CIREBON - Dalam beberapa bulan terakhir, hampir setiap sudut ruang publik dipenuhi oleh alat peraga kampanye (APK), baik yang berisi konten capres-cawapres, caleg, atau parpol.
Masa pemasangan APK tersebut akan berakhir kurang dari satu pekan lagi, menjelang 10 Februari, atau sebelum memasuki masa tenang jelang tanggal pemilu.
Persoalan yang muncul adalah akumulasi limbah sisa APK yang diprediksi akan terjadi.
Dengan jumlah APK yang terpasang di setiap sudut ruang/publik, hampir tidak mungkin untuk semua APK tersebut dicopot dan dibersihkan secara mandiri oleh para pemasangnya.
BACA JUGA:Ketua KPU Melanggar Etik karena Terima Pendaftaran Gibran sebagai Cawapres, Ini Sanksinya
Diperkirakan, limbah bekas APK ini akan mencapai puluhan ton. Mulai dari baligo/banner yang mengandung konten, kayu dan bambu sebagai bingkai, hingga paku dan kawat sebagai alat pengikatnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sendiri menawarkan lahan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur untuk menampung limbah APK tersebut, setelah ditertibkan oleh petugas yang berwenang.
Penjabat Walikota (Pj Walikota) Cirebon, Drs Agus Mulyadi MSi, menjelaskan bahwa untuk penertiban APK secara masal, pihaknya sedang menunggu rapat koordinasi dengan unsur penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon.
“Kami menunggu rapat koordinasi lintas sektoral untuk penertiban massal, termasuk persiapan menghadapi masa tenang dan hari pemungutan suara,” ungkapnya.
BACA JUGA:CalegFest Hadirkan 7 Caleg dari 7 Parpol
Rencananya, rapat koordinasi lintas sektoral tersebut akan diselenggarakan sebelum tanggal 8 Februari, atau sebelum libur panjang cuti bersama Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek.
Dalam rapat tersebut, akan dibahas rencana penertiban APK secara masal. Sebab, mulai tanggal 11 Februari pukul 00.00, semua sudut ruang publik di Kota Cirebon dan lingkungan permukiman diharapkan bersih dari APK.
“Namun, kami memberi kesempatan kepada partai politik, caleg, dan tim pemenangan capres di Kota Cirebon untuk menurunkan APK secara mandiri,” tambahnya.
Persoalan lainnya adalah menentukan lokasi penampungan limbah APK. Agus Mulyadi menawarkan kawasan sekitar TPA Kopiluhur, yang merupakan aset milik pemkot, sebagai tempat penampungan APK hasil penertiban masal.
BACA JUGA:Petani Tebu Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran