Berdasarkan laporan BPS pada Maret 2023 bahwa angka kemiskinan nasional masih 9,36 persen, persentase tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara termiskin keempat di Asia Tenggara.
Untuk mengatasi masalah korupsi dan dampaknya terhadap kemiskinan, Indonesia memerlukan reformasi yang komprehensif dalam sistem hukum dan pemerintahan.
Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu harus menjadi prioritas utama. Pejabat korup harus dihukum dengan tegas, bila perlu bisa meniru China dan Iran dalam penegakan hukumnya untuk para koruptor, sehingga memberikan efek jera dan memperkuat integritas institusi publik.
BACA JUGA:Baliho Sudah Tersebar Dimana-mana, Eh... Sekarang Abraham Mengundurkan Diri dari Bacabup
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana negara.
Selain penegakan hukum, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi juga sangat penting dilakukan, bukan sekadar teori tapi prakteknya harus menyentuh semua elemen masyarakat.
Masyarakat harus dididik untuk memahami dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas serta etika dalam kehidupan sehari-hari.
Diseminasi anti-korupsi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk media, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah, harus terus digalakkan untuk membangun budaya anti-korupsi.
BACA JUGA: Tugas Pantarlih Lakukan Coklit Untuk Pastikan Data Pemilih Akurat dan Terkini
Pada intinya praktik korupsi itu didorong atas kebutuhan dasar manusia, yaitu persoalan perut dan di bawah perut. (*)
*Mahasiswa IPB asal Cirebon