Mahfud MD Mundur, Singgung soal Etika

Rabu 31 Jan 2024 - 20:40 WIB
Reporter : Eep F
Editor : Eep F

BACA JUGA:Kasus Penghilangan Nyawa di Koperasi BMI Grup, Kapolresta Cirebon: Pelaku Mengaku Sering Dimarahi

“Mundurnya Mahfud MD merupakan pukulan politik sekaligus bentuk mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan Jokowi,” kata Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Rabu 31 Januari 2024. 

Khoirul Umam berpendapat, Mahfud MD telah melakukan serangan terbuka berkali-kali terhadap kepemimpinan Jokowi dalam sesi debat kandidat cawapres. Dengan keluarnya Mahfud dari kabinet, kata Khoirul Uman, Mahfud akan lebih leluasa melakukan serangan kepada pemerintah.

“Mahfud kini tidak lagi memiliki beban moral-etik jika dirinya hendak melakukan serangan lagi pada pemerintahan, di mana ia berada di dalamnya selama ini,” kata Khoirul Umam.

Mundurnya Mahfud, lanjut Khoirul Umam, kemungkinan telah dinantikan Presiden Jokowi yang terusik dengan zona nyamannya. “Di mana tokoh yang selama ini ia percaya sebagai Menkopolhukam kini justru berbalik menyerang pemerintahan yang dipimpinnya karena perbedaan arah kepentingan politik praktis,” ujarnya. 

Khoirul Umam juga menilai keputusan Mahfud MD melepas jabatan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju sebagai representasi sikap dari PDI Perjuangan. “Keputusan Mahfud mundur ini juga merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian lantang menyatakan perang terbuka pada Jokowi,” ucapnya. 

BACA JUGA:Revisi Perda RTRW Kabupaten Cirebon Molor Dua Tahun, Bupati Yakin Beres sebelum Lengser

“Pertanyaan selanjutnya, jika keputusan Mahfud mundur direstui Ketum PDIP Megawati, lalu apakah 7 pos Menteri dan Wakil Menteri PDIP di kabinet Jokowi saat ini juga akan diminta mundur, ataukah tetap diarahkan untuk bertahan di pemerintahan Jokowi?” imbuhnya.

Menurut Khoirul Umam, jika kader banteng lain di kabinet tidak mengikuti jejak Mahfud, maka publik meragukan sikap oposisi PDIP terhadap pemerintahan Jokowi. “Jika ternyata PDIP memilih membiarkan para menteri dan wakil menterinya bertahan di pemerintahan, hal itu mengindikasikan terjadinya inkonsistensi sikap politik PDIP, yang seolah terkesan nyari aman dan nyaman jelang pertempuran politik 2024 ini,” tutupnya. (rm/jpnn/rc) 

Kategori :