ujar Iing Ismail.
BACA JUGA:CIMB Niaga Kembangkan Produk Berbasis Digital
Terkait dengan angka yang munculnya nilai partisipasi yang dibebankan ke orang tua siawa sebesar Rp9,5 juta, Iing menyebutkan jika dalam musyawarah tersebut, disepakati nilainya hanya Rp7,5 juta. Itu pun bagi yang mampu dan bersedia dengan kerelaan berpartisipasi.