CIREBON - Kenapa warga Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tiba-tiba keluar wilayah menjelang Pemilu 2024, padahal nama mereka sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPUD Kota Cirebon?
Dan, mengacu data yang berhasil dihimpun Panwascam Kesambi, hingga H-30 pemilu, warga Kecamatan Kesambi yang tercatat ke dalam Daftar Pemilih Tetap, tapi memilih keluar sebanyak 557 orang.
Walaupun ada calon pemilih yang keluar, Panwaslu Kesambi juga mencatat pemilih yang masuk ke Kecamatan Kesambi sebagai calon pemilih.
Hasil rekapitulasi tercatat ada ratusan orang. “Yang masuk juga ada sebanyak 448 orang," Ketua Panwaslu Kecamatan Kesambi, Sunarto.
BACA JUGA:Alasan Kabupaten Cirebon Tidak Membentuk Desk Pemilu, Kok Bisa?
Kajadian ini muncul saat Panwaslu Kecamatan Kesambi menyampaikan evaluasi pelaksanaan persiapan pemilu, hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kesambi.
“Keluarnya mereka dari Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Kesambi, ada beberapa faktor. Mulai dari pindah tempat kerja, hingga menempuh pendidikan ke luar kota,” bebernya.
Sunarto menambahkan, pada saat memberikan Bimtek kepada para petugas PTPS, pihaknya sudah menyampaikan agar mereka bersiap-siap, melekat melakukan pengawasan tahapan pemilu.
“Kita juga sudah sampaikan, agar 239 PTPS di Kecamatan Kesambi bisa bersinergi, dan siap bertugas,” tandasnya.
BACA JUGA:Ini Kesulitan Warga Dalam Mencoblos di Pemilu
Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (HP2HM) Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri berharap 1.026 anggota PTPS yang sudah dilantik, bisa langsung menyesuaikan diri bekerja melakukan pengawasan.
Tidak hanya itu, Fajri mengingatkan agar nomor kontak para petugas PTPS bisa on call selama 24 jam, karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi selama masa tahapan krusial ini.
Menurutnya saat ini pengiriman logistik masih berlangsung. Bawaslu minta PTPS ikut memastikan keamanan pendistribusian logistic tersebut.
BACA JUGA:Lewat Gerakan ini? Inflasi di Kota Cirebon Bisa Dikendalikan
Pihaknya menegaskan kehadiran PTPS ini sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat TPS. Untuk itu apabila terjadi sesuatu di lapangan, bisa langsung koordinasi dengan PKD dan Panwascam.