CIREBON-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon menilai, pemerintah daerah belum 100 persen mendongkrak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. Padahal, kenaikan PAD menjadi barometer kemajuan suatu daerah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan SE mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas pencapaian target terrealisasinya anggaran 2023 di angka 97,05 persen atau senilai Rp4.139.207.910.770 dari pelaksanaan pendapatan daerah dianggarkan senilai Rp4.017.267.994.687.
“Harapan kami kedepan realisasi serapan anggaran bisa lebih maksimal dan sempurna. Karena kami melihat, dalam nota pertanggungjawaban anggaran 2023 pencapaian target pendapatan daerah sudah sangat maksimal, bahkan indeks pencapain melebihi dari target yang direncanakan, karena PAD terealisasi 100,75 persen,” kata Yoga.
Menurutnya, kenaikan PAD menjadi barometer kemajuan suatu daerah. Sayangnya, potensi PAD di Kabupaten Cirebon belum terdongkrak secara maksimal.
BACA JUGA:Peristiwa Kebakaran Rumah Mendominasi
Oleh sebab itu, lanjut Yoga, ada beberapa masukan dan otokritik terkait faktor yang menjadi kendala kenapa PAD di APBD dalam setiap tahunnya.
“Salah satunya kami menekankan kepada Dinas PUPR, yang menjadi liding sektor peningkatan PAD pada sektor PBG, agar lebih mengefektikan proses perizinan yang tetap mengkedepakan akuntabiltas, serta prosedur standar perizinan yang mudah, bukan dengan membuat aturan sendiri,” terang Yoga.
Yang prinsipnya, lanjut Yoga, tidak mempersulit dan mempermudah proses perizinan PBG, ringkas efektif dan mudah.
Tapi, ketika Dinas PUTR mempersulit izin, membuat aturan sendiri serta bertele-tele dalam pelayanan perizinan, akan berimbas larinya para investor yang ingin berkontribusi di Kabupaten Cirebon dan berdampak tidak meningkatnya PAD.
BACA JUGA:Jalan Rusak Berat Pakai Konstruksi Beton
“Birokrasi yang bertele-tele, ribet dan tidak efektif, berpengaruh besar terhadap serapan anggaran. Faktanya pada akhir tahun, kegiatan yang menumpuk dan terjadi angka silpa yang signifikan,” kata Yoga.
Sebagai contoh, alur admnistrasi dari SPM ke SP2D rentan waktu serta alurnya tidak efektif dan terkesan menghambat. “Usul kami untuk Pj Bupati kedepan bisa memangkas serta memusnahkan, arus administrasi yang ribet dan bertele-tele terkhusus di Dinas PUPR,” ungkapnya.
Yoga juga mengungkapkan, dalam nota keuangan APBD 2023 belanja jalan, irigasi, jaringan dan belanja gedung dan bangunan serapannya belum maksimal terealisasi, yang seharusnya terkait program infrastruktur jalan menjadi prioritas.
Sementara fakta di lapangan masih banyak masyarakat mengeluh tentang infrastruktur jalan yang rusak parah, serta bangunan banguan sekolah baik SD dan SMP yang tidak layak untuk pelaksanaan belajar mengajar.
BACA JUGA:Pantai Kota Cirebon Bebas Sampah