Pemerintah Kabupaten Kuningan kini tengah fokus untuk mengkaji APBD 2024 agar lebih efektif. Hal ini sebagai upaya untuk menekan potensi gagal bayar yang terjadi di tahun 2023.
Memang potensi gagal bayar masih membayangi APBD 2024. Meski begitu, kini pemerintah daerah justru akan mendahulukan alokasi anggaran untuk kewajiban gaji dan tunjangan pegawai ASN.
Terlebih, pemerintah daerah berencana mengalokasikan anggaran di APBD 2024 secara penuh untuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Termasuk alokasi anggaran untuk pembayaran TPP maupun Tambahan Penghasilan Guru (TPG) yang sempat tertunggak di tahun 2023.
“Jadi sesuai aspirasi, kita sudah putuskan nanti di APBD 2024 untuk gaji dan tunjangan ASN akan kita full-kan alokasi anggaran sesuai ketentuan. Gaji 14 bulan, TPP kurang lebih 13 bulan ditambah 3 bulan yang tertunggak di tahun 2023,” kata Sekda Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi.
Sebab hingga Senin (11/12), pembayaran TPP ASN yang tertunggak masih tersisa 3 bulan. Sehingga sisa tunggakan akan segera diselesaikan di tahun mendatang.
“Iya kita akan selesaikan nanti di tahun 2024. Jadi nanti kita alokasikan TPP 13 bulan plus yang 3 bulan menunggak, karena 3 bulan itu yang dari tahun 2022,” ujarnya.
Dia berkomitmen, tidak akan mengulang mekanisme gali lubang tutup lubang. Sehingga kini akan dikoreksi secara betul-betul sesuai saran BPK, sehingga akan dituntaskan dulu kewajiban gaji dan TPP ASN.
“Termasuk TPG ya untuk guru akan kita selesaikan, ada yang tertunggak 1 bulan. Sekarang kita rekonstruksi kembali APBD 2024 yang lebih berpihak ke masyarakat, arahan dari pimpinan yakni kewajiban-kewajiban kepada ASN kita selesaikan,” ungkapnya.
BACA JUGA:Lewat Program Unggulan Jaket, Pemkab Indramayu Berhasil Setarakan Pendidikan Ribuan Warga
Tak hanya itu, pihaknya akan pula fokus dalam program kaitan kemiskinan, stunting hingga inflasi daerah. Mudah-mudahan meski APBD Kuningan belum begitu baik, namun akan lebih diefektifkan.
Soal potensi gagal bayar di APBD 2024 apakah akan terjadi, Ia berharap, tidak terlalu besar apabila itu terjadi. “Kalau itu (gagal bayar) masih dihitung, mudah-mudahan tidak besar,” tukasnya.
Sekali lagi, Ia berharap, meski APBD 2024 masih hampir sama dengan APBD 2023, namun akan dicoba mendesain anggaran agar lebih efektif. (ags)