Skema pembiayaan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) regional di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon bisa menggunakan beberapa metode. Jika melihat yang sudah berjalan di Jawa Barat, maka skemanya adalah proyek kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Hal ini yang kemudian sudah dilaksanakan di dua lokasi, yakni TPPAS Legok Nangka dan TPPAS Nambo.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Mujiarto ST saat dikonfirmasi Radar Cirebon terkait skema pembangunan TPPAS Regional Cirebon. Menurut dia, pembangunan tersebut tidak dilakukan tahun ini, karena TPPAS Cirebon sendiri tidak masuk dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Ia menyebut, skema pembiayaan pembangunan bisa dilakukan seperti TPPAS Legok Nangka dan TPPAS Nambo.
"Bisa sharing antara pemerintah dan swasta, atau murni investor. Yang jelas, belum bisa tahun ini, karena pembahasan di Banggar tidak ada untuk pembahasan terkait TPPAS di Cirebon," ujarnya kemarin.
Daerah, kata dia, dalam hal ini Pemkab Cirebon dan sekitarnya, tidak perlu risau. Jika merupakan proyek provinsi, maka ia pastikan, daerah akan menjadi user saja atau dari sisi pemanfaatannya saja. "Yang kita dorong adalah, nantinya, agar tipping fee atau biaya yang timbul dari pengiriman sampah ke TPPAS tersebut tidak memberatkan pemerintah daerah," imbuhnya.
BACA JUGA:Sukses Tanam 7 Ribu Bibit Cabai Keriting di Desa Sukadana
Di lokasi yang sudah berjalan, kata Bambang, penerapan tipping fee tersebut nantinya berupa sharing antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten atau kota. "Kita di legislatif tentunya akan mendukung upaya yang digagas untuk kepentingan masyarakat. Yang kita harapkan, tipping fee ini jangan sampai memberatkan atau membebani APBD," jelas dia.
Persoalan sampah, kata Bambang, menjadi salah satu persoalan yang harus optimal penyelesaiannya. Banyak daerah yang mengalami persoalan sampah, sehingga keberadaaan TPPAS regional di Cirebon tersebut mampu menjadi solusi permasalahan sampah yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya berama tim dari Zhejiang Weiming Environtment tiba di lokasi titik yang akan dijadikan TPPAS regional di Desa Walahar, Senin (22/7), sekitar pukul 16.30. Wahyu sempat berdiskusi dengan tim dari Zhejiang dan Pemprov Jawa Barat, membahas bagaimana nanti pola pengelolaan TPPAS tersebut.
Menurut dia, saat ini kegiatan tersebut merupakan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga nantinya, untuk pengelolaan TPPAS regional tersebut menunggu petunjuk atas fasilitasi Pemprov Jawa Barat.
BACA JUGA:Orang Tua Punya Tanggung Jawab Besar Mendidik Anak
"Kalau memang pengelolaannya dilimpahkan ke kabupaten, tentu bukan persoalan. Tapi itu menunggu petunjuk dari provinsi nantinya," beber dia.
Kunjungan ke Desa Walahar, kata dia, baru tahapan awal. Ia datang bersama tim dari luar negeri untuk melihat kondisi di lapangan. Berdasarkan presentasi yang disampaikan oleh tim tersebut, untuk luasan 8 hektare saja, mampu mengolah sampah sampai dengan 2.000 ton per hari.
"Saya kira ini akan sangat cukup membantu kondisi penanganan sampah bagi Cirebon Raya. Di mana, nantinya, sampah dari Kota Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Kabupaten Cirebon sendiri sebagai tuan rumah, diolah di sana," jelasnya.
Produksi sampah Kabupaten Cirebon itu 1.200 ton per hari. Sebagian sudah dikirim ke TPPAS Kubangdeleg. Nantinya, kalau ini sudah beroperasi, sampah dari wilayah barat akan dikirim ke TPPAS, regional sehingga akan lebih efisiensi menghemat biaya. "Harapan kita, nanti tidak akan ada tiping fee untuk pengiriman sampah. Kalaupun ada, harapannya kecil, sehingga tidak memberatkan biaya," katanya.
BACA JUGA:Pelayanan BPN Disorot Pemkab