Pemekaran Cirebon Timur Langsung Ditindaklanjuti, Besok Masuk Paripurna

“Kementerian prinsipnya tidak melarang dalam konteks apapun. Kita harus tetap berproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah harus melalui proses persetujuan Bersama, yakni antara DPRD dengan Bupati," terangnya. 

Adapun soal moratorium pemekaran, kata Teguh, bukan dalam konteks di DPRD. Sebab, domain itu ada di pemerintah pusat. (*)