CIREBON- Ada rupa-rupa keluhan warga yang disampaikan saat tim Pemilu Awal Radar Cirebon menyambangi RW 05 dan 07 Pancuran, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon.
Jalan rusak, banjir, saluran mampet, hingga rumitnya proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) adalah di antara beberapa aspirasi yang disampaikan warga Pancuran. Mereka berharap calon walikota dan wakil walikota mendatang dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Mulyanto misalnya. Warga RT 05 RW 07 Kelurahan Sukapura itu menyampaikan bahwa jalan rusak menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh para calon walikota mendatang. “Bisa dilihat jalan di depan (Jalan Pancuran), itu banyak yang rusak dan berlubang. Kalau sehabis hujan itu banyak sekali genangan," kata Mulyanto kepada Radar Cirebon, Jumat lalu, 5 Juli 2024.
Selain jalan, kata Mulyanto, buruknya drainase atau saluran air di kawasan itu juga kerap menimbulkan banjir.
BACA JUGA:Eti Unggul Telak pada Pemilu Awal di Kelurahan Sukapura Kota Cirebon
“Kalau musim hujan itu bisa banjir sampai ke betis. Surutnya agak lama. Kalau misalkan drainasenya bagus, mungkin surutnya bisa lebih cepat," ungkap Mulyanto.
Senada dikatakan Bambang, warga RT 03 RW 07 Pancuran. Rumah Bambang sendiri tak jauh dari kali kecil di sekitar Pancuran. Ia berharap ke depan selalu ada pengawasan dari pemerintah, terutama agar tak ada yang membangun atau mendirikan bangunan di sekitar kali.
“Kalau saya sih titip perbaikan jalan sama benahi kali-kali kecil. Harus diawasi juga dari pemerintah, jangan sampai ada yang membangun di pinggir kali karena bisa menyebabkan banjir,” ujarnya.
Saluran air, kata Bambang, juga sangat penting untuk diperbaiki. “Jadi kalau perbaiki jalan, salurannya gak diperbaiki ya percuma. Pasti air gak bisa mengalir dan jalan cepat rusak. Jadi harus dua-duanya. Ya jalannya diperbaiki, ya salurannya juga,” tegasnya.
BACA JUGA:Putusan Sidang Praperadilan Pegi Setiawan, Hakim Tegaskan Objektif
Sementara warga lainnya, Dwi, menyampaikan keluhannya terkait dengan proses PPDB SMP Online, beberapa waktu lalu. Ia mengaku harus pontang-panting agar bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah pilihan.
“Kemarin daftar ke SMPN 5 Cirebon yang memang paling deket dari sini. Daftar dari Jalur Afirmasi KETM pakai KIP (Kartu Indonesia Pintar), dibilang datanya nggak valid. Padahal kartu itu sudah dipakai selama sekolah SD. Kok bisa dibilang tidak valid," kata Dwi keheranan.
Ia pun kemudian diminta untuk memperbaiki data ke Dinas Sosial Kota Cirebon. Dari sana, ia mendapat surat keterangan yang menyatakan bahwa ia termasuk warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian ia juga mendatangi Dinas Pendidikan Kota Cirebon untuk melakukan perbaikan data. Namun sayangnya, di sana ia tak bisa bertemu dan tak dilayani siapapun.
BACA JUGA:Kemeriahan Hari Jadi Cirebon di RW 15 Kalijaga, Suhendrik Hadir dan Bacakan Puisi Cirebon Asyik
“Kemarin pontang-panting banget daftar PPDB. Kami berharap proses PPDB berlangsung adil dan transparan serta tidak menyusahkan orang tua. Mudah-mudahan calon Walikota Cirebon ke depan bisa menyelesaikan masalah ini,” harapnya. (awr)