KUNINGAN- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan menggelar rapat koordinasi (rakor) menghadapi bencana hidrometerologi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, pada Kamis 25 Juli 2024.
Berlangsung di Aula Wisma Pepabri, Desa Linggasana, Kecamatan Cilimus, peserta rakor terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, TNGC, Perhutani, Damkar, pegiat lingkungan, pemcam dan pemdes yang memberikan sumbang saran terkait kemungkinan terjadinya kebakaran hutan serta upaya pencegahannya.
Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat menyatakan, menimbang hasil prakiraan musim kemarau berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG), wilayah Jawa Barat kemungkinan akan mengalami kekeringan dalam kurun waktu lama.
Kemudian juga akan mengalami curah hujan rendah yang berpengaruh pada ketersediaan air bersih, serta menimbulkan potensi kebakaran hutan dan lahan.
“Maka dipandang perlu untuk melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi penanganan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kuningan.
Berdasarkan data kekeringan pada tahun 2023 periode 16 September sampai dengan 24 Oktober 2023, ada 9 kecamatan, 16 desa dan 5.247kk 13.980 jiwa terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih,” papar Raden Iip Hidajat, Kamis 25 Juli 2024.
Total distribusi air bersih yang dilakukan pemerintah daerah oleh BPBD, kata Iip, tercatat sebanyak 417.000 liter. Kemudian distribusi air bersih dilakukan oleh pihak-pihak lain di antaranya TNI, Polri, PDAM, PMI, Baznas, DT Peduli, NU, Muhammdiyah, dan CSR dari BRI, BJB serta pihak lainnya dengan total distribusi air mencapai 1,5 jt liter air bersih.
Untuk sebaran kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 periode Juni-September 2023, berada di 15 kecamatan 33 desa dengan luas area terdampak sekitar 239 hektare.
“Berdasarkan data kejadian di atas, serta hasil monitoring evaluasi pemetaan daerah rawan bencana diperlukan langkah-langkah terpadu, kongkret, terintegrasi oleh semua pihak terkait untuk memitigasi. Juga meminimalisir potensi dampak dari ancaman bencana yang terjadi pada fase siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan,” papar Iip.
Pj bupati berharap agar rakor ini dapat menjadi kesepakatan dan komitmen bersama sehingga menyamakan persepsi dan sinergitas dalam pengurangan risiko bencana. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan secara cepat, tepat, terpadu, dan berkesinambungan.