CIREBON - Oleh karena itu pemerintah daerah Kota Cirebon mendorong Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar untuk melakukan ekspansi bisnis kebutuhan pangan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Pj Walikota Agus Mulyadi. Menurutnya, penting bagi Perumda Pasar untuk mengembangkan bisnis kebutuhan pangan guna membantu pemerintah daerah menekan tingginya harga kebutuhan pokok di pasar.
Agus mencontohkan hadirnya Warung Peduli Inflasi (Waduli) yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon di Pasar Jagasatru, setidaknya dapat membantu masyarakat.
”Harga telur saat ini masih tinggi, oleh karena itu Perumda Pasar harus mampu mengembangkan bisnis kebutuhan pangan,” ujarnya.
BACA JUGA:Pesan Sosio Religius
Bagi Agus, pengembangan bisnis kebutuhan pangan oleh Perumda Pasar dapat membantu dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat.
Ia juga berharap agar Cirebon di masa depan memiliki food station sehingga dapat menjadi lokasi belanja barang pangan.
Oleh karena itu, ia berharap Perumda Pasar sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memainkan peran penting dalam memetakan jalur distribusi komoditas dan memangkas rantai penyaluran menjadi lebih efisien.
”Secara bertahap, kita akan mendorong BUMD pangan, sehingga tidak hanya mengelola pasar tetapi juga memiliki peran dalam pola distribusi pangan di Kota Cirebon,” tegasnya.
BACA JUGA:Membangun untuk Bertumbuh
Oleh karena itu, kehadiran Waduli diharapkan dapat memenuhi empat strategi dari TPID, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, komunikasi efektif melalui transparansi harga, dan kerjasama antar daerah.
”Seperti di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri nanti, penting bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon, TPID, dan semua pihak untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan,” terangnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Anton Pitono, menyatakan bahwa Waduli merupakan bagian dari tindak lanjut kesepakatan kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.
”Waduli merupakan hasil kerjasama antar daerah, yaitu lima kabupaten dan kota melalui skema Bisnis to Bisnis (B2B), yang bertujuan menjadi pusat distribusi yang menghubungkan produsen dengan pedagang,” ujarnya.
BACA JUGA:Raperda RTRW Dinego “Orang Pusat”