Abdullah Azwar Anas juga berharap kepala daerah dapat melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
Bahkan, secara khusus, Abdullah Azwar Anas menugaskan Deputi dan Asisten Deputi Pelayanan Publik untuk melakukan survei dan mengecek langsung kondisi di lapangan guna melihat apakah indikator-indikator pelayanan publik berjalan atau tidak.
Menurut Azwar Anas, saat dirinya melakukan pengecekan di lapangan terdapat beberapa MPP yang diresmikan secara daring belum menjalankan ketentuan-ketentuan seperti yang menjadi syarat beroperasinya MPP.
“Kita akan melakukan grounded atau menurunkan statusnya tidak lagi masuk sebagai kategori MPP melainkan cukup menjadi pelayanan satu pintu saja,” tegasnya.
BACA JUGA:Kasus Dana Tabungan dan Deposito Nasabah, Jaksa Obok-Obok Perumda Bank Cirebon
Walaupun begitu, dengan diresmikannya 15 MPP pada kesempatan ini, Azwar Anas berharap seluruh kepala daerah beserta jajarannya dapat melaksanakan tugas serta indikator-indikator pelayanan publik.
Sehingga, kehadiran MPP tersebut dapat memberikan dampak terhadap birokrasi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik makin meningkat.
“Peresmian MPP merupakan suatu tanda bahwa MPP telah layak beroperasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga komitmen dalam memberikan pelayanan pun harus konsisten dilakukan,” pungkasnya. (oni/rls)