CIREBON- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tengah menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan bisa optimal.
Sektor-sektor yang berpotensi bisa ditingkatkan kini sedang dalam tahap reformulasi untuk merealisasikan capaian sesuai target yang sudah ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Hj Sri Wijayawati SSos MSi saat dihubungi Radar Cirebon, kemarin.
BACA JUGA:Ribuan Pencaker Serbu Job Fair
Menurutnya, instrumen dari PAD sangat vital untuk menopang banyak program yang ada di Kabupaten Cirebon.
“PAD kita itu Rp934 miliar, terdiri dari pajak sebesar Rp389 miliar dan Rp545 miliar dari retribusi (BLUD, red), yang BLUD ini kembali ke mereka sendiri,” ujar Sri.
Mantan Kabag Umum Setda Kabupaten Cirebon tersebut mengakui, jumlah PAD tersebut masih belum optimal, ada beberapa sektor dan potensi PAD yang masih terus digarap agar peningkatan PAD signifikan.
“Kita masih terus rapat-rapat dan koordinasi, reformulasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan PAD,” imbuhnya.
BACA JUGA:Becak Jepang Semarakkan Anniversary Vihara Dewi Welas Asih
Terkait pernyataan Pj Bupati, tentang masih rendahnya capaian retribusi dari DPUTR dan DLH, Sri menyebut, itu menjadi bahan evaluasi yang dilakukan agar capaian di dinas terkait bisa optimal.
“Kalau kemarin hasil dari rapat koordinasi di DPUTR itukan ada retribusi, di bidang PBG, mungkin belum optimal karena ada beberapa kendala, sama seperti di DLH juga ada yang kaitan retribusi yang belum optimal,” ungkapnya.
Sementara itu, sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Cirebon mengeluhkan turunnya alokasi anggaran dinas. Hal tersebut dikawatirkan berpengaruh pada performa SKPD, khususnya yang telah kait dengan pembangunan.
BACA JUGA:Musim Kemarau Fokus Normalisasi Drainase
“Anggaran banyak yang dipangkas, ini khawatir menggangu performa dinas,” beber salah seorang sumber Radar Cirebon di internal Pemkab Cirebon yang enggan dikorankan.
Terpisah, Sekretaris Bapelitbangda Imanul Hakim mengatakan, saat ini ada penurunan pagu anggaran di sejumlah SKPD.