BACA JUGA:Gunakan Pendorong Kursi Resmi
Diberitakan sebelumnya, upaya pemerintah dalam menekan angka stunting menemui kendala. Pasalnya, di lapangan para kader Posyandu sebagai garda terdepan pengentasan stunting terkendala keterlambatan dropping Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Padahal, PMT ini sangat penting disalurkan dalam kegiatan Posyandu yang digelar oleh para kader untuk menunjang gizi balita. Namun, sampai bulan Mei ini, PMT belum juga turun.
Di sisi lain, kegiatan Posyandu harus tetap berjalan. Sehingga, selama lima bulan ini, ketika melaksanakan kegiatan Posyandu di lapangan, para kader terpaksa harus mencari dana talangan untuk memenuhi PMT bagi balita.
BACA JUGA:SD Islam Al Azhar 3 Cirebon Gelar Tasyakur dan Khotmil Quran
Selama lima bulan melaksanakan Posyandu di tahun 2024 ini, para kader berusaha menalangi kebutuhan penyediaan PMT.
Ketua LPM Kelurahan Kejaksan, Arie Setyawan, menjelaskan bahwa keluhan ini muncul saat rakor lintas sektor di Kelurahan Kejaksan beberapa waktu lalu.
“Di tengah gencarnya upaya Pemkot menekan angka prevalensi stunting, miris bahwa anggaran untuk intervensi gizi melalui PMT malah tak turun-turun,” ujar Arie Setyawan, Senin 20 Mei.
Dia menyebutkan bahwa Kelurahan Kejaksan memiliki angka prevalensi stunting tertinggi di Kota Cirebon, dengan angka 21,98 persen.
BACA JUGA:Tombokan Posyandu Diganti
Namun, intervensi melalui PMT dalam program Posyandu ini seperti tidak diperhatikan, sehingga selama lima bulan melaksanakan Posyandu, para kader terpaksa menggunakan dana pribadi, urunan, bahkan dana pinjaman ke koperasi.
“Penurunan stunting ini masuk dalam RPD 2024-2026, tapi dukungan untuk PMT saja seperti ini,” keluh Arie.
Dia mengaku bahwa ketika berkoordinasi dengan Posyandu di kelurahan-kelurahan lainnya, ternyata kasusnya sama, di mana anggaran untuk PMT yang turun dari APBD melalui Dinas Kesehatan sampai lima kali Posyandu belum juga direalisasikan.
BACA JUGA:Ridwan Kamil: Saya Bersaksi Pak Acep Orang Baik
“Per posyandu ada anggarannya 300 ribu rupiah. Di Kota Cirebon ada 345 Posyandu, sehingga untuk PMT satu bulan perlu 103.500.000 rupiah. Dari Januari hingga sekarang sudah lima bulan, berarti sudah mencapai 500 juta rupiah,” jelas Arie.
Beberapa kader yang masih ingin berjuang pun terpaksa melakukan merger Posyandu, dengan maksud agar biaya untuk PMT tidak terlalu besar, tetapi kualitas PMT akan berkurang.